Data BKPM Dipertanyakan

MASIH BANYAK KENDALA INVESTASI

Kamis, 09/10/2014

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengakui masih banyak kendala menghambat investasi akibat minimnya infrastruktur. Namun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan pertumbuhan investasi 15% pada 2015 di tengah situasi ekonomi politik dalam negeri tidak menentu saat ini.

NERACA

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, berapa pun target investasi pada 2015 memerlukan tindakan konsisten dan tegas dari pemerintah dalam menjalankan kebijakan meningkatkan investasi pada tahun depan. Memang masih banyak kendala yang menghambat investasi, salah satunya faktor penghambat masuknya investasi adalah akibat minimnya infrastruktur.

"Oleh karenanya, kami selaku kalangan pengusaha nasional mendorong pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla mampu mendorong investasi. Saya optimistis bahwa pemerintahan baru yang akan dimulai pada 20 Oktober mendatang berkomitmen tinggi untuk meningkatkan iklim investasi dan perdagangan di Indonesia," ujarnya kepada Neraca, Rabu (8/10).

Pada tahun depan, menurut Suryo, pemerintah baru nanti banyak mendapatkan tantangan yang harus diatasi, khususnya dalam meningkatkan kemitraan antara Indonesia dengan negara-negara sahabat, di bidang investasi, perdagangan, dan ekonomi. Kemudian tantangan selanjutnya adalah memanasnya perpolitikan dalam negeri membuat pengusaha dan investor asing khawatir. Oleh karenanya, jangan sampai panasnya suhu politik di Indonesia menjadi berkepanjangan dikarenakan akan bisa menghambat investasi pada tahun depan.

Indonesia ke depan menghadapi persaingan antar bangsa yang semakin keras. Pasalnya, semangat ‘Indonesia Incorporated’ yakni kebersamaan dan kesatuan pola pikir serta pola tindak harus dikedepankan.“Kesatuan pola tindak pola pikir dari seluruh komponen bangsa sangat kita butuhkan dan harus kita bangun dan perkuat. Kegagalan dalam hal ini akan berdampak pada iklim usaha yang memburuk dan pasti berakibat terganggunya arus investasi dan pada gilirannya berkurangnya lapangan kerja, serta melemahnya kinerja perdagangan atau perindustrian kita,” ungkap dia.

Sebelumnya BKPM menargetkan investasi tahun 2015 menjadi Rp524 triliun, atau naik 15% dari tahun 2014 (Rp456 triliun). Hingga akhir tahun ini BKPM mampu mencapai realisasi investasi Rp450 triliun.

Kepala BKPM Mahendra Siregar mengatakan, untuk mengejar target pertumbuhan investasi tahun depan, diperlukan reformasi birokrasi.Menurut dia, reformasi birokrasi di bidang penanaman modal akan dilaporkan kepada pemerintah baru sehingga mendukung masa transisi yang baik dan berjalan mulus.

Perbaikan atau reformasi birokrasi dipandang perlu diteruskan meski peringkat daya saing RI sudah naik dari ranking 58 menjadi di posisi 34. Salah satu reformasi birokrasi yang diyakini mampu mendongkrak daya saing ini adalah kemudahan berinvestasi.

"Apalagi sejak kuartal III 2013, realisasi investasi kita selalu di atas Rp100 triliun. Tahun ini diharapkan bisa meningkat 15% dari nilai investasi tahun lalu Rp406 triliun. Tahun depan, target nilai investasinya naik 15%," kata Mahendra.

Namun outlook 2015 The Finance mengungkapkan, dalam jangka pendek sampai semester I-2015 diperkirakan tidak lebih baik dibandingkan semester pertama tahun ini. Faktor politik dalam negeri dan kondisi fundamental yang tidak mudah menaikkan harga BBM,kendati ruang itu ada. Namun halangan terberat pada persetujuan DPR. Politik dalam negeri juga sulit diprediksi ke depan.

"Pemerintah pusat harus melakukan pemerataan dalam pembangunan proyek baik infrastuktur maupun riil di Indonesia bukan hanya dibebankan di Pulau Jawa sehingga infrastruktur bisa merata seluruh daerah di Indonesia," tandas Suryo.

Menurut guru besar ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika, bukan hal yang aneh jika proyek-proyek MP3EI mengalami perlambatan bahkan tidak mencapai target. "Kalau proyek tidak sesuai target bukanlah hal yang aneh. Itu adalah permasalahan klasik karena selama ini proyek infrastruktur selalu tidak sesuai target," ujarnya.

Dampak keterlambatan realisasi investasi MP3EI tersebut, kata Erani, maka akan berakibat kepada perlambatan pertumbuhan ekonomi disamping juga pemerataan pembangunan yang selama ini masih timpang. "Keterlambatan ini membuat kita tidak bisa memaksimalkan pertumbuhan. Selama ini pertumbuhan ekonomi kita paling tinggi hanya 6,5% tidak sampai menyentuh 7%," cetusnya.

Dia berharap presiden terplih Jokowi mampu mengeksekusi kebijakan pembangunan secara maksimal dan efektif khususnya program MP3EI. "Tidak seperti pemerintah selama ini, yang hanya mampu berencana, tapi eksekusinya tidak maksimal," jelas Erani.

Lebih jauh lagi, ia mengatakan program MP3EI sangat dilematis dan tidak cukup mudah untuk direalisasikan. Dia pun termasuk seorang tidak menyetujui program ini dikarenakan banyaknya permasalahan yang sebesarnya berasal dari pemerintah. Selanjutnya, jika berbicara masalah anggaran, belanja modal di APBN pun hanya sekitar Rp200 triliun.

Karena itu, sambung dia, menarik investor dengan mengubah porsi pembiayaan dengan memperbesar porsi pembiayaan pemerintah yang saat ini sebesar 10% juga akan sulit. "Solusinya hanya ada di pemerintah bagaimana selanjutnya. Selama ini tidak ada perubahannya, itu-itu saja. Kalaupun anggaran di 2014 naik, tampaknya tidak sampai Rp250 triliun," pungkasnya.

Efektivitas Investasi

Pengamatinfrastruktur Universitas Indonesia (UI) Nuzul Achjar, mengatakan meski investasi yang masuk dalam catatan BKPM dalam beberapa tahun belakangan ini bisa tembus hingga Rp 100 trilliun, tapi dampaknya buat perekonomian belum terasa. Karena memang biasanya efektivitas dari investasi kelihatan setelah 4 hingga 5 tahun ke depan. “Investasi yang masuk tidak dilihat dari besar kecilnya tapi sustainability dan efektivitas dari investasi itu, dan memang efeknya tidak langsung,” ujarnya.

Selain itu, menurut dia, ada yang salah terhadap persepsi akan investasi. Mindset yang diambil biasanya investasi langsung dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau memang demikian harusnya dengan investasi yang tinggi pertumbuhan bisa lebih baik tapi faktanya sebaliknya, pertumbuhan ekonomi tidak malah naik tapi kian terpuruk. “Dari catatan BKPM investasi tinggi tapi efeknya tidak ada. Bisa jadi angka riil nya tidak sebesar itu, atau memang masih dalam tahap berjalan,” imbuhnya.

Karena memang investasi yang masuk terbagi diberbagai sektor bisa untuk bangun pabrik, penambahan modal, dan bisa juga investasi pembangunan infrastruktur. “Di Indonesia investasi masuknya kemana itu yang patut kita pertanyakan bersama, karena selama ini efek multiplayernya tidak ada. Pertumbuhan ekonomi rendah, penyerapan tenaga kerja minim, dan pembangunan infrastruktur juga tidak terlalu Nampak,” ujarnya.

Oleh karenanya, untuk pemerintah mendatang jika memang menginginkan efektifitas dari investasi itu. Pemerintah harus punya road map akan investasi masuk, sektor atau lini mana saja yang potensial dan harus dikembangkan, dan sektor mana yang harus ditutup sehingga jika memang benar investasi yang masuk tinggi ada efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi. “Semua tergantung dari kebijakan pemerintah baru nanti akan membawa investasi lari kearah mana, bagi pengusaha selama menguntungkan pasti mereka kerjakan,” ucapnya.

Sedangkan investasi dibidang infrastruktur menurutnya, sesuai dengan aturan 80-20. 80% swasta, dan 20% pemerintah. Tapi demikian biasanya swasta enggan menghandel pembangunan infrastruktur yang tidak produktif, maka dari itu untuk pemerintah baru nanti harus punya konsep yang jelas agar investasi yang masuk produktif dan efektif target-target pembangunan bisa tercapai. “Pemerintah mendatang harus bisa membagi mana yang harus diselesaikan pemerintah seperti infrastruktur desa, dan mana yang harus dikerjakan oleh swasta jika demikian maka target bisa tercapai efeknya juga kentara,” paparnya. agus/bari/mohar