Sulit Akses Modal, Daya Saing UMKM Sangat Lemah

Selasa, 07/10/2014

NERACA

Jakarta – Ketua Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan menyatakan, kebijakan suku bunga di Indonesia yang tinggi belum berpihak pada pengembangan usaha makro kecil menengah (UMKM) yang semakin sulit bersaing. "Kebijakan suku bunga yang tinggi mengakibatkan pelaku UMKM sulit mengakses modal untuk meningkatkan produksi dan kualitas produk," katanya di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (6/10).

Selain itu, kata dia, kebijakan fiskal UMKM yang masih tinggi, misalnya untuk pembayaran hutang dan gaji pegawai yang yang rendah tidak sebanding dengan belanja modal yang tinggi, sehingga pelaku usaha kerakyatan ini semakin sulit bersaing. "Perhatian pemerintah terhadap pelaku UMKM masih kurang, pada hal usaha ini merupakan pengerak perekonomian Indonesia," ujarnya.

Ia mengatakan, pelaku UMKM ini 99 persen penggerak perekonomian Indonesia, sementara 10 persen industri skala besar yang juga tidak mengalami kemajuan, malah terus mengalami kemunduran akibat, kebijakan suku bunga, fiskal, moneter yang belum berpihak terhadap perkembangan industri nasional.

Berdasarkan data BPS jumlah UMKM di Indonesia pada 2012 mencapai 56.534.592 unit dengan jumlah tenaga kerja 107.657.509 orang, atau mengalami peningkatan dibandingkan 2011 sebanyak 55.206.444 unit dengan jumlah tenaga kerja 101.722.458 orang. "Industri nasional sesungguhnya UMKM dan koperasi, namun disayangkan pelaku UMKM ini kurang mendapatkan perhatian," ujarnya.

Menurut dia, selama ini, pelaku usaha kecil menengah ini menjadi anak tiri, pada hal mereka pengerak utama pertumbuhan ekonomi bangsa ini. "Kebijakan tidak menguntungkan pelaku ekonomi ini yang menjadi masalah dan harus dicarikan solusinya, agar mereka mampu bersaing pada pasar global nanti," ujarnya.

Ia berharap, pemerintahan baru Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi), untuk merevisi aturan-aturan yang merugikan pelaku usaha kecil menengah ini. "Jangan sampai, pelaku UMKM ini tidak mampu bersaing pada akhirnya gulung tikar dan menimbulkan berbagai masalah sosial baru, misalnya, meningkatkan tingkat pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas," ujarnya.

Sebelumnya, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang mencapai 55,2 juta ternyata tidak semuanya menciptakan produknya sendiri, melainkan mayoritas dari UMKM hanya menjadi pedagang. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Pengamat Ekonomi Hendri Saparini.

Hendri menilai mayoritas UMKM di Indonesia menjadi pedagang. Bahkan dagangan mereka adalah barang yang berasal dari negara-negara tetangga seperti Thailand. “Pengusaha baru banyak di bidang perdagangan, bukankah kita mendorong UMKM kita jadi produsen. Ini masalah keterbatasan suplai. Kelas menengah baru banyak tapi tak ada pasokan dalam negeri, semuanya diimpor,” ucapnya.

Untuk produk yang dibuat oleh UMKM, kata Hendri, juga masih didatangkan dari luar negeri alias impor. Maka dari itu, ia meminta agar pemerintah melakukan koreksi memanfaatkan bonus demografi Indonesia. Banyaknya penduduk harusnya dimanfaatkan untuk menjadikan Indonesia negara produsen, bukan konsumen atau sekadar penjual produk negara lain. “Sekarang bagaimana mendorong pembiayaan karena UMKM sendiri tidak memerlukan pembiayaan. UMKM harus diubah dulu menjadi produsen,” katanya.

Hendri lantas menyatakan dukungannya terhadap program presiden terpilih periode 2014-2019 soal bank nelayan dan bank petani. Hal ini dipercaya akan mendorong UMKM Indonesia menjadi produsen dalam negeri sendiri. “Pemerintah 5 tahun ke depan basis pertanian, Jokowi mau buat bank petani dan nelayan. Ini bisa menyelesaikan sumber masalah petani dan nelayan,” tuturnya.