Kisruh Politik Panas Berdampak Buruk

PERINGATAN BANK DUNIA

Selasa, 07/10/2014

Jakarta - Bank Dunia menilai kisruh politik dalam negeri yang semakin panas akan sangat berdampak buruk kepada kepercayaan investor dan ekonomi nasional. Jika kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka lambat laun akan berdampak pada investor yang ingin berinvestasi di Indonesia.

NERACA

"Kalau terus dibiarkan ini akan berisiko bagi ekonomi Indonesia, terutama investor akan menahan diri untuk investasi," ujar Ekonom Kepala Bank Dunia Ndiame Diop kepada pers di Jakarta, Senin (6/10).

Ndiame melihat tantangan ekonomi Indonesia saat ini cukup tinggi, jika terus berkutat pada perang politik di dalam negeri, maka ekonomi melemah dan ujungnya akan berdampak luas bagi masyarakat. Kondisi ekonomi dalam negeri seharusnya mampu menopang stabilitas ekonomi. Pasalnya, ekonomi Indonesia saat ini juga dipengaruhi oleh situasi ekonomi global.

Pemulihan ekonomi global saat ini menurut penilaian Bank Dunia akan berdampak positif bagi negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Namun, menurut Ndiame, dampak tersebut akan berbeda-beda di berbagai negara. Oleh karena itu, apabila Indonesia mau mendapatkan manfaat dari pemulihan ekonomi global, kondisi politik harus stabil agar tidak berpengaruh kepada iklim investasi.

"Ini sinyal negatif. Ekonomi Indonesia banyak tantangannya mulai dari kebijakan moneter AS yang dapat berpengaruh besar bagi Indonesia, pertahanan fiskal yang kurang baik karena subsidi yang terlalu besar dan kurang tepat sasaran, dan banyak lagi, kalau yang ini saja tidak teratasi ditambah kondisi politik ini tidak baik bagi ekonomi Indonesia," ujarnya.

Menurut guru besar ekonomi UGM Prof Sri Adiningsih, situasi politik yang terjadi pasca pemilihan presiden memang masih panas. Mengingat saat ini para politisi kembali bertarung untuk mendapatkan kursi pimpinan baik itu DPR maupun MPR. “Situasi politik suatu negara akan mempengaruhi terhadap kestabilan ekonomi di negara tersebut. Ketika keadaan politiknya kacau maka ekonominya juga akan kacau,” ujarnya kepada Neraca, kemarin.

Kesulitan Ekonomi

Sri mengatakan situasi ini harus segera diselesaikan. “Para politisi harus bersikap negarawan, artinya mengutamakan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan kelompok maupun individu. Ini diperlukan karena saat ini ekonomi Indonesia sudah mengalami banyak masalah sehingga jangan dipersulit dengan politik. Karena kalau tidak segera disikapi maka kondisi ekonomi Indonesia akan sulit 5-10 sepuluh tahun mendatang,” tuturnya.

Menurut dia, kondisi ekonomi tak hanya bergantung dari berjalannya pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Ekonomi Indonesia saat ini juga bergantung pada tindakan politisi di DPR, DPD dan MPR. Selain itu, tokoh politik seperti Megawati Soekarnoputri dan Presiden SBY juga berperan besar. “Semua hendaknya mengedepankan kepentingan negara. Jangan hanya memikirkan kepentingan kelompok atau koalisi parpol,” ucapnya.

Dengan kondisi politik seperti saat ini, menurut dia, investor masih wait and see. “Jika memang situasi politik terus berjalan panas, maka investor akan memilih negara lain untuk berinvestasi. Padahal saat ini Indonesia membutuhkan investasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan bisa mencapai angka 7%,” ujarnya.

Ekonom LIPI Latief Adam mengatakan, pemerintahan mendatang diharapkan mampu meredam setiap gejolak politik yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian, akan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik didalam negeri. Ada faktor lain yang juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi dan investasi Indonesia ke depannya yaitu kondisi ekonomi global.

"Kestabilan politik dan iklim investasi sangat mempengaruhi kondisi perekonomian dan investasi di Indonesia. Kegagalan menjaga iklim investasi akan dilihat sebagai prestasi negatif dari pemerintahan mendatang. Kemudian saya juga mengimbau agar penanaman modal asing diarahkan lebih tajam pada sektor industri yang berorientasi ekspor," kata dia.

Menurut Latief, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah salah satu negara tujuan investasi yang sangat menjanjikan. Ada potensi pasar domestik sebanyak 240 juta penduduk yang siap menerima limpahan produk.

"Kondisi politik akhir-akhir ini bisa membuyarkan optimisme tersebut. Hiruk pikuk politik dan adu kekuatan elit-elit kita pasca-pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada gilirannya akan berimplikasi kepada iklim investasi di Tanah Air. Ini membuat investor asing bersikap wait and see terhadap instabilitas kondisi politik ini," ujarnya.

Padahal, lanjut dia, jika kondisi-situasional politik Indonesia bisa dijaga tetap kondusif, dapat dipastikan bakal mendorong arus foreign direct investment ke Indonesia mengalir deras. Sebaliknya, apabila kondisi politiknya memperlihatkan gejala tidak stabil, dengan gonjang ganjing terus-menerus sebagaimana terlihat akhir-akhir ini, maka investor asing akan melakukan capital outlow.

"Oleh karenanya, implikasi demikian harus disadari sedari awal. Berlarut-larutnya konflik politik dapat memperbesar kemungkinan memburuknya iklim investasi di Indonesia," ujarnya.

Hal ini sangat masuk akal, kata Latief, karena salah satu syarat masuknya investor asing ke suatu negara adalah stabilitas. Artinya, faktor politik merupakan dasar pertimbangan. Politik dalam negeri yang tidak stabil membuat investor ragu-ragu dan akan cenderung berpikir bahwa investasinya bakal tidak aman.

"Ketidaknyamanan psikologis seperti ini menyebabkan adanya perhitungan economic opportunity yang lepas, yang seharusnya mereka dapatkan dalam jangka pendek dan jangka panjang," tandas dia.

Menurut Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati, kondisi politik yang sedang riuh memang berdampak pada kondisi ekonomi nasional karena akan menjadikan investor wait and see. "Kondisi politik Indonesia yang sedang memanas memang ada efeknya tapi biasanya sementara yang sudah-sudah terjadi biasanya seperti itu," ujarnya.

Dia melihat kondisi yang terjadi sekarang memang sudah by design untuk mengguncangkan pemerintah baru mendatang terutama untuk kursi kabinet. Kondisi politik seperti ini sudah biasa dan lazim terjadi. "Parlemen kini dikuasai oleh oposisi atau koalisi diluar pemenang presiden terpilih, kedaduhan yang belakangan terjadi bisa saja memang ada setingan agar partai di luar koalisi bisa mendapatkan kursi kabinet, politik memang kental dan syarat demikian," ujarnya.

Karena apa, kalau melihat dari sisi ekonomi investor biasanya melihat dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh presiden maupu menterinya, jika arah kebijakannya dirasa bagus dan menguntungkan buat investor mereka kembali menanamkan investasinya. Dan sebaliknya jika dirasa tidak aman dan tidak menguntungkan mereka lari. "Meski suhu politik sangat menentukan buat investor, tapi yang lebih menentukan adalah memang tetap kondusif dan stabilisasi ekonomi yang berkelanjutan," tuturnya.

Oleh karena itu, dia berharap meski ketua DPR berada di luar koalisi pemenang tapi kalau memang kebijakan dari presiden baru nanti memang bagus, dan kebijakan menteri juga berpegang teguh pada ekonomi kerakyatan harus didukung. "Harusnya parlemen yang dipimpin oleh partai oposisi bagus, DPR berperan sebagai filter dan pengawas sehingga pemerintah baru nanti dapat bekerja dengan baik. Tapi jika perbedaan itu dijadikan sebagai alat menghancurkan demi kepentingannya masing-masing, itu yang sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan Indonesia ke depan," tegasnya. bari/agus/mohar