Pengendalian BBM Efektif Tekan Konsumsi

NERACA

Jakarta – PT Pertamina (Persero) mencatat konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi pada periode 1 Januari hingga 30 September 2014 mencapai 34,9 juta kiloliter. Wakil Presiden Komunikasi Pertamina Ali Mundakir dalam rilis di Jakarta mengatakan volume konsumsi BBM subsidi tersebut 1,7 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama 2013.

"Dengan melihat realisasi sampai 30 September itu, kalau tanpa dilakukan pengendalian, kami perkirakan konsumsi BBM subsidi sampai 31 Desember 2014 bakal melebihi kuota APBN Perubahan sebanyak 1,61 juta kiloliter," katanya, dikutip dari Antara, Senin (6/10).

Menurut dia, rincian konsumsi BBM bersubsidi sampai 30 September 2014 adalah premium 22,24 juta kiloliter atau naik 1,9 persen dibandingkan periode yang sama 2013. Lalu, realisasi penyaluran solar mencapai 11,94 juta kiloliter atau tumbuh 3,9 persen.

Ali menambahkan, saat ini, stok BBM dalam kondisi cukup aman dengan posisi premium mampu memenuhi kebutuhan 16 hari ke depan, minyak solar 19 hari, avtur 21 hari, pertamax 36 hari, pertamax plus 55 hari, dan elpiji 16 hari.

Pada pertengahan September lalu, Wakil Presiden Senior Pemasaran dan Distribusi BBM Pertamina Suhartoko dalam laporannya kepada Komisi VII DPR memperkirakan penyaluran BBM subsidi sampai akhir 2014 mencapai 46,976 juta kiloliter atau berlebih 1,62 juta kiloliter dari kuota APBN Perubahan 2014 untuk perusahaan tersebut.

Dengan rincian, konsumsi premium bersubsidi sampai 31 Desember 2014 diperkirakan mencapai 29,811 juta kiloliter yang berarti berlebih 521 ribu kiloliter atau 1,8 persen di atas kuota 29,29 juta kiloliter.

Lalu, konsumsi solar diperkirakan 16,243 juta kiloliter yang berarti berlebih 1,078 juta kiloliter atau 7,1 persen di atas kuota 15,165 juta kiloliter dan minyak tanah akan mencapai 921 ribu atau berlebih 21 ribu atau 2,4 persen di atas kuota 900 ribu kiloliter.

Kelebihan kuota sebesar 1,62 juta kiloliter tersebut lebih tinggi dibandingkan perkiraan "over" kuota per 31 Juli 2014 yang 1,39 juta kiloliter. Pertamina memprediksi kuota premium habis pada 24 Desember 2014 dan solar pada awal Desember 2014.

Sesuai UU APBN, setelah kuota habis, BBM dijual dengan harga nonsubsidi, kecuali pemerintah dan DPR baru memutuskan perubahan UU APBN yang memungkinkan penyaluran BBM subsidi melebihi kuota 46 juta kiloliter.

Pertamina mengungkapkan, kelebihan BBM jenis premium dan solar dikarenakan pertumbuhan kendaraan. Sementara, untuk minyak tanah disebabkan realisasi konversi tidak sesuai target akibat pencacahan masyarakat yang berhak mendapat elpiji subsidi oleh Kementerian ESDM juga meleset.

Pertamina, sebelumnya, mengaku fokus meningkatkan kapasitas produksi kilang pengolahan minyak mentah yang ada, dengan target penambahan 500.000 barel per hari. Pelaksana Tugas Dirut Pertamina M Husen di Jakarta, Kamis mengatakan, peningkatan kapasitas (upgrading) merupakan upaya yang paling memungkinkan menambah produksi kilang. "Kalau upgrading lebih murah dan mudah dibandingkan bangun kilang baru. Pertamina akan berkonsentrasi ke situ dulu," katanya.

Menurut dia, dengan bertambah 500.000 barel per hari, maka total kapasitas kilang Pertamina mencapai 1,5 juta barel per hari dan akan mengurangi impor. Program upgrading akan dilakukan di semua kilang terutama Cilacap (Jateng), Balongan (Jabar), dan Balikpapan (Kaltim). Menurut dia, ke depan, minyak yang bakal diolah di kilang, berjenis "sour", karena pasokan dunia cukup banyak.

BERITA TERKAIT

Dilema Harga BBM

Ketika Menkeu Sri Mulyani Indrawati membuka opsi menaikkan harga BBM bersubsidi, serta merta Menteri ESDM Ignasius Jonan menolak. Bahkan Menko…

Kesehatan Tak Kenal Batas Aman Konsumsi Alkohol Harian

Kesehatan tak mengenal istilah batas konsumsi alkohol harian. Seratus persen meninggalkan minuman beralkohol adalah satu-satunya cara untuk menghindari risiko buruk…

Rupiah Melemah, Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM

      NERACA   Jakarta - Hasil evaluasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terhadap penerimaan negara di…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

CIPS: Lindungi Petani, Waktu Impor Beras Harus Tepat

NERACA Jakarta – Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan waktu impor beras…

Indonesia-Sri Lanka Lanjutkan Kesepakatan Ekspor Pakaian

NERACA Jakarta – Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe di Hanoi, Vietnam, Rabu, membahas tindak…

Pemerintah Serius Tarik Investasi Sektor Riil Asal Korsel

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia terus berupaya menarik investasi Korea Selatan di sektor industri manufaktur. Langkah strategis ini bertujuan untuk…