Pemerintah Yakin 50% Kelas Menengah Gunakan Produk Lokal

Rabu, 08/10/2014

NERACA

Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Mari Elka Pangestu meyakini bahwa 50% kelas menengah atas Indonesia masih menggunakan produk dalam negeri. Keyakinan tersebut, didasari atas survei yang dilakukan oleh Nielsen. "Akurat dalam rangka konsumen middle up, kalau middle down tidak konsumsi branded product," kata Mari di Jakarta, Senin (6/10).

Ia mengaku pada 2008 pihaknya juga telah melakukan survei untuk mengetahui kebiasaan konsumen dalam mengkonsumsi produk. Hasilnya, kata dia, rata-rata kaum menengah atas lebih suka mengkonsumsi produk impor. Kemudian, pihaknya kembali melakukan survei 6 tahun kemudian kepada para pihak yang telah disurvei sebelumnya. "Hasilnya mereka menilai bahwa produk lokal bagus. Ada makanan, fashion tergantung sektornya. Musik ya 70-80% dalam negeri karena selera. Kalo film banyak impor," tuturnya.

Ekonomi kreatif telah menyumbang 7% terhadap PDB nasional selama tahun 2012 dan tahun 2013. Angka ini, kata dia di bawah target masing-masing 7,3% dan 7,4%. Pada tahun ini diharapkan menjadi 7,5%. Selain itu, ekonomi kreatif menyerap 11,8 juta tenaga kerja atau sebesar 10,72% dari total tenaga kerja pada tahun 2013. "Ekonomi kreatif juga menciptakan 5,4 juta usaha atau sekitar 9,68% dari total jumlah usaha nasional," ucap dia.

Lebih jauh lagi, Mari menyerukan agar masyarakat Indonesia harus mempunyai rasa bangga terhadap kekayaan lokal. "Persepsi tersebut harus kita ubah dalam bentuk apresiasi karena itu sangat penting. Harus ada keberpihakan masyarakat terhadap pembelian, penggunaan, serta apresiasi produk kita sendiri," ujarnya.

Mari sendiri memang menyadari bahwa orang Indonesia masih memilih produk impor. Biasanya, hal ini terjadi pada masyarakat kelas menengah ke atas. Padahal, imbuh Mari, produk kreatif Indonesia saat ini memiliki yang tak kalah bagus. "Mereka harus tahu bahwa banyak produk kita yang sama bagus bahkan lebih bagus dari produk luar," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden SBY mengatakan selama pemerintahannya, Indonesia dapat mengalami kemajuan kelas ekonomi dengan kelas masyarakat menengah yang besar. "Di abad 21 kita mempunyai pertumbuhan masyarakat kelas ekonomi tercepat di Asia," ujar Presiden SBY.

Menurutnya, keberhasilan Indonesia saat ini tidak hanya karena peran dirinya. Melainkan karena perjuangan tiap generasi. Mulai dari Presiden Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, dan Megawati Soekarnoputri. "Marilah kita jaga hal ini untuk kita teruskan ke generasi selanjutnya," ucapnya.

SBY juga menyampaikan Indonesia kini menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tentunya hal ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai. "Tapi kita tidak boleh berpuas diri, tantangan kita ke depan adalah bagaimana mengubah saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan," ujarnya.

Kelas Menengah

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah mencatat peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah dari 37% pada 2004 menjadi 56,7% dari total penduduk di Indonesia pada 2013. Sebagaimana dikutip dari buku "Satu Dasawarsa Membangun Untuk Kesejahteraan Rakyat" dengan indikasi itu, dalam satu dasawarsa pemerintah dinilai telah mengangkat lebih dari 25% penduduk Indonesia menjadi kelompok kelas menengah.

Kelas menengah, menurut buku yang diterbitkan Sekretariat Kabinet itu, merupakan kelompok masyarakat yang membelanjakan uang per harinya dengan kisaran dua dollar AS atau setara dengan Rp22.756 (dengan kurs 1 Dollar AS : Rp11.378) hingga 20 dollar AS.

Tumbuhnya kelas menengah di Indonesia juga dapat dilihat dari data statistik jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, jumlah penumpang pesawat terbang, jumlah rumah tangga yang memiliki HP atau telepon genggam, dan rumah tangga yang memiliki komputer serta memiliki akses internet.

Dari data terakhir, yang dikutip buku tersebut, pada 2004 hingga 2012, jumlah kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat meningkat dari 30,5 juta menjadi 94,4 juta unit.

Jumlah penumpang pesawat terbang juga meningkat dari 33,21 juta pada 2004 menjadi 82,43 juta pada 2012. Mengenai kepemilikan ponsel, terjadi peningkatan dari 19,94 persen pada 2005 mencapai 83,52 persen pada 2012.

Begitu juga kepemilikan komputer meningkat dari 3,67 persen pada 2005 menjadi 14,86 persen pada 2012. Kemudian, akses internet juga meningkat 2,32 persen pada 2005 menjadi 30,66 persen pada 2012.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dinilai sejalan dengan membaiknya kondisi keuangan negara yang ditandai dengan peningkatan nilai APBN dari Rp427,2 triliun menjadi Rp1.726 triliun pada APBN-P 2013 atau meningkat 400 persen, dan kembali meningkat menjadi Rp1842,5 triliun pada 2014.