Buruk Rupa Politik Bisa Picu Krisis Ekonomi

NERACA

Jakarta – Pertarungan politik yang semakin memanas antara kubu Koalisi Indonesia Hebat pendukung Joko Widodo dan Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo Subianto pasca Pemilu Presiden (Pilpres) pada Juli lalu membuat Indonesia bisa segera memasuki jurang krisis ekonomi. Buruk rupa perilaku politik yang dipertontonkan dua kubu di DPR dan MPR secara langsung membuat investor ketakutan dan lari ke luar negeri.

“Potensi krisis ekonomi di Indonesia cukup tinggi karena politisi telah mendorong kondisi perpolitikan Indonesia yang tidak sehat. Pasca-Pemilihan Presiden 9 Juli 2014, kondisi politik semakin memburuk diiringi demonstrasi masyarakat, tentu berdampak investor asing enggan berinvestasi, sehingga kondisi ekonomi finansial terpuruk dan potensi krisis ekonomi pun semakin tinggi,” ujar Ketua Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/10).

Menurut Dani, suasana batin para investor, terutama penanam modal asing, bahkan telah menarik kembali dana yang akan ditanamkan di Indonesia, karena kondisi politik parpol di parlemen yang kian memanas. Beberapa adegan tidak pantas yang dilakukan politisi di Senayan ketika rebutan kursi pimpinan DPR, MPR, dan sekian banyak intrik tak pelak membuat iklim investasi suram, yang pada gilirannya bisa memicu krisis di Indonesia.

Harus diakui, saat ini, lanjut Dani, negeri ini masih mengalami ketergantungan terhadap investasi asing dan investasi domestik, sehingga krisis ekonomi sulit dihindari apabila investasi asing menarik modalnya. Itu sebabnya, dia berharap pemerintah dan legislator bersatu dan kompak untuk memajukan negeri ini dan mengakhiri pertarungan yang tidak sehat.

“Saat ini, perekonomian masih lemah, sehingga krisis ini sangat mudah dilakukan pihak asing. Seharusnya pemerintah dan elit politik tidak lengah dan mewaspadai krisis ini dan saya tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika kondisi perpolitikan negeri tidak menemukan jalan baik yang didukung masyarakat,” sebut Dani.

Perebutan kekuasaan di Senayan dengan persaingan yang keras, kata Dani, membuat suhu politik sangat panas dan cenderung tidak stabil. Seolah tidak menerima dengan kemenangan dari lawan politiknya. Fakta ini menunjukkan persepsi investor yang semakin negatif terhadap kondisi politik Indonesia mendorong pelemahan rupiah terhadap dollar AS sekaligus menekan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). “Mereka menciptakan kondisi politik yang menyejukan, bukan memperkeruh masalah, pada akhirnya berimbas kepada perekonomian masyarakat yang makin terpuruk,” jelasnya.

Senada dengan pendapat di atas, Wamendag Bayu Krisnamurthi mengatakan, panas suhu politik di parlemen bisa mempengaruhi iklim usaha di Indonesia. Dia berhadap gejolak politik tersebut segera reda. Jika terus berlangsung dalam jangka panjang, akan terbentuk citra di mata investor bahwa ada ketidakpastian di Indonesia. Menurut Bayu, apabila para politisi dan para wakil rakyat tidak segera mengakhiri gaduh politik tersebut, maka investor dan pasar melihat ada ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. “Mungkin akan berpengaruh terhadap perekonomian. Jangan sampai,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yugi Prayanto mengatakan para investor masih melihat situasi politik di Indonesia. Bukan hanya yang berniat investasi, menurut Yugi, investor yang sudah menanamkan modalnya pun masih menunggu gonjang-ganjing politik sedikit mereda untuk kembali berekspansi. Kadin berharap pihak-pihak yang terlibat segera berdamai. Hal ini diperlukan agar ada kepastian politik dan hukum sehingga pengusaha nyaman berinvestasi. munib

BERITA TERKAIT

Bappenas: Indonesia Belum Siap Ekonomi Digital - AKIBAT JARINGAN INTERNET BELUM MERATA

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia belum siap menghadapi era ekonomi digital. Pasalnya, infrastruktur penopang…

KPPU Minta Paslon Gubernur Tekan Ketimpangan Ekonomi

KPPU Minta Paslon Gubernur Tekan Ketimpangan Ekonomi NERACA Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada semua pasangan calon…

BI : Siklus Krisis Ekonomi 10 Tahunan Tak Relevan

      NERACA   Jakarta - Pernyataan bahwa siklus krisis ekonomi di Indonesia akan terjadi setiap 10 tahun sekali…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

AKIBAT JARINGAN INTERNET BELUM MERATA - Bappenas: Indonesia Belum Siap Ekonomi Digital

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia belum siap menghadapi era ekonomi digital. Pasalnya, infrastruktur penopang…

Perlu Libatkan Lembaga Kajian Rumuskan Kebijakan

NERACA Jakarta – Pemerintah dinilai perlu melibatkan dan mempertimbangkan masukan serta rekomendasi yang konstruktif dari sejumlah lembaga kajian terpercaya dalam…

KEBIJAKAN DESENTRALISASI DINILAI BERMASALAH - Jokowi: Ada 42 Ribu Aturan Hambat Investasi

Jakarta-Presiden Jokowi mengungkapkan, masih ada peraturan di tingkat pusat hingga daerah yang menghambat investasi, bahkan jumlahnya mencapai 42.000 aturan. Sementara…