Memang tidak mudah untuk menjadi Presiden di Indonesia, karena 10 tahun pemerintahan SBY-Boediono saja masih saja kedodoran dan kewalahan dalam menangani aneka ragam masalah ekonomi nasional, yang sekarang ini mau tidak mau “diwariskan” kepada Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.

Menurut informasi di media massa misalnya, ekspor alas kaki Jabar pada Juli 2014 turun sebesar 28,76% jika dibandingkan Juni 2014, dipicu aktivitas produksi yang libur Lebaran 2014. Komoditi lainnya yang mengalami penurunan ekspor pada Juli 2014 adalah karet dan barang dari karet turun 22,63%, plastik dan barang dari plastik turun 19,86 %, mesin-mesin pesawat mekanik turun 16,68%, filamen buatan turun 15,54%. Kemudian serat stafel buatan turun 12,93%, mesin/peralatan listrik turun 6,88%, kendaraan dan bagiannya turun 0,91%.

Biro Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan mencatat, nilai ekspor Sumatera Selatan pada Agustus 2014 mencapai US$231,23 juta atau turun 14,99% dibandingkan Agustus 2013 senilai US$272 juta. Ekspor Sumsel turun karena ekspor nonmigas seperti karet, batu bara, dan CPO sedang turun. Ekspor nonmigas turun dari US$202,67 juta pada Juli 2014 menjadi US$174,54 juta pada Agustus 2014 atau turun 13,88%.

Di Ambon, Maluku, pihak BPS Maluku mencatat, realisasi nilai ekspor Maluku pada Agustus 2014 hanya US$4,93 juta, atau turun 41,52% dibanding Juli 2014. Penurunan ini diakibatkan kegiatan ekspor Maluku pada Agustus 2914 hanya didominasi ikan dan udang. Sedangkan, realisasi nilai ekspor Januari-Agustus 2014 sebesar US$94,94 juta, atau turun 19,71% dibanding periode yang sama 2013 sebesar US$118,25 juta dolar.

Di Jakarta, Kementerian Perdagangan berencana memangkas target ekspor 2014 hingga 5% dari target awal US$190 miliar. Hal tersebut dilakukan mengingat harga crude palm oil (CPO) yang terus merosot hingga Agustus 2014.

Sementara itu, dalam masalah pengelolaan energi atau diversifikasi energi nasional juga masih mengalami beberapa permasalahan. Hingga saat ini infrastruktur SPBG jalan di tempat, termasuk program RFID yang akhirnya tidak terealisasi. Dari sisi kemauan Pertamina sering tidak sejalan dengan kenyataan, terutama dalam membangun infrastruktur gas yang sangat lambat, sehingga pada akhirnya melanggengkan impor minyak yang menguntungkan mafia migas.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati meminta pemerintahan terpilih menyukseskan diversifikasi energi dengan merealokasi subsidi BBM sebelum berencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Selain itu, pemerintahan terpilih juga perlu menyediakan energi alternatif melalui percepatan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan SPBG. Konsistensi tersebut harus dilakukan terkait kebijakan energi nasional dan mendorong swasta untuk investasi energi alternatif untuk mengurangi konsumsi BBM melalui peningkatan kualitas transportasi.

Yang lebih konyol lagi adalah utang luar negeri (ULN) yang semakin membengkak, karena jumlah ULN semakin tinggi, dengan laju pertumbuhan mencapai sekitar 12% per tahun. Kondisi tersebut mengkhawatirkan karena pertumbuhan utang yang tinggi tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan negara yang signifikan.

Tampaknya pemerintahan Jokowi harus segera membatasi jumlah ULN, terutama untuk kalangan swasta. Salah satunya adalah dengan membatasi rasio besaran modal perusahaan peminjam. Disamping itu, mendorong lembaga keuangan non bank untuk menjadi investor di pasar modal sehingga dapat mengurangi jumlah ULN korporasi.

Tantangan lainnya bagi Jokowi untuk mengatasi masalah ekonomi adalah pergerakan rupiah yang cenderung masih melemah, walaupun dolar AS mulai menunjukkan pelemahan seiring dengan penurunan kinerja manufaktur AS. Selain itu, juga akibat sentimen negatif dari dalam negeri terkait penetapan susunan DPR yang tidak sesuai ekspektasi pasar sehingga dapat menjadi sentimen untuk melemahkan rupiah.

Pergerakan rupiah masih tertekan oleh ketidakpastian politik di dalam negeri sehingga nilai tukar rupiah cenderung melemah. Hal tersebut merupakan dampak dari disahkannya UU Pilkada yang mengakibatkan ketidakstabilan politik sehingga investor enggan membeli aset berdenominasi rupiah. Selain itu, juga rupiah tertekan oleh situasi politik dalam negeri yang belum kondusif karena investor khawatir terhadap manuver politik Koalisi Merah Putih (KMP) yang dapat menurunkan prospek stabilitas politik dalam negeri, sehingga investor kembali melepas aset berdenominasi rupiah.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Natsyir Mansyur memperkirakan risiko investasi di Indonesia akan naik seiring dengan dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. Hal tersebut dikarenakan dominasi KMP di parlemen mengakibatkan program-program ekonomi pemerintahan Jokowi-JK terancam ditentang oleh KMP, sehingga kondisi politik semakin tidak menentu dan berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia.

Meningkatnya risiko investasi disebabkan oleh ketidakstabilan politik di Indonesia, seiring dengan disahkannya UU Pilkada sehingga investor khawatir KMP akan terus mengganggu realisasi kebijakan pemerintah. Selain itu, juga akibat ketidakstabilan iklim di pasar keuangan yang menyebabkan nilai tukar rupiah terus melemah dalam beberapa waktu terakhir.

Sementara, Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono juga menyetujui bahwa, risiko investasi akan terus meningkat seiring dengan dominasi KMP di parlemen. Hal tersebut karena dominasi KMP dapat mengganggu realisasi kebijakan pemerintah di masa mendatang, yang terbukti dari disahkannya UU Pilkada.

Pasti Bisa?

Penulis sangat menyakini walaupun permasalahan ekonomi nasional masih “sengkarut” disana sini akibat inefiensi anggaran, ketidaktepatan perkiraan keadaan terkait penggunaan anggaran sampai kepada gonjang ganjing politik nasional, namun Presiden Jokowi akan dapat mengatasi berbagai permasalahan tersebut, karena dalam beberapa kesempatan, Jokowi selalu menekankan bahwa situasi politik akan selalu berubah tiap detik, tiap menit, tiap jam dan tiap hari, sehingga lama kelamaan situasi politik nasional akan dalam kendali Jokowi-JK.

Setidaknya, pernyataan Jokowi tersebut sudah mulai mendapatkan kebenaran setelah PPP hengkang dari Koalisi Merah Putih (KMP) dengan bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH), bahkan konon Partai Golkar juga diprediksi berbagai kalangan juga akan bergabung ke KIH paling lambat 2 tahun pertama pemerintahan Jokowi-JK, sehingga rumors yang berkembang bahwa Jokowi-JK akan mendapatkan impeachment dalam 3 bulan masa pertama bekerjanya seperti beredar dalam berbagai pembicaraan dikalangan aktivis, warung kopi dan sosial media adalah tidak mendasar sama sekali.

Dengan “jam terbang” Jokowi dan JK yang sama-sama pengusaha, maka beragam permasalahan ekonomi nasional akan tertangani dengan baik, apalagi figur Jokowi yang dapat diterima masyarakat baik di dalam dan luar negeri. Jokowi cukup melakukan penghematan anggaran dalam berbagai sektor, meningkatkan kegiatan pengawasan melekat, memperbaiki iklim investasi dari mafia-mafia serta selalu mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat, maka Jokowi akan mampu mengemban tugasnya.***