NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan pemerintah butuh setidaknya dana Rp 200 triliun untuk memberantas kawasan kumuh di Indonesia. Dana ini dibutuhkan untuk merevitalisasi kawasan kumuh bagi pemerintahan lima tahun ke depan.

"Investasi sekitar Rp200 triliun, selama lima tahun, jangan hanya dibebankan ke anggaran PU saja, itu bisa satu kementerian menyumbang per tahunnya sekitar Rp40 triliun," kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto di  Jakarta, Senin (6/10).

Menurut dia, pemukiman menjadi penting bagi masyarakat sebab, disitulah habitat dibentuk. Belum lagi, dikatakan Djoko, dunia memiliki setidaknya satu miliar masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh dari total tujuh miliar penduduk.

Meski begitu, dia mengklaim, tingkat kawasan kumuh Indonesia masih aman. Pasalnya, rata-rata kawasan kumuh di Indonesia sudah mulai berkurang. "Memang dibandingkan Amerika Serikat dan Jepang, Indonesia masih jauh. Namun, dibandingkan negara berkembang masih menang sedikit," jelas dia.

Sebagai catatan, dari hasil identifikasi Kementerian Pekerjaan Umum, pada tahun ini telah teridentifikasi 3.201 kawasan kumuh yang mencakup luas 34.347 Ha dan 34,4 juta jiwa yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut. Sementara Jusuf Kalla, Wakil Presiden Terpilih, menyebutkan bahwa alokasi subsidi yang dilakukan pemerintah bisa dialihkan ke pembangunan rumah bagi warga miskin. Hal ini dilakukan supaya orang miskin bisa memiliki rumah.

"Subsidi bisa dialihkan ke warga miskin, jadi bagaimana perumahan itu bisa terjangkau bagi mereka (warga miskin)," kata dia. Jusuf Kalla juga mengatakan bahwa warga miskin kerap kesulitan untuk mencicil rumah. Dia mencontohkan bahwa biaya sewa perumahan mencapai Rp400 ribu per bulan, padahal dana tersebut bisa dialihkan untuk cicilan rumah.

"Dari pada membayar uang untuk sewa kos lebih baik jika membayar cicilan, dengan cara itu diharapkan cicilan akan menjadi lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat," ujarnya. Menurut dia, bahwa selama ini ada kekurangan stok perumahan bagi masyarakat miskin. Pemerintah menurut Jusuf Kalla, kurang memberikan insentif bagi uang muka perumahan miskin maupun dalam beban bunga bagi perumahan miskin. [agus]