Jakarta – Di tengah kegaduhan politik dalam negeri yang masih berlangsung sekarang, Indonesia terancam gagal mencapai target tujuan pembangunan millennium (Millenium Development Goals-MDG’s) pada 2015 yang bersamaan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ini serius untuk menjadi perhatian bagi kalangan DPR dan pemerintahan baru nanti.

NERACA

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengakui tingkat kemiskinan di Indonesia memang sudah mengkhawatirkan, sehingga pemerintah akan sulit memenuhi target Tujuan Pembangunan Milenium (MDG’s) tahun 2015 apabila tidak adanya perbaikan dalam mengatasinya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menciptakan pemerataan kesejahteraan, karena pembangunan industri manufaktur dan pertanian yang stagnan membuat kesenjangan pendapatan melebar.

“Pemerintah harus melakukan upaya nyata untuk mempersempit kesenjangan pendapatan sehingga tingkat kemiskinan bisa ditekan. Pemerintah juga harus serius membenahi masalah struktural sektor pertanian yang justru berkembang menjadi kantung kemiskinan di daerah. Sementara untuk sektor industri padat karya, pemerintah harus membenahi regulasi ketenagakerjaan agar iklim investasi menjadi kondusif,” ujarnya kepada Neraca, Selasa (7/10)

Dia pun mengungkapkan segala sesuatu harus dilakukan dengan segera dan cepat dalam kaitan dengan pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, akses terhadap pendidikan dasar dan perbaikan kesehatan, serta pelestarian lingkungan hidup dan kerja sama global. Ada tiga hal yang diyakini bisa mengatasi akar masalah kemiskinan dan kelaparan di Indonesia, yakni memprioritaskan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung, dan menguatkan sektor pertanian,

Menurut data Bank Dunia, dari 237 juta penduduk Indonesia, saat ini lebih dari 28 juta hidup di bawah garis kemiskinan dan sekitar setengah dari seluruh rumah tangga tetap berada di sekitar garis kemiskinan nasional yang ditetapkan pada Rp200.262 per bulan.

Pertumbuhan lapangan kerja lebih lambat daripada pertumbuhan penduduk. Layanan publik tetap tidak mencukupi berdasarkan standar negara berpendapatan menengah. Indonesia pun mencatatkan prestasi buruk dalam sejumlah indikator terkait kesehatan dan infrastruktur, dan akibatnya, kemungkinan gagal mencapai sejumlah target Tujuan Pembangunan Milenium (MDG’s).

Data dari 2013 menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami 228 kematian untuk setiap 100.000 kelahiran hidup, sementara MDG’s bertujuan untuk menurunkannya menjadi 105 kematian pada tahun 2015. Angka kematian ibu juga masih tinggi, dan mungkin menjadi salah satu MDG’s  yang tak bisa dipenuhi oleh Indonesia.

Kemudian, menurut Sofjan, untuk mengatasi tingkat kemiskinan bisa dikurangi maka perekonomian nasional harus tetap dijaga di semua sektor. Begitu pula dengan perlu adanya perbaikan iklim politik yang konduisf sehingga perekonomian nasional tetap terjaga stabil bahkan bisa lebih kuat. Pasalnya, semua pihak akan bekerja sama memajukan kondisi ekonomi nasional.

“Saya sudah muak mendengar pejabat yang membahas masalah politik negara ke depannya. Pemerintah dan pejabat negara lebih baik membuka lapangan kerja daripada membahas politik negara. Jangan bicara politik saja, karena masyarakat perlu lebih banyak lapangan pekerjaan untuk mengentaskan kemiskinan," ujar Sofjan.

Oleh karenanya, Sofjan menuturkan pihaknya optimistis target menciptakan lapangan kerja sebanyak tiga juta orang per tahun dapat terealisasi dengan dukungan pemerintah dan syarat pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% per tahun. Target menciptakan tiga juga lapangan kerja baru tersebut masuk dalam peta jalan perekonomian Apindo yang sudah diserahkan kepada pemerintahan baru.

"Kami optimistis mampu menciptakan tiga juta lapangan kerja per tahun, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil sehingga akan membantu penurunan tingkat kemiskinan," ungkap dia.

Dia juga menambahkan pemerintah baru perlu memastikan ketersediaan infrastruktur pembangunan dan teknologi di seluruh pelosok negeri untuk membangun ekonomi sehingga kesenjangan ekonomi bisa dilawan. Persoalan infrastruktur yang pembangunannya lambat akan bisa berimbas kepada angka kemiskinan bertambah.

Problem Kependudukan

Menurut pengamat ekonomi Revrisond Baswir, pemerintah akan sulit untuk memenuhi target MDG’s. Pasalnya, angka kemiskinan dan angka kematian bayi cukup memprihatinkan ditambah dengan sulitnya berusaha lantaran banyaknya hambatan yang harus dilalui oleh pengusaha. “Selain problem kependudukan yang multikompleks, kualitas kesehatan juga rendah karena perhatian pemerintah kurang. Selain itu kemudahan berusaha juga masih sulit,” ujarnya.

Dia menjelaskan target MDG’s tersebut harus dicapai mengingat Indonesia sangat berkepentingan dengan keberhasilan program mulia tersebut. Setidaknya, kata dia, ada delapan nilai dasar dari MDG’s yang sudah menjadi amanat konstitusi negara yakni UUD 1945. “Ini sesuai Pembukaan UUD 45 yang berbunyi mewujudkan kesejahteraan umum dan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa”, tegasnya.

Karena itu, Revrisond menyarankan agar pemerintah serius mengurangi kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan membuka akses ekonomi serta memberdayakan masyarakat miskin usia produktif. “Membuka lapangan kerja itu bukan hanya mengandalkan investor asing atau mengandalkan utang luar negeri yang bisa memiskinkan rakyat di masa depan. Akan tetapi kordinasi antara pusat dan daerah bahwa MDG”s juga ada turut peran dari masyarakat juga,” jelasnya.

Lebih jauh lagi, Revrisond mengatakan mengatasi permasalahan kemiskinan dan penggangguran juga diperlukan dukungan strategi dan kebijakan komprehensif yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan hal ini dapat dimulai dari kebijakan industri, perdagangan, dan investasi padat karya. “Kemudian subsidi energi perlu dikurangi dan dialihkan untuk membangun infrastruktur serta program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan,” pungkasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik mengatakan, sejatinya kondisi politik kurang stabil dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasionl. Karena selain mempengaruhi investor maupun pengusaha dalam menanamkan investasinya, dampaknya berimbas melebar kemana-mana antara lain jumlah pengangguran yang terus bertambah, kemiskinan terus meningkat, kelaparan dan penyakit bisa merajalela.

"Kondisi politik sekarang ini pasti berdampak negatif terhadap perekonomian nasional, oleh karenanya itulah tugas presiden baru biar bisa mengkondisikan kondisi politik menjadi kondusif dan semua program dan target-target pemerintah dapat terrealisasi tidak terkecuali target tujuan Pembangunan Milenium (MDG’s)," ujarnya.

Menurut dia, semua itu bisa tercapai asal ada situasi yang kondusif antara pemerintah dan parlemen atau eksekutif dan legislatif dapat bekerja bersama membangun ekonomi lebih baik. "Semua bisa dicapai jika memang pemerintah kompak, Indonesia berpeluang jadi "Macan Asia" yang mampu berkompetisi dengan Eropa maupun Amerika. Asalkan para pemimpin yang  mau berjuang untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan" tegasnya.

Intinya jika memang presiden baru menginginkan perbaikan setidaknya ada dua hal yang harus dipegang teguh oleh presiden terpilih. Pertama yaitu pembangunan ekonomi kerakyatan, dan memilih orang-orang yang tepat di kursi kabinet.

Kedua, perlu ada sinergitas antara DPR/MPR, presiden dan dukungan para menterinya. "Jika memang ingin ekonomi Indonesia lebih baik harus ada sinergitas antar pemangku kebijakan, karena membangun ekonomi nasional bukan hanya dari satu sektor saja tapi semua sektor saling keterkaitan," tuturnya. agus/mohar/bari