Pemerintah Segera Jalankan Hilirisasi Batubara

NERACA

Jakarta – Pemerintah segera menjalankan program hilirisasi tambang batubara sebagai upaya meningkatkan nilai tambah sekaligus juga pemanfaatannya secara maksimal di dalam negeri. Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM R Sukhyar mengatakan pemerintah tengah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2010 yang salah satunya mengatur hilirisasi batubara. "Revisi PP akan segera keluar," kata dia dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, sesuai draf revisi PP 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut, akan ada empat bentuk peningkatan nilai tambah batubara. Keempat bentuk tersebut adalah peningkatan kalori, pengubahan menjadi gas, pengubahan ke cair, dan diubah menjadi bubur (slurry) untuk pembangkit skala kecil.Revisi PP tersebut, lanjutnya, akan diperkuat regulasi bisnis dalam bentuk Permen ESDM yang mengatur harga batubaranya. "Permen akan keluar tahun ini," ujarnya.

Sukhyar juga mengatakan, program peningkatan nilai tambah batubara membutuhkan kebijakan fiskal yang lebih mendukung. "Kalau fiskal tidak diubah, maka pelaku usaha juga akan sulit masuk ke dalam bisnis hilirisasi batubara," ujarnya.

Ia menjelaskan, permasalahan nilai tambah batubara adalah kalau dijadikan bahan bakar cair atau gas, maka keuntungannya akan ditempatkan di hulu atau hilir. "Mau di minyak atau jual batubaranya," ujarnya.

Menurut dia, mestinya batubara dilihat sebagai bahan baku dan bukan sumber energi kalau diubah menjadi cair atau gas. Kalau sebagai bahan baku, maka harga batubara cukup memakai formula biaya ditambah marjin. "Jika mengacu harga luar negeri, maka tidak ekonomis," katanya.

Apalagi, lanjutnya, di sisi hilir, batubara sudah diubah menjadi minyak yang harganya bisa lebih tinggi yakni 110 dolar AS per barel. "Jadi harus dilihat sebagai satu mata rantai," katanya.

Sukhyar menambahkan, salah satu peningkatan nilai tambah lainnya adalah pemanfaatan batubara untuk pembangkit mulut tambang. Menurut dia, batubara yang digunakan untuk pembangkit mulut tambang mempunyai harga khusus yakni biaya ditambah marjin.

Sesuai PP 23/2010 Pasal 94 (1), perusahaan batubara wajib meningkatkan nilai tambah. Namun, dalam PP tidak dirinci bentuk peningkatan nilai tambahnya. Pasal 96 PP yang sama hanya menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah diatur dengan Permen ESDM. Peningkatan nilai tambah batubara telah diamanatkan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebelumnya, R Sukhyar menyatakan bahwa pemerintah akan membatasi produksi batubara dalam beberapa tahun kedepan. Jumlahnya antara 425 juta ton hingga maksimal 450 juta ton. Sukhyar mengaku cara ini dilakukan untuk menjaga keberlangsungan mmanfaat batubara bagi rakyat Indonesia dalam jangka panjang. “Pengendalian produksi ini penting. Istilahnya di eman-eman atau konservasi untuk anak dan cucu nanti,” kata Sukhyar. Menurut dia, kalau produksi dikendalikan di kisaran 425-450 juta ton, maka diperkirakan cadangan batubara baru habis di atas 100 tahun ke depan. Namun, lanjutnya, pemerintah tidak berencana menghentikan ekspor batubara. “Kami hanya mengurangi ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang naik, sementara di sisi lain produksi tetap,” katanya.

Ia juga mengatakan pengendalian produksi sudah sesuai draf Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang mengamanatkan pengurangan ekspor batubara dan memperbanyak penggunaannya di dalam negeri. “Pemerintah akan memprioritaskan penggunaan batubara di dalam negeri, kalau ada sisa baru diekspor. Kedua, kalau ada emergency, maka kebutuhan pertama adalah untuk dalam negeri,” katanya.

Sukhyar juga menambahkan manfaat pengendalian produksi batubara lainnya adalah menjaga harga tidak menurun akibat produksi melimpah. “Kalau harga rendah, rugi kita. Jadi, buat apa kita genjot produksi sekarang, tapi harga murah,” katanya. Pengendalian produksi, lanjutnya, juga untuk menjaga lingkungan. Pada tahun 2014, pemerintah menargetkan produksi batubara mencapai 390 juta ton. Sementara, pada tahun 2015, ditargetkan sebesar 425 juta ton. Saat ini, harga batubara tengah merosot hingga sekitar US$60 per tahun dari sebelumnya di atas US$100 per ton.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Segera Berlakukan Tarif Pajak 0,5 Persen Untuk UMKM

Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar…

Menteri LHK: Pemerintah Segera Keluarkan Regulasi Pengelolaan Sampah Plastik - HLH Sedunia di Ramadan

Menteri LHK: Pemerintah Segera Keluarkan Regulasi Pengelolaan Sampah Plastik HLH Sedunia di Ramadan NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan…

Pemerintah Manfaatkan SBSN Rp 2,2 Triliun - Bangun Pendidikan Islam

Membangun kemajuan pendidikan agama Islam, baik sarana dan prasarananya, pemerintah bakal mendanai lewat pendanaan berbasis syariah melalui Surat Berharga Syariah…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…