NERACA

Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini tengah mengembangkan infrastruktur oseanografi berbasis teknologi satelit melalui proyek kerja sama dengan Pemerintah Prancis. Proyek bernama Infrastructure Development  for Space Oceanography (INDESO) ini mulai diimplementasikan tahun 2012 dan menjadi inovasi teknologi pertama di Indonesia yang mengadopsi sistem operasional oseanografi. Sistem ini dikembangkan sebagai wujud konsistensi pemerintah dalam menjamin keberlangsungan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari dan berkelanjutan. Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo saat meninjau infrastruktur INDESO di lokasi Balai Penelitian dan Observasi Laut (BPOL) Jembrana, Bali, dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Senin (6/10).

Menurut Sharif, INDESO merupakan program yang didesain untuk memantau kondisi perairan Indonesia termasuk biogeokimia dan ekosistem dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam pengimplementasiannya. Tidak hanya itu, INDESO ditujukan juga untuk memperketat pengawasan terhadap aksi pencurian ikan di perairan Indonesia sekaligus melindungi kekayaan biodiversitasnya. Proyek ini mengacu pada  pembentukan jaringan pengamatan oseanografi yang nyata, adaptasi pengembangan bentuk dan prediksi dalam sistem pengolahan maupun analisa. Sehingga, memungkinkan untuk melakukan pemeliharaan perikanan secara berkesinambungan oleh nelayan di Indonesia.

Sharif menjelaskan, proyek yang berlangsung selama tiga tahun ini mencakup dua kegiatan utama. Pertama, pembangunan infrastruktur ground station/satellite reception dan fasilitas pengolah datanya. Kedua, pengembangan infrastruktur computing untuk pemodelan oseanografi dan hayati laut. Keduanya dibangun di BPOL Perancak–Bali, sedangkan sistem basis data sebagai sistem backup (Redundant Database System) dibangun di Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (BalitbangKP) di Jakarta.  “INDESO mengimplementasikan serangkaian alat dalam operasi yang  konsisten, terarah dan terstruktur serta terintegrasi dengan sistem informasi sebagai aplikasi untuk mendukung keputusaan dalam setiap layanan KKP,” jelas Sharif.

Sharif menuturkan dari dua infrastruktur yang dibangun, setidaknya terdapat tujuh aplikasi utama yang diimplementasikan. Aplikasi itu meliputi pemantauan IUU Fishing, pengelolaan sumberdaya ikan, serta pengamatan dan pemantauan cakupan dan kondisi terumbu karang dan hutan bakau. Kemudian, pengelolaan pesisir yang terintegrasi dan pengkajian lokasi perairan yang kondusif untuk budidaya rumput laut. Selanjutnya, pengamatan tambak udang dan inventarisir lokasi yang baik untuk tambak sejenis serta deteksi tumpahan minyak. “Implementasi dari aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu upaya pemerintah dalam membangun perekonomian yang harmonis dengan lingkungan, serta dalam menentukan arah kebijakan untuk mitigasi bencana alam yang timbul dari fenomena kelautan sebagai bagian dari penelitian Blue Carbon Indonesia,” ujar Sharif.

Selain itu Sharif menambahkan, disahkannya Undang-undang (UU) Kelautan akhir September lalu memberikan konsekuensi positif terhadap pengembangan sektor kelautan. Selain menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan, tapi juga  menempatkan laut sebagai subjek penting dalam kerangka pembangunan nasional.