"Warning" untuk Ekonomi Indonesia

Selasa, 07/10/2014

NERACA

Jakarta - Setelah ADB menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3%, Laporan Ekonomi Bank Dunia Terbaru juga menyampaikan hal sama. Di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun menjadi 5,2% pada akhir 2014 lantaran semakin turunnya harga komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia. Selain itu, belanja pemerintah yang rendah serta ekspansi kredit yang lambat, turut andil dalam penurunan pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Sudhir Shetty, mendorong Pemerintah supaya mengurangi subsidi yang kurang tepat sasaran. Karena menurut Shetty, hal itu akan membantu menciptakan ruang untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan investasi, upaya pengentasan kemiskinan, serta memperkuat pertahanan fiskal.

“Pengurangan subsidi BBM juga upaya untuk meningkatkan pendapatan negara,” ujarnya, melalui laporan resminya di Jakarta, Senin (6/10). Dalam laporannya, Shetty juga membahas reformasi struktural jangka panjang yang akan membantu negara-negara tersebut memaksimalkan manfaat dari pemulihan global.

Reformasi utama meliputi investasi yang lebih besar di bidang infrastruktur, memperbaiki logistik perdagangan, dan memudahkan investasi jasa dan investasi asing secara langsung. Bank Dunia juga menyoroti jumlah tenaga kerja dengan keterampilan yang dituntut oleh pasar tenaga kerja, di mana Indonesia belum bisa memanfaatkan bonus demografi. Shetty, dalam laporannya, merekomendasikan strategi komprehensif guna mengatasi masalah-masalah pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi.

Adapun kondisi eksternal, Shetty memaparkan jika pendanaan global dapat menjadi sangat ketat, dan ketegangan geopolitik internasional serta regional turut mempengaruhi berbagai prospek yang ada. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di China juga bisa berdampak besar terhadap produsen komoditas, seperti eksportir logam di Mongolia dan eksportir batu bara di Indonesia.

Deputy Country DirectorADB Indonesia, Edimon Ginting, menjelaskan kalau pihaknya melakukan koreksi atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 dan 2015. Di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2014 diprediksi mencapai 5,3%. Ini lebih rendah dibandingkan perkirakan sebelumnya mencapai 5,7%.

Adapun pertumbuhan ekonomi di 2015 dipangkas menjadi 5,8% dari prediksi sebelumnya yang sebesar 6%. "Kondisi moneter yang lebih ketat serta pelarangan ekspor bijih mineral mentah yang menyebabkan penurunan ekspor, telah membatasi pertumbuhan tahun ini," jelas Edimon.

Bank Pembangunan Asia (ADB) juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang melambat pada posisi 5,2% pada semester I-2014 yang merupakan paling lambat sejak 2009 silam. Ini terjadi lantaran setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga pada Oktober 2013 menjadi 7,5% yang bertujuan untuk membatasi permintaan dalam negeri, serta mengendalikan inflasi dan defisit transaksi berjalan.

"Perlambatan ini ternyata lebih tajam daripada yang diperkirakan, terutama karena melemahnya ekspor ke sejumlah pasar utama yang pertumbuhannya di bawah harapan," ujar Edimon. Dengan demikian, menurut dia, perkiraan pertumbuhan 2014 dan 2015 mengasumsikan pemerintah baru akan menerapkan kebijakan yang disampaikan selama masa pemilu.

Kebijakan tersebut antara lain perbaikan iklim investasi, reformasi birokrasi, dan percepatan pembangunan infrastruktur. "Tambahan 0,5% yang diperkirakan terjadi pada tahun 2015 didasari oleh perkiraan membaiknya perekonomian berbagai negara industri utama, yang diharapkan akan memicu ekspor dan investasi," tukasnya.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Agus Dermawan Wintarto Martowardojo menilai perbaikan struktural ekonomi Indonesia harus tetap menjadi prioritas untuk membantu terciptanya stabilitas sistem keuangan yang berkesinambungan.

"Untuk Indonesia yang paling utama kita berikan perhatian kepada upaya meningkatkan dan memperbaiki struktural ekonomi Indonesia. Fundamental ekonomi yang kita perhatikan perlu terus ditingkatkan," kata Agus marto, saat ditemui usai rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), di Jakarta, Senin.

Tahun ini, dia menilai upaya menekan defisit transaksi berjalan yang dilakukan pemerintah sudah menunjukkan hasil yang cukup positif, bahkan lebih baik dari yang diperkirakan semula. "Memang perlu upaya secara teratur untuk memperbaiki transaksi berjalan yang saat ini masih defisit," ungkapnya.

Melalui reformasi struktural, Agus Marto juga meyakini upaya pengendalian laju inflasi dapat lebih terkendali dan mencapai target yang sudah dicanangkan dalam APBN. Dalam APBN 2015 yang baru saja disahkan, target inflasi pemerintah yakni 4,4%, sementara itu BI memperkirakan inflasi 2015 berkisar antara 3%-5%.ardi