Pemerintah Bakal Tekan Anggaran Belanja

NERACA

Jakarta - Guna mencapai target setoran pajak pada tahun ini, pemerintah berencana menekan dan melakukan penghematan anggaran belanja. Saat ini target penerimaan pajak sebesar Rp1.072,38 triliun, namun berpotensi tidak tercapai."Di rem secara natural. Ya kombinasi antara belanja dan penerimaannya di seimbangkan, agar defisit tetap," ucap Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang Brodjonegoro di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/10).

Menurutnya, meski anggaran belanja untuk subsidi sulit untuk ditekan, penghematan dapat dilakukan dari sektor lain salah satunya dari anggaran belanja pemerintah."Kan belanja enggak cuma subsidi. Enggak ada pemotongan, cuma diminta melakukan penghematan. Ya penghematan belanja, pokoknya sudah dicari caranya supaya defisit aman," sebutnya.

"Pokoknya di akhir tahun bisa dilihat defisit tidak lewat 2,4 persen dari PDB," tukasnya.Sekadar informasi, penerimaan pajak hingga September 2014 baru mencapai Rp663 triliun, atau sebesar 62 persen dari target yang dicanangkan di APBNP 2014 sebesar Rp1.072,38 triliun.

Sedangkan pada kesempatan berbeda, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi adalah cara malas menyehatkan anggaran. Bila alasannya negara kekurangan anggaran yang harus dibenahi adalah belanja pemerintah.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan masih banyak jalan menggenjot pembangunan pembangunan caranya dengan mengutak-atik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, buruh menyoroti pos belanja RAPBN 2015, yang mana 49 persen porsinya tersedot untuk belanja rutin, karena ada kenaikan gaji PNS mencapai Rp 63 triliun. Sedangkan kenaikan belanja modal cuma Rp 17,7 triliun tahun depan. "Lakukan dulu penghematan anggaran sebelum menaikkan harga BBM," kata Iqbal. Perhitungan KSPI, ketika harga premium dan solar dinaikkan Rp 3.000 per liter, maka daya beli buruh anjlok 60 persen.

Sebab harga sewa kontrakan atau rumah akan naik di rentang Rp 50.000 - Rp 100.000 per bulan. Kenaikan dengan rentang yang sama juga terjadi untuk biaya transportasi dan biaya pangan. "Kenaikan upah pada 2014 hanya menutupi inflasi yang general. Sedang kalau BBM naik, inflasi makanan bisa bertambah 20-30 persen. Buruh paling banyak menderita ketika BBM naik," tandasnya.

Selain itu, buruh juga menuntut pemerintah serius mengubah ketergantungan pada BBM. Supaya tak ada lagi alasan impor tinggi akibat pembelian minyak untuk menutupi kebutuhan energi dalam negeri. "Segera manfaatkan energi alternatif, biosolar, dan menggunakan gas," kata Iqbal. [agus]

BERITA TERKAIT

Tekan Angka Kerugian - BBRM Optimalkan Utilisasi Kapal Offshore

NERACA    Jakarta – Meskipun geliat industri batu bara kembali tumbuh, kondisi tersebut belum memacu optimisme PT Pelayaran Nasional Bina Buana…

Pemerintah Diminta Waspadai Risiko Shortfall

  NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menuturkan, pemerintah harus mewaspadai risiko shortfall yang cukup…

PEMERINTAH PRIORITASKAN REVISI UU PPH - Pajak Dipangkas, Ekonomi Domestik Bergairah?

Jakarta-Pemerintah berencana menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan usaha dari saat ini 25%  menjadi 20%, dan memangkas PPh final atas…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Dominasi Impor Barang China Penuhi Pasar Domestik

      NERACA   Jakarta – Ketergantungan akan barang China tak bisa dianggap enteng. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat…

GrabFood Bagikan Paket Ke 500 Pasukan Oranye - Ikut Rayakan HUT Jakarta

      NERACA   Jakarta - GrabFood ikut merayakan hari ulang tahun DKI Jakarta ke-492 bersama petugas Pemeliharaan Prasana…

Amran Sulaiman Dianggap Sukses Duduki Kursi Menteri Pertanian

NERACA   Jakarta – Jika tak ada aral melintang, calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) akan kembali memimpin Indonesia. Jokowi…