Presiden Terpilih Harus Tingkatkan Daya Saing Usaha Mikro

Sambut Pasar Bebas ASEAN

Kamis, 09/10/2014

NERACA

Jakarta - Ketua Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia, Bambang Ismawan mendesak, Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, agar mampu bersaing pada pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

"Pemerintah harus lebih serius menanggani permasalahan usaha mikro ini, misalnya, keterbatasan modal usaha, manajemen pengelolaan usaha yang kurang dan keterbatasan pemasaran produk, agar usaha kerakyatan ini tetap menjadi penompang perekonomian masyarakat dan negara ini," katanya di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu.

Ia menjelaskan, saat ini, jumlah usaha mikro mencapai 55.856.176 unit atau 98,8 persen dalam menopang perekenomian masyarakat dan perekonomian Indonesia. "Keberadaan usaha mikro sangat perlu diperhatikan karena jumlahnya sangat besar dan punya potensi berkembang cepat," ujarnya.

Tetapi bila tidak diberdayakan, kata dia, tentu akan menyebabkan kemiskinan makin parah dan menjadi beban masyarakat. "Bila diberdayakan secara tepat, usaha mikro akan naik kelas menjadi usaha kecil, dan bukan tidak mungkin kemudian berkembang menjadi usaha menengah," ujarnya.

Ia mengatakan, bidang usaha mikro ini diantaranya kegiatan primer dan sekunder meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pengrajin kecil, penjahit, produsen makanan kecil dan lainnya.

Selanjutnya, usaha mikro tersier seperti transportasi, kegiatan sewa menyewa baik rumah, tanah, maupun alat produksi. usaha mikro distribusi seperti pedagang di pasar, pedagang kelontong, pedagang kaki lima, penyalur dan agen, serta usaha sejenisnya dan kegiatan jasa lain seperti pengamen, penyemir sepatu, tukang cukur, montir, tukang sampah, juru potret jalanan, dan sebagainya.

"Saat ini, pelaku usaha mikro ini kesulitan mengakses modal usaha, sehingga mereka sulit mengembangkan usahanya yang berdaya saing," ujarnya.

Menurut dia, berdasarkan hasil survey BBC London 2011 di 24 negara, masyarakat Indonesia rajin bekerja dan bersemangat wirausaha. Masing-masing negara terwakili oleh 1000 responden, jumlah semuanya 24.000. Hasilnya sangat mengejutkan, ternyata Indonesia adalah negara yang paling tinggi entrepreneurship rakyatnya, disusul Amerika Serikat, Kanada, India dan Australia.

"Acuan survey ini terdapat empat indikator yaitu tingkat kreatifitas dan inovasi masing-masing negara, tingkat kesulitan memulai usaha, tingkat kemauan memulai bisnis, dan terakhir tingkat kemudahan menjalani bisnis," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan menyatakan, kebijakan suku bunga di Indonesia yang tinggi belum berpihak pada pengembangan usaha makro kecil menengah (UMKM) yang semakin sulit bersaing. "Kebijakan suku bunga yang tinggi mengakibatkan pelaku UMKM sulit mengakses modal untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk," katanya di Jakarta, dikutip dari Antara.

Selain itu, kata dia, kebijakan fiskal UMKM yang masih tinggi, misalnya untuk pembayaran hutang dan gaji pegawai yang yang rendah tidak sebanding dengan belanja modal yang tinggi, sehingga pelaku usaha kerakyatan ini semakin sulit bersaing. "Perhatian pemerintah terhadap pelaku UMKM masih kurang, pada hal usaha ini merupakan pengerak perekonomian Indonesia," ujarnya.

Ia mengatakan, pelaku UMKM ini 99 persen penggerak perekonomian Indonesia, sementara 10 persen industri skala besar yang juga tidak mengalami kemajuan, malah terus mengalami kemunduran akibat, kebijakan suku bunga, fiskal, moneter yang belum berpihak terhadap perkembangan industri nasional.

Berdasarkan data BPS jumlah UMKM di Indonesia pada 2012 mencapai 56.534.592 unit dengan jumlah tenaga kerja 107.657.509 orang, atau mengalami peningkatan dibandingkan 2011 sebanyak 55.206.444 unit dengan jumlah tenaga kerja 101.722.458 orang. "Industri nasional sesungguhnya UMKM dan koperasi, namun disayangkan pelaku UMKM ini kurang mendapatkan perhatian," ujarnya.

Menurut dia, selama ini, pelaku usaha kecil menengah ini menjadi anak tiri, pada hal mereka pengerak utama pertumbuhan ekonomi bangsa ini. "Kebijakan tidak menguntungkan pelaku ekonomi ini yang menjadi masalah dan harus dicarikan solusinya, agar mereka mampu bersaing pada pasar global nanti," ujarnya.

Ia berharap, pemerintahan baru Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi), untuk merevisi aturan-aturan yang merugikan pelaku usaha kecil menengah ini. "Jangan sampai, pelaku UMKM ini tidak mampu bersaing pada akhirnya gulung tikar dan menimbulkan berbagai masalah sosial baru, misalnya, meningkatkan tingkat pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas," ujarnya.

Sebelumnya, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang mencapai 55,2 juta ternyata tidak semuanya menciptakan produknya sendiri, melainkan mayoritas dari UMKM hanya menjadi pedagang. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Pengamat Ekonomi Hendri Saparini.

Hendri menilai mayoritas UMKM di Indonesia menjadi pedagang. Bahkan dagangan mereka adalah barang yang berasal dari negara-negara tetangga seperti Thailand. “Pengusaha baru banyak di bidang perdagangan, bukankah kita mendorong UMKM kita jadi produsen. Ini masalah keterbatasan suplai. Kelas menengah baru banyak tapi tak ada pasokan dalam negeri, semuanya diimpor,” ucapnya.

Untuk produk yang dibuat oleh UMKM, kata Hendri, juga masih didatangkan dari luar negeri alias impor. Maka dari itu, ia meminta agar pemerintah melakukan koreksi memanfaatkan bonus demografi Indonesia. Banyaknya penduduk harusnya dimanfaatkan untuk menjadikan Indonesia negara produsen, bukan konsumen atau sekadar penjual produk negara lain. “Sekarang bagaimana mendorong pembiayaan karena UMKM sendiri tidak memerlukan pembiayaan. UMKM harus diubah dulu menjadi produsen,” katanya.