Ancaman Instabilitas Ekonomi Politik

KALANGAN PENGUSAHA MULAI RESAH

Senin, 06/10/2014

Jakarta – Kalangan pengusaha kini merasakan adanya ancaman ketidakpastian dan instabilitas politik di tengah melemahnya kondisi perekonomian nasional menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Hal ini berpengaruh terhadap sejumlah investor asing bersikap wait and see untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

NERACA

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto, perkembangan politik pasca-pilpres, cenderung semakin panas dan menimbulkan ketidakpastian politik yang semakin besar. "Semangat menang-menangan yang dipertontonkan para politisi Senayan sudah sampai pada titik yang memprihatinkan," ujarnya di hadapan Forum Pemred di Jakarta, belum lama ini.

Sekarang ini, menurut Suryo, pengusaha wait and see. Padahal, Indonesia harus memacu pertumbuhan ekonomi hingga di atas 7%. Selain itu, ke depan, persaingan ekonomi global makin sengit. Tahun depan, Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN.

"Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi dan investasi membutuhkan iklim politik yang sejuk," ujarnya.

Kadin Indonesia meminta para pemimpin partai politik untuk segera menghentikan konstatasi pelaksanaan pemilu presiden 2014. Para pemimpin diimbau segera melakukan rekonsiliasi. Perseteruan politik pasca-pilpres sudah menimbulkan polarisasi politik yang serius yang jika tidak segera diatasi akan mengganggu roda perekonomian.

Melihat kondisi ekonomi politik seperti ini, Kadin menyerukan beberapa hal antara lain mendorong dan mengedepankan semangat kebersamaan berdasarkan asas musyawarah mufakat dalam memecahkan permasalahan bangsa.

Selain itu, mendorong pemerintah, DPR, partai politik, media massa, LSM, pengamat, dan seluruh komponen bangsa saling membantu mewujudkan terciptanya iklim usaha yang kondusif dan tetap menjaga kepastian politik dalam mewujudkan kesimbangunan pembangunan nasional.

Secara terpisah, pengamat ekonomi politik Irwanda W. Wardhana mengatakan, permasalahan ekonomi yang kurang kondusif pada saat ini disebabkan oleh minimal dua faktor yaitu internal dan eksternal Indonesia. Ringkasnya, faktor eksternal utama adalah membaiknya perekonomian Amerika Serikat yang mengakibatkan investor memborong dolar. Hal ini berpengaruh pada pelemahan rupiah. Namun, yang menjadiconcernutama investor adalah faktor internal Indonesia yaitu ancaman ketidakpastian dan instabilitas politik nasional serta sentimen anti saing yang menguat dalam pengelolaan ekonomi Indonesia.

“Permasalahan politik nasional yang terjadi merupakan kelanjutan dari kontestasi pemilihan presiden yang sangat sengit antara Kubu Jokowi dan Prabowo,” ujar kandidat doktor kebijakan publik di University of Texas, AS, kepada Neraca, Minggu (5/10).

Walau kompetisi ini berakhir tanpa pertumpahan darah maupun konflik horizontal, menurut Irwanda, polarisasi partai politik pendukung di dua kubu semakin menguat. Yang menjadi masalah dalam polarisasi kekuatan ini adalah bahwa sejak amandemen UUD 1945, posisi DPR menjadi sangat kuat dibandingkan dengan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Tentu saja, oposisi mayoritas kekuatan DPR terhadap program Jokowi akan sangat mengganggu kelancaran pemerintahan.

Regulasi Lebih Berwibawa

Irwanda mengingatkan, pemerintahan baru Jokowi-JK sebaiknya memberikan solusi ketiga yaitu dengan menghilangkan retorika dan sentimen anti-asing. Dalam formulasi kebijakan ekonomi, peran asing tidak ditolak namun didefinisikan dengan lebih tegas, dipagari dengangovernancedan regulasi yang lebih berwibawa, serta dibangunkan sistem akuntabilitas dan transparansi publik yang lebih baik.

Untuk mendorong laju perekonomian Indonesia, kehadiran pihak asing menjadi sebuah keniscayaan mengingat keterbatasan sumber daya nasional seperti pembiayaan, kapasitas SDM, serta jaringan global. Ditambah lagi dengan momentum MEA 2015 yang semakin membuka ekonomi Indonesia menjadi destinasi investasi sekaligus pasar terbesar di Asia Tenggara.

Menurut guru besar ekonomi UNPAD Prof Dr Ina Primiana, menilai situasi politik tentu akan berpengaruh terhadap investor. Namun dengan terpilihnya Jokowi sebagai presiden telah memberikan sinyal positif, karena figur Jokowi lebih disukai. "Memang situasi politik yang kurang stabil akan memberikan dampak terhadap investor dan ekonomi. Karena pada dasarnya ekonomi Indonesia secara fundamental masih belum kuat sehingga masih rentan terpengaruh isu-isu," ujarnya.


Meski presiden baru telah terpilih, kata dia, akan tetapi para investor masih menunggu susunan kabinet yang dijanjikan oleh presiden terpilih. "Artinya investor masih wait and see dengan segala bentuk aktivitas pemerintah mendatang. Terlebih pemerintah baru akan menaikkan harga BBM bersubsidi yang tentunya akan memberikan dampak ganda yang panjang," cetusnya.

Untuk mendorong iklim investasi kondusif di semua sektor, Ina mengatakan agar presiden harus memiliki visi dan misi dan kebijakan di bidang perekonomian yang disukai pasar. Lebih jauh, mereka juga harus mampu menjabarkan cara mengeksekusi visi dan misi tersebut.

"Pemimpin harus bisa menjabarkan visi-misinya hingga pada tahap praktis. Kalau dunia usaha mempersepsikan visi dan misi presiden itu bersahabat bagi mereka, investasi akan berjalan lancar. Pemerintah harus bisa memfasilitasi kebutuhan dunia usaha," ujarnya.

Ina menambahkan, pemerintah ke depan juga harus segera membenahi berbagai persoalan klasik yang selama ini menghambat investasi, semisal minimnya sumber daya manusia (SDM) berkualitas, infrastruktur yang kurang memadai, dan kesan perizinan usaha yang sulit. "Terutama perizinan lahan dan infrastruktur. Itu hambatan klasik. Belum lagi soal penaikan tarif dasar listrik (TDL). Sektor riil paling terbebani karena sebagian besar masih mengandalkan listrik," pungkasnya.

Pengamat ekonomi dari FEUI Eugenia Mardanugraha menilai kondisi politik nasional yang sedang tidak kondusif, akan berdampak negatif terhadap laju investasi, karena kondisi ekonomi Indonesia masih sangat rapuh jika terjadi guncangan akan berakibat buruk terhadap yang menanamkan modalnya besar di Indonesia.

“Jika kondisi politik memanas atau tidak kondusif mereka bisa menarik dananya keluar, sedangkan cadangan devisa (cadev) nasional minim. Makanya situasi sekarang berakibat buruk bagi keberlangsungan ekonomi pemerintah baru," ujarnya.


Kondisi buruk tersebut mulai terlihat dari kondisi indeks harga saham gabungan (IHSG) yang menurun, kurs rupiah yang kian terdepresiasi dengan kondisi politik yang lagi memanas. Maka dari itu, yang harus menjadi perhatian pemerintah baru dengan kondisi politik seperti sekarang adalah me-maintenance investor di sektor riil karena itu yang akan menopang keberlangsungan ekonomi di masa mendatang. "Jika pemerintah mendatang ingin mempertahankan keberlangsungan ekonomi dengan baik, harus bisa pegang investor di sektor riil," ujarnya.

Apalagi, dengan terpilihnya ketua DPR RI yang bukan dari koalisi presiden terpilih tidak menutup kemungkinan akan menjadi kendala tersendiri terhadap arah kebijakan presiden baru nanti. "Parlemen dan presiden terpilih arahnya beserbangan. Dan dikhawatirkan kondisi ini berlanjut, mengingat ketua DPR dipegang oleh orang diluar koalisi presiden terpilih. Bisa jadi program dan kebijakan presiden bisa dihambat, itu bisa mengkhawatirkan pembangunan ekonomi jangka panjang," ucapnya.

Harusnya jika memang pemerintah ingin membangun ekonomi lebih kuat siapapun presidennya, dan dari mana pun partainya harus bahu-membahu membawa Indonesia lebih baik. "Mudah-mudahan kondisi saat ini tidak berlanjut, karena seluruh masyarakat menginginkan Indonesia yang lebih baik," tuturnya. agus/bari/mohar