Pemerintahan Baru Didesak Bentuk Holding

BUMN Bank Syariah

Selasa, 07/10/2014

NERACA

Jakarta - Isu konsolidasi atau holding bank-bank milik pemerintah kembali mencuat. Salah satunya BUMN bank syariah. Presiden Terpilih Joko Widodo didesak untuk segera melakukan konsolidasi bank-bank syariah pelat merah menjadi satu bank syariah nasional untuk meningkatkan pangsa pasar (market share) perbankan syariah Tanah Air yang masih stagnan di lima persen lantaran terhimpit minimnya modal dan likuiditas ketat.

"Jika memungkinkan, (Presiden Joko Widodo) sebaiknya melakukan penyederhanaan bank syariah dari perbankan pelat merah menjadi satu bank syariah nasional," kata Corporate Communication PT Bank Panin Syariah Tbk, Subeni di Jakarta, Minggu (5/10), pekan lalu.

Menurut dia, justru tidak efektif ketika bank-bank syariah anak usaha BUMN saling bersaing dalam satu segmen yang sama. Subeni mencontohkan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, dan BTN Syariah, berkompetisi untuk menjaring nasabah tanpa ada faktor pembeda segmen yang berarti satu dengan yang lain.

"Dengan adanya satu bank syariah nasional akan jadi daya tarik perhatian masyarakat dalam negeri maupun dunia internasional," katanya. Menurut Subeni, keberadaan bank syariah nasional yang terkonsolidasi akan menggairahkan pasar modal Tanah Air di samping juga pada saham sekunder, khususnya saham syariah.

Konsolidasi, sambung Subeni, juga menjadi pilihan untuk memperbesar pangsa perbankan syariah yang hingga sejauh ini hanya lima persen dari pangsa pasar perbankan nasional. Umumnya, lanjut dia, bank-bank syariah di Tanah Air menghadapi persoalan minimnya modal dan likuiditas yang ketat.

Pada saat bersamaan, rasio pendapatan operasional terhadap beban operasional (BOPO) tinggi mengingat skala usahanya yang kecil. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, mencatat rasio BOPO perbankan syariah berada pada kisaran 84,5% hingga Juni 2014. Angka itu lebih tinggi dibandingkan dengan BOPO bank umum konvensional yang sebesar 75,45%.

Pemerintah dituntut serius

Sebelumnya, Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Pengaturan dan Pengawasan Industri Keuangan Nonbank, Firdaus Djaelani, meminta pemerintah agar benar-benar serius untuk mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bank syariah.

Dia mengaku resah melihat komitmen pemerintah yang dinilai pihaknya belum sungguh-sungguh mengambil langkah konkret untuk mewujudkan BUMN bank syariah. Di satu sisi, industri keuangan syariah terhambat oleh minimnya ketersediaan infrastruktur pendukung dan citra pemanfaatan produk investasi yang tersegmentasi.

“Untuk itu, pemerintah kami minta untuk mendirikan bank syariah. Tujuannya mendorong perkembangan industri keuangan syariah nasional lebih pesat,” katanya, belum lama ini. Menurut Firdaus, dengan didirikannya BUMN bank syariah maka bisa menciptakan efek berlapis (multiplier effect) terhadap pertumbuhan keuangan syariah.

Artinya, sambung Firdaus, jika ada BUMN bank syariah, pemerintah bisa memanfaatkannya menjadi bank persepsi untuk menerima pajak atau menyalurkan anggaran dan belanja negara (APBN). “Pada akhirnya BUMN bank syariah kemudian akan tumbuh dengan aset yang besar seperti empat BUMN bank konvensional yang ada sekarang,” katanya.

Bank syariah negara itu, kata dia, akan mempengaruhi perkembangan produk investasi syariah lain termasuk asuransi atau tafakul. Industri syariah nasional akan menggeliat karena pemicu BUMN bank syariah itu sendiri.

Dia menjelaskan, pembentukan bank syariah bisa terwujud dengan dua pilihan. Pilihan pertama yaitu pendirian baru atau alih fungsi salah satu bank BUMN yang sudah ada saat ini. “Beberapa waktu lalu pernah ada wacana PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menjadi bank syariah. Artinya, lini bisnis utama mereka (BTN) dipindah ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Faktanya sampai sekarang belum terealisasi," ujarnya. [ardi]