NERACA

Jakarta -  Koordinator Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan menyatakan, infrastruktur perekonomian dan perdagangan Indonesia belum siap menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, karena liberalisasi pasar Asia Tenggara tersebut telah diberlakukan. "Kita sudah terlambat untuk bersaing karena pasar liberal tersebut dilakukan ditengah kondisi infrastruktur ekonomi terbuka akibat kebijakan liberalisasi pada 1980-an," katanya di Jakarta, Senin (6/10).

Kebijakan liberalisasi ini, kata dia, mengakibatkan Indonesia membangun perdagangan dan investasi yang berdaya saing. "Permasalahan infrastruktur kita begitu kompleks, sehingga dibutuhkan pembenahan-pembenahan untuk membangkitkan daya saing industri nasional," ujarnya.

Menurut dia, sejak 1980-an hingga saat ini, infrastruktur Indonesia telah diparateli oleh pasar liberal yang didominasi pasar Singapura, Malaysia dan Thailand. "Saat ini, perekonomian Indonesia tidak lagi memliliki daya tahan untuk menangkal akibat dan dampak negatif pasar asing tersebut," ujarnya.

Dani juga mengatakan, persaingan pasar bebas pada MEA 2015 nanti, Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) harus memikirkan, bagaimana membangun infrastruktur perekonomian ini, agar sektor perdagangan, jasa dan keuangan nasional bisa bersaing.

"Pemerintahan baru nanti, harus membangun kabinet pemerintahan yang bersih dari korupsi dan mau bekerja keras untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Pada 2015 mendatang, kata dia, kesepakatan Masyakarat Ekonomi ASEAN mulai berlaku dan apabila pemerintah dan pelaku usaha ingin tetap bisa bersaing, Indonesia harus berbenah, karena daya saing beberapa sektor industri utama masih kalah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

Sedangkan menurut Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Achmad Hermanto Dardak mengatakan persoalan infrastruktur yang belum memadai adalah penyebab rendahnya tingkat daya saing Indonesia di mata global. Dia mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan global competitiveness index, peringkat kompetitif alias competitiveness ranking Indonesia berada pada rangking 30-an. Akan tetapi, peringkat kondisi infrastruktur Indonesia di sekitar peringkat 70.

"Ini yang membuat beban bagi peringkat daya saing Indonesia. Peringkat infrastruktur masih membebani ranking competitiveness Indonesia. Untuk itu, pemerintah akan terus melakukan upaya di dalam meningkatkan competitiveness-nya," katanya.

Hermanto mencontohkan pembangunan jalan sebagai salah satu instrumen infrastruktur masih perlu digenjot. Dari total 500 ribu km jalan Indonesia, sebanyak 40 ribu km merupakan jalan nasional, 51 ribu km jalan provinsi, dan 800 km merupakan jalan ekspres (tol). Sisanya, 408.200 km merupakan jalan kabupaten dan kota. "Jalan instrumen infrastruktur yang menjadi faktor pertumbuhan ekonomi. Targetnya kami tuntaskan Trans-Jawa dalam lima tahun ke depan," pungkas Hermanto. [agus]