NERACA

Jakarta - Perkembangan infrastruktur di Indonesia diproyeksikan bakal terpengaruh akibat panasnya situasi politik dalam negeri. Jika situasi politik gaduh, maka pengembangan infrastruktur akan terhambat. Sekretaris Umum Ikatan Ahli Pracetak Prategang Indonesia (IAPPI) Hari Nugraha Nurjaman mengatakan, para ahli konstruksi di Indonesia harus bersinergi dengan para politikus untuk membuat kebijakan dalam membangun konstruksi dan infrastruktur.

"Itu sangat berpengaruh. Kami juga harus didukung dari politik. Karena kita yang kerjakan, mereka yang memback up dengan kebijakan-kebijakan. Kita harus bersinergi untuk membangun infrastruktur di negeri ini," kata Hari, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/10).

Dalam pandangannya, komunikasi dengan politikus di Senayan cukup penting mengingat selama ini para politikus hanya mengeluarkan kebijakan tanpa mengetahui perkembangan infrastruktur saat ini.

"Bahkan, banyak yang tidak mau jadi insinyur karena dilihat rendah dan kurang pendidikan. Untuk itu, politikus dan engineering harus bikin image baik di anak muda. Dan pekerjaan engineering bukan cuma tukang bangunan saja. Itu (engineering) bisa dihargai dan tidak kalah dari politisi," ucapnya.

Hari meminta pemangku kebijakan, termasuk pemerintah, lebih memperhatikan para engineering dan tidak merendahkan pekerjaan mereka.

"Jangan hanya bicara saja, kasih kesempatan buat kita, kita juga aset bangsa," tegasnya.

sebelumnya, Akbar Faizal Deputi bidang infrastruktur, perumahan rakyat dan transpotasi Kantor Transisi Jokowi-JK mengatakan,Pembangunan infrastruktur adalah hal yang sangat vital dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ini disebabkan pembangunan infrastruktur memiliki efek multiplier terhadap dinamika kegiatan ekonomi yang lain dalam negara tersebut.

Oleh karenanya,  perlunya model pendekatan baru dalam mengelola infrastruktur nasional.
"Ragam pendekatan tersebut antara lain pertama, Infrastruktur harus dipandang secara holistik tidak hanya berhenti pada instrumen pertumbuhan ekonomi semata, terapi juga berkaitan dengan dimensi pemerataan, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan," kata Akbar 

Menurutnya, yang kedua ialah pembangunan infrastruktur harus melibatkan semua sektor dan tidak parsial. Ketiga, perencanaan pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan konektifitas nasional yang berbasis maritim.

"Keempat, perlu adanya 'big picture' dalam pengelolaan infrastruktur nasional. Kelima, pengelolaan infrastruktur harus melibatkan potensi swasta," katanya.

Dirinya menjelaskan, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata berkisar pada angka 5,8 persen (2005-2013), sedangkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur berkisar pada angka 4-5 persen dari PDB.

"Bila dibandingkan dengan India dan Tiongkok, investasi infrastruktur di Indonesia boleh dikatakan tertinggal jauh. Sejak tahun 2009 investasi infrastruktur di India sudah mencapai 7 persen dari PDB, sedangkan di Tiongkok sejak 2005 investasi infrastruktur sudah mencapai 9-11 persen dari PDB. Tambahan anggaran 1 persen PDB hanya mendorong 0,17 persen pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan di India 0,28 persen dan Tiongkok 0,33 persen," jelasnya.

Akbar menyebutkan, dalam Nawa Cita (9 Agenda Perubahan), Jokowi-JK berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing rakyat, baik di pasar nasional maupun pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bergerak maju seiring pertumbuhan di negara-negara Asia lainnya.

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Jokowi-JK berkomitmen untuk membangun infrastruktur, antara lain infrastruktur kelistrikan di mana terjadi penambahan minimal 35 ribu MW (mega watt) listrik untuk menerangi nusantara. Membangun infrastruktur jalan sekurang-kurangnya 2000 km. Membangun serta merenovasi sekurang-kurangnya 10 pelabuhan laut dan bandara.

Membangun 10 kawasan Industri baru berikut hunian untuk para buruh. Membangun sekurang-kurangnya 5.000 pasar tradisional di seluruh Indonesia dan memodernisasi pasar tradisional yang telah ada.
"Beberapa hal yang akan dilakukan Jokowi-JK untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur nasional yang menjadi komitmennya antara lain, pertama memperbesar ruang fiskal yang berasal dari pengurangan subsidi energi untuk membiayai pengurangan infrastruktur pemerintah," kata Akbar.

Kedua, mendayagunakan BUMN untuk mendukung program-program pembangunan infrastruktur. Ketiga, membuat iklim investasi dan skema yang menarik sehingga sektor swasta tertarik untuk melakukan investasi dan mengembangkan proyek-proyek infrastruktur. [agus]