Upaya Pengurangan Utang Belum Optimal

NERACA

Jakarta -  Usaha untuk mengurangi utang luar negeri Indonesia belum secara optimal dilakukan pemerintah dan saat ini pemerintah belum serius meminimalisir utang luar negeri. “Utang luar negeri Indonesia pada akhir Juni 2014 sebesar 284,9 miliar dolar meningkat 8,6 miliar dolar ASS atau 3,1 persen dibanding jumlah utang yang tercatat pada akhir kuartal I-2014 sebesar 276,3 miliar dolar,” kata Dani di Jakarta, Selasa, (7/10).


Hal ini disebabkan adanya peningkatan kepemilikan nonresiden atas surat utang yang diterbitkan baik oleh sektor swasta maupun sektor publik. Menurut Dani, usaha pemerintah untuk melakukan pengurangan utang luar negeri sudah menjadi program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak periode pertamanya terpilih pada 2004.

Salah satu strategi pemerintahan SBY pada saat itu adalah membayar utang luar negeri lebih besar daripada penarikan utang baru dari asing. Namun, kebijakan tersebut dinilainya masih sulit dilakukan apabila pemerintah tak membangun sejumlah sektor yang dapat meningkatkan devisa Indonesia.

Dani menuturkan bahwa peningkatan utang luar negeri Indonesia juga diakibatkan situasi ekonomi global yang tak stabil. Ketidakstabilan kondisi ekonomi ini membuat nilai tukar rupiah menjadi menurun, sehingga terjadi peningkatan nominal utang luar negeri Indonesia.

"Sebaiknya pemerintah mendatang bersiap dengan usaha pengurangan utang luar negeri Indonesia yang lebih efektif," ujar Dani Berdasarkan data dari Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Juni 2014 tercatat sebesar 284,9 miliar dollar AS. Posisi ULN tersebut meningkat 8,6 miliar dollar AS atau 3,1 persen dibandingkan posisi akhir kuartal I 2014 sebesar 276,3 miliar dollar AS. 

"Peningkatan posisi ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kepemilikan nonresiden atas surat utang yang diterbitkan baik oleh sektor swasta (4,2 miliar dollar AS) dan sektor publik (1,2 miliar dollar AS) serta pinjaman luar negeri sektor swasta (1,6 miliar dollar AS) yang melampaui turunnya pinjaman luar negeri sektor publik (0,8 miliar dollar AS)," dalam keterangan resminya.

Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 32,33 persen pada kuartal I 2014 menjadi 33,86 persen pada Juni 2014. Adapun debt service ratio (DSR), yaitu rasio total pembayaran pokok dan bunga ULN relatif terhadap total penerimaan transaksi berjalan meningkat dari 46,42 persen pada kuartal sebelumnya menjadi 48,28 persen pada Juni 2014. 

Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, posisi ULN meningkat 26,9 miliar dollar AS atau 10,4 persem dari 258,0 miliar dollar AS. Peningkatan tersebut terutama disumbang kenaikan pinjaman luar negeri sektor swasta (13,6 miliar dollar AS) serta surat utang sektor publik (9,4 miliar dollar AS) dan sektor swasta (2,6 miliar dollar AS). 

Posisi ULN Indonesia pada akhir Juni 2014 terdiri dari ULN sektor publik sebesar 131,7 miliar dollar AS (46,2 persen dari total ULN) dan ULN sektor swasta 153,2 miliar dollar AS (53,8 persen dari total ULN). Posisi ULN kedua sektor tersebut masing-masing meningkat 0,9 persen dan 5,1 persem dibandingkan dengan posisi akhir kuartal I 2014 sebesar 130,5 miliar dollar AS dan 145,7 miliar dollar AS. [agus]

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…