Kemenhub Ajukan Subsidi Rp1,5 Trilliun

NERACA

Jakarta - Kementerian Perhubungan menyatakan pada 15 Oktober 2014 akan menerapkan penyesuaian KRL Jabodetabek. Hal tersebut dilakukan berdasarkan peningkatan pelayanan yang telah diberikan oleh pihak operator yakni PT KAI Komuter Jabodetabek (KCJ).

Adapun besaran yang disesuaikan adalah Rp2.000. Namun, penyesuaian tersebut tidak dibebankan kepada masyarakat melainkan ditanggung oleh pemerintah melalui publik service obligation (PSO).

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwiatmoko mengatakan, pada 2015 pemerintah akan meningkatkan PSO menjadi Rp1,5 triliun dari yang sebelumnya sebesar Rp1,2 triliun atau naik sebesar Rp300 miliar.

"PSO akan menjadi Rp 1,5 triliun pada 2015. Tahun ini sebesar Rp 1,2 triliun. Jadi ada kenaikan," kata Hermanto di kantornya, Jakarta, Senin (6/10).

Hermanto menyebutkan, kenaikan anggaran PSO pada 2015 tersebut lantaran sebagai langkah antisipasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang telah diwacanakan oleh Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla.

Tidak hanya itu, alasan lain menaikan anggaran PSO di 2015 juga dilihat dari antusias masyarakat yang terus bertambah menggunakan KRL. Adapun, target sebesar 1,2 juta pada 2018 mendatang.

"Sekarang sudah 650 ribu kurang lebih, dan kadang-kadang sudah 700 ribu per hari," tandasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…