Indonesia Butuh Rp200 Triliun - Revitalisasi Kawasan Kumuh

NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan pemerintah butuh setidaknya dana Rp 200 triliun untuk memberantas kawasan kumuh di Indonesia. Dana ini dibutuhkan untuk merevitalisasi kawasan kumuh bagi pemerintahan lima tahun ke depan.

"Investasi sekitar Rp200 triliun, selama lima tahun, jangan hanya dibebankan ke anggaran PU saja, itu bisa satu kementerian menyumbang per tahunnya sekitar Rp40 triliun," kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto di Jakarta, Senin (6/10).

Menurut dia, pemukiman menjadi penting bagi masyarakat sebab, disitulah habitat dibentuk. Belum lagi, dikatakan Djoko, dunia memiliki setidaknya satu miliar masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh dari total tujuh miliar penduduk.

Meski begitu, dia mengklaim, tingkat kawasan kumuh Indonesia masih aman. Pasalnya, rata-rata kawasan kumuh di Indonesia sudah mulai berkurang."Memang dibandingkan Amerika Serikat dan Jepang, Indonesia masih jauh. Namun, dibandingkan negara berkembang masih menang sedikit," jelas dia.

Sebagai catatan, dari hasil identifikasi Kementerian Pekerjaan Umum, pada tahun ini telah teridentifikasi 3.201 kawasan kumuh yang mencakup luas 34.347 Ha dan 34,4 juta jiwa yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut. SementaraJusuf Kalla, Wakil Presiden Terpilih, menyebutkan bahwa alokasi subsidi yang dilakukan pemerintah bisa dialihkan ke pembangunan rumah bagi warga miskin. Hal ini dilakukan supaya orang miskin bisa memiliki rumah.

"Subsidi bisa dialihkan ke warga miskin, jadi bagaimana perumahan itu bisa terjangkau bagi mereka (warga miskin)," kata dia. Jusuf Kalla jugamengatakan bahwa warga miskin kerap kesulitan untuk mencicil rumah. Dia mencontohkan bahwa biaya sewa perumahan mencapai Rp400 ribu per bulan, padahal dana tersebut bisa dialihkan untuk cicilan rumah.

"Dari pada membayar uang untuk sewa kos lebih baik jika membayar cicilan, dengan cara itu diharapkan cicilan akan menjadi lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat," ujarnya.Menurut dia, bahwa selama ini ada kekurangan stok perumahan bagi masyarakat miskin. Pemerintah menurut Jusuf Kalla, kurang memberikan insentif bagi uang muka perumahan miskin maupun dalam beban bunga bagi perumahan miskin. [agus]

BERITA TERKAIT

PII Jamin Proyek SPAM Di Bandar Lampung - Butuh Rp250 triliun untuk Sarana Air Minum

      NERACA   Lampung – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII melaksanakan penandatanganan penjaminan proyek yang…

Kebijakan Impor Beras Butuh Sinkronisasi Data

NERACA Jakarta – Pemerintah perlu benar-benar melakukan sinkronisasi data terkait dengan kebijakan yang membuka masuknya beras impor agar jangan sampai…

Pembangunan GOR Kota Sukabumi Butuh Suntikan Anggaran Rp5 Miliar Lagi

Pembangunan GOR Kota Sukabumi Butuh Suntikan Anggaran Rp5 Miliar Lagi NERACA Sukabumi - Pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Kota Sukabumi ternyata…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Taspen Raih Laba Bersih Rp721 miliar

      NERACA   Jakarta - PT Taspen (Persero) sepanjang tahun 2017 mencatat laba bersih sebesar Rp721,73 miliar, tumbuh…

Naik 15,5%, BTN Cetak Laba Rp3,02 triliun

      NERACA   Jakarta - Kinerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menunjukan hasil positif sepanjang 2017 dengan…

Penghambat Inklusi Keuangan di Indonesia Menurut Presiden

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo menyebutkan ada dua penghambat perluasan inklusi keuangan di Indonesia, yakni…