Menanti Wakil Rakyat yang Profesional dan Bermartabat - Oleh : Bramantya Dewantara, Pemerhati masalah politik dan aktif pada Kajian Legislasi untuk Demokrasi Pancasila

Pasca di sahkannya UU Pilkada pada 26 September 2014, praktis sistem ketatanegaraan Indonesia pun berubah signifikan. Jika dahulu rakyatlah yang memilih langsung kepala daerahnya, saat ini kepala daerah di pilih oleh DPRD. Hal ini mengisyaraktkan bahwa DPR menjadi tumpuan utama dalam menilai dan memutuskan kelayakan pemimpin masyarakat di daerah (provinsi/ kabupaten/ kota).

Akan tetapi yang menjadi permasalahan bahwa masyarakat terlanjur beranggapan banyak Anggota DPR yang bermasalah dengan hukum. Celakanya, lembaga perwakilan rakyat ini bahkan sering digadang-gadang sebagai markas besar koruptor Indonesia. Padahal DPR merupakan lembaga perwakilan aspirasi rakyat yang seharusnya memperjuangkan harapan dan cita-cita masyarakat.

Hal tersebut disebabkan karena anggota DPR tidak melaksanakan fungsi, hak dan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai wakil rakyat. Yang ada hanya menghambur-hamburkan uang dari rakyat untuk hal yang tidak penting dan tidak bermanfaat untuk rakyat. Janji-janji yang diumbar pada saat kampanye tidak mampu direalisasikan secara nyata oleh para dewan yang terhormat.

Terkait hal tersebut, setidaknya terdapat beberapa persepsi yang terlanjur melekat bagi para anggota DPR yang terhormat, diantaranya yaitu:

1) Gemar menonton dan membuat video.Para anggota DPR semestinya mendengarkan sidang dan merumuskan kebijakan atau membuat undang-undang yang relevan dengan kebutuhan rakyat. Bukan justru asyik menonton video yang tidak senonoh dan tidak mendidik. Bahkan bagi mereka yang telah bosan menonton video, banyak yang memutuskan untuk membuat video mesumnya sendiri.

2) Suka menghambur-hamburkan uang rakyat.Anggota DPR adalah orang yang sangat sibuk, aktivitasnya padat, dan sedikit tidak penting. Anggapan tersebut terlihat dari upaya pemborosan uang rakyat seperti untuk merenovasi bagian-bagian dari gedung perwakilan dengan harga yang sungguh terlalu. Selain itu, Anggota DPR dewasa ini banyak yang berdalih melakukan studi banding ke luar negeri tetapi turut serta pula memboyong sanak keluarga, mungkin “disangka tamasya”.

3) Mafia anggaran.Sudah menjadi rahasia umum melalui banggar, korupsi dana proyek, calo anggaran, dan praktek tidak terpuji lainnya. Untuk itu, DPR harus membuktikan bahwa persepsi tersebut saat ini sudah tidak relevan lagi.

Untuk itu, pasca pelantikan anggota DPR periode 2014-2019, masyarakat tentu berharap ada perubahan mendasar dalam tubuh lembaga perwakilan rakyat Indonesia tersebut. Diantaranya seperti :

1) Anggota DPR diharapkan mampu memberikan laporan secara profesional dan transparan atas berbagai aktivitasnya. Bukan pamer foto-foto narsis ala artis. Sehingga, rakyat percaya bahwa uang mereka digunakan dengan cara yang baik dan benar, demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

2) Ikhlas mengikuti proses hukum.Anggota DPR yang baik apabila tersandung kasus hukum semestinya ikhlas mengikuti proses hukum yang berlaku, bersikap aktif dan netral tanpa ada yang ditutup-tutupi dan melaksanakan hukuman yang setara dengan kesalahan yang dilakukan.

4) Melayani rakyat sepenuh hati.Anggota DPR diharapkan mampu memberikan pelayanan untuk rakyat dengan baik, menerima dan melaksanakan aspirasi rakyat sehingga publik puas akan kinerja yang dilakukan DPR. Menyambagi rakyat berkala untuk mengetahui kehidupan rakyat juga perlu dilakukan.

5) Bertanggung jawab dan dapat dipercaya.Sepertinya adalah hal yang wajar apabila calon anggota DPR mengumbar janji-janji pada saat kampanye pemilihan, tetapi rakyat ingin anggota yang bertanggung jawab dengan apa-apa yang dijanjikan. Tak banyak bicara, banyak kerja dan hasil nyata. Anggota DPR harus memiliki kejujuran yang tinggi, selalu menepati janji dan tidak berlaku munafik.

6) Obyektif.Anggota DPR harus memiliki pertimbangan berdasarkan hati nurani yang suci dan bersih, sehingga dalam penentuan pendapat dapat memberikan alasan yang logis dan bukti nyata di setiap hal atas penolakan atau persetujuannya akan aspirasi rakyat.

Seperti yang diutarakan oleh Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014, Taufik Kurniawan yang berharap agar anggota DPR RI terpilih periode mendatang mengutamakan kualitas rancangan undang-undang (RUU) yang dibahas dibandingkan jumlah pencapaian yang dihasilkannya.

Sedangkan menurut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain di Epicentrum Walk Ground, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (1/10/2014). mengingatkan, bahwa agar para Wakil Rakyat yang baru itu belajar dari pengalaman anggota DPR periode sebelumnya, yaitu banyak yang tersandung kasus korupsi. Imbuhnya agar Anggota DPR yang baru tidak ikut-ikutan jadi pesakitan di kursi terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Karenanya, integritas sebagai anggota legislatif harus ditingkatkan dan terus diperbaiki. ( Sumber : Liputan6.com)

Apabila anggota DPR mampu menjalakan tugas dan fungsinya secara profesional. Maka masa depan Indonesia ke depan tentu dapat dipastikan menjadi lebih baik. Harapanya semoga DPR kali ini dapat menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya, melepas semua kepentingan pribadi dan kelompok serta berkomitmen penuh untuk melayani rakyat Indonesia 5 tahun kedepan dengan lebih baik. Masyarakat menaruh banyak harapan agar para wakil rakyat yang kemarin dilantik akan lebih baik dari periode sebelumnya, serta bisa merubah image buruk yang selama ini melekat, sehingga menumbuhkan kepercayaan rakyat terhadap wakilnya. Selamat kepada para anggota dewan terlantik, pengabdianmu kami tunggu...................

Related posts