Indonesia Butuh Rp200 Triliun - Revitalisasi Kawasan Kumuh

NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan pemerintah butuh setidaknya dana Rp 200 triliun untuk memberantas kawasan kumuh di Indonesia. Dana ini dibutuhkan untuk merevitalisasi kawasan kumuh bagi pemerintahan lima tahun ke depan.

"Investasi sekitar Rp200 triliun, selama lima tahun, jangan hanya dibebankan ke anggaran PU saja, itu bisa satu kementerian menyumbang per tahunnya sekitar Rp40 triliun," kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto di Jakarta, Senin (6/10).

Menurut dia, pemukiman menjadi penting bagi masyarakat sebab, disitulah habitat dibentuk. Belum lagi, dikatakan Djoko, dunia memiliki setidaknya satu miliar masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh dari total tujuh miliar penduduk.

Meski begitu, dia mengklaim, tingkat kawasan kumuh Indonesia masih aman. Pasalnya, rata-rata kawasan kumuh di Indonesia sudah mulai berkurang."Memang dibandingkan Amerika Serikat dan Jepang, Indonesia masih jauh. Namun, dibandingkan negara berkembang masih menang sedikit," jelas dia.

Sebagai catatan, dari hasil identifikasi Kementerian Pekerjaan Umum, pada tahun ini telah teridentifikasi 3.201 kawasan kumuh yang mencakup luas 34.347 Ha dan 34,4 juta jiwa yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut. SementaraJusuf Kalla, Wakil Presiden Terpilih, menyebutkan bahwa alokasi subsidi yang dilakukan pemerintah bisa dialihkan ke pembangunan rumah bagi warga miskin. Hal ini dilakukan supaya orang miskin bisa memiliki rumah.

"Subsidi bisa dialihkan ke warga miskin, jadi bagaimana perumahan itu bisa terjangkau bagi mereka (warga miskin)," kata dia. Jusuf Kalla jugamengatakan bahwa warga miskin kerap kesulitan untuk mencicil rumah. Dia mencontohkan bahwa biaya sewa perumahan mencapai Rp400 ribu per bulan, padahal dana tersebut bisa dialihkan untuk cicilan rumah.

"Dari pada membayar uang untuk sewa kos lebih baik jika membayar cicilan, dengan cara itu diharapkan cicilan akan menjadi lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat," ujarnya.Menurut dia, bahwa selama ini ada kekurangan stok perumahan bagi masyarakat miskin. Pemerintah menurut Jusuf Kalla, kurang memberikan insentif bagi uang muka perumahan miskin maupun dalam beban bunga bagi perumahan miskin. [agus]

BERITA TERKAIT

Bank Panin Rilis Obligasi Rp 1,4 Triliun

Pacu pertumbuhan kredit lebih agresif lagi, PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) bakal menerbitkan obligasi dan obligasi subordinasi dengan total…

Merck Kantungi Dana Segar Rp 1,384 Triliun - Lepas Bisnis Consumer Health

NERACA Jakarta – Emiten farmasi, PT Merck Tbk (MERK) berencana menjual lini usaha consumer health kepada PT Procter & Gamble…

Pemegang Saham Serap Rights Issue MDKA - Bidik Dana di Pasar Rp 1,33 Triliun

NERACA Jakarta - Aksi korporasi yang dilakukan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) berupa penerbitan saham baru (rights issue) dengan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank SulutGo Ajukan Izin Terbitkan Kartu Debit

  NERACA   Manado - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo) mengajukan permohonan izin kepada Bank…

Rasio Kredit Macet Di Sulteng Aman

    NERACA   Palu - Kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Miyono mengatakan rasio kredit macet atau…

Sinergi Pesantren dengan Pembiayaan Ultra Mikro

      NERACA   Jakarta - Pemerintah mendorong sinergi pondok pesantren dengan program pembiayaan Ultra Mikro yang diyakini dapat…