NERACA

Jakarta -  Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla harus siapkan dana sekitar Rp6.000 triliun untuk perbaiki infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dalam lima tahun membutuhkan dana yang tidak sedikit.

"Pertumbuhan ekonomi angka 6%-7% setahun itu infrastrukturnya harus Rp6.000 triliun. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan lingkungan dan dampak sosial," ujar Kuntoro di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan bahwa dana infrastruktur sebesar Rp6.000 triliun itu bisa dibagi dua antara pemerintah dan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

"50% swasta, 50% dari APBN semuanya Rp6.000 triliun. Pemerintah bisa dari APBN dengan funding. Ini benar benar kebutuhan kita dalam jangka waktu panjang," jelas dia.

Sementara itu, Head of Infrastructure BCG, Edwin Utama mengklaim bahwa proyek-proyek KPS sering gagal. Sebab itu, Jokowi harus bekerja keras menjelaskan mengenai keberlangsungan proyek KPS.

Namun demikian, Komisi Anggaran Independen (KAI) menilai, RAPBN 2015 yang ditetapkan tersebut justru mewariskan ruang fiskal yang sempit bagi pemerintahan baru sehingga akan menyulitkan pemerintah baru nanti dalam menjalankan programnya. Tidak terkecuali untuk pembangunan infrastruktur karena anggran yang terbatas.

"Melihat angka dan arah kebijakan yang disampaikan, KAI menyimpulkan bahwa APBN 2015 sangat tidak memberi ruang fiskal pemerintah baru," ujar Komisioner KAI, Sugeng Bahagijo.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, hal tersebut terlihat dari sisi penerimaan negara yang cenderung konservatif dengan mengedepankan kehati-hatian. "Ini ditunjukan oleh rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya dipatok sebesar 12,32%," imbuhnya.

Pada sisi belanja, lanjut Sugeng, RAPBN 2015 tidak merancang penurunan anggaran subsidi, terutama subsidi energi. Anggaran belanja subsidi dalam RAPBN 2015 dialokasikan sebesar Rp433,5 triliun dan semakin membengkakkan anggaran hingga Rp363,5 triliun.

"Pemerintah mendatang ditinggalkan untuk menanggung beban politik merasionalisasi kebijakan fiskal guna mewujudkan prioritas program kerjanya," tegas Sugeng.

Kendati demikian, menurutnya, pemerintah baru dapat mempertimbangkan beberapa jalan, antara lain, meningkatkan target penerimaan pajak dan bukan pajak, memangkas belanja birokrasi, dan merasionalisasi subsidi dengan memperhatikan struktur pengeluaran warga negara. Kemudian, memperluas cakupan jaminan sosial, serta mengurangi potensi kebocoran dengan melindungi anggaran lewat sistem integritas. [agus]