Investor Swasta Kurang Minat Bangun SPBG

Konversi BBM ke Gas

Kamis, 09/10/2014

NERACA

Jakarta - Kebijakan pembangunan integrasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) oleh Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta masih memiliki sejumlah hambatan.

"Kendala yang dihadapi salah satunya adalah masih sedikitnya investor swasta penyedia layanan SPBG, sehingga persaingan bisnisnya kurang ketat," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Haris Pindratno, di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu.

Menurut Haris, hambatan sedikitnya investor swasta tersebut dikarenakan harga Bahan Bakar Gas (BBG) yang rendah. Pihaknya berencana menyiasati permasalahan tersebut dengan cara menaikkan harga jual BBG ke konsumen di tingkat SPBG. "Harga gas yang sekarang Rp3.100 (per liter setara premium) akan dinaikkan, namun harganya masih di bawah bensin subsidi. Harapannya agar iklim investasi di bidang ini lebih menarik," katanya.

Disperindgi DKI juga berencana akan melakukan kerjasama dengan pemegang merk mobil dan angkutan umum, seperti taksi, mikrolet, metromini, dan bajaj. "Kami meminta agar mengaplikasikan mesin kendaran yang mampu dioperasikan dengan bahan bakar gas. Jadi mesin-mesin kendaraan tersebut nantinya hanya diisi dengan gas," kata Haris.

Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta Haris Pindratno menyatakan bahwa pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) baru di ibu kota harus terintegrasi dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

"Setiap izin pembangunan SPBU baru wajib membangun SPBG di lahan yang sama. Jika pemilik SPBU yang masih punya lahan namun beralasan tidak punya biaya, maka akan kami pertemukan dengan investor penyedia layanan SPBG," katanya di Jakarta, Selasa.

Dalam kasus tersebut, pihak Disperindgi DKI hanya berperan mempertemukan pemilik SPBU dengan investor penyedia layanan SPBG dari swasta dan memberikan batas waktu tertentu untuk tercapainya kesepakatan di antara kedua pihak.

Menurut Haris, apabila SPBG di seluruh Jakarta sudah 50 unit, maka seluruh kendaraan plat kuning dan kendaraan operasional pemerintah daerah akan diwajibkan untuk menggunakan bahan bakar gas.

"Pengawasan kendaraan plat kuning dilakukan pada saat kir atau pengujian kendaraan yang wajib dilakukan setiap enam bulan, jika tidak sesuai peraturan maka akan diurus dengan mencabut izin berkendara," katanya.

Haris menargetkan mampu mencapai 50 unit SPBG pada tahun 2015, yang tersebar secara merata di lima wilayah administraif DKI Jakarta, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara.

Langkah Disperindgi Provinsi DKI Jakarta tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Perda Nomor 2/2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Peraturan Gubernur Nomor 141/2007 tentang Penggunaan Bahan Bakar Gas Untuk Angkutan Umum Dan Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah.

Masih dari laman yang sama, PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN) menargetkan akan merampungkan membangun delapan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) hingga akhir 2014. "Saat ini progressnya sudah ada satu yang akan dioperasikan di kantor kami di Jalan Gajah Mada, lainnya masih terhambat penentuan lahan karena ada beberapa lokasi yang akhirnya dipindah oleh Pemprov seperti yang di Pluit," kata Kepala Komumikasi PGN Ridha Ababil saat meninjau FSRU PGN di Lampung, beberapa bulan lalu.

Nilai investasi satu SPBG, kata Ridha, mencapai sekitar Rp18 hingga Rp20 milyar. "Itu di luar nilai tanahnya ya, kan harga tanah di beberapa daerah itu kan berbeda-beda. Untuk di Jakarta kendala pembangunan SPBG adalah pencarian lahan kosong yang strategis karena kami ingin bangun di sekitar jalur busway. Ada lahan kosong tapi tidak dilalui pipa PGN," katanya.

Pembangunan delapan SPBG Jakarta merupakan bagian dari target pembangunan 16 SPBG di seluruh Indonesia yang 14 di antaranya dibangun di sekitar Jabodetabek. Sementara untuk sambungan gas rumah dalam kota, khususnya di Jakarta, PGN fokus menggarap hunian berbentuk vertikal seperti rumah susun dan apartemen karena biaya instalasi yang dinilai lebih murah dari pada pipa vertikal.

"Saat ini yang sedang digarap di Rusun Marunda. Selain Jakarta, pelanggan kita baru di Medan, Lampung, dan Banten sebanyak 100.000-an pelanggan dengan panjang pipa 6.000 kilometer. Kendala utamanya ya banyak warga yang takut kalau rumahnya dilewati pipa PGN, mereka takut meledak," katanya.

Ditargetkan, tahun ini PGN dapat mengaliri gas ke 11 kota di Indonesia antara lain Jakarta, Palembang, Surabaya, Medan, Sidoarjo, Lampung, dan Bogor.