NERACA

Bandung - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mengalokasikan anggaran uang ketupat sebesar Rp 5 miliar bagi 12.806 pegawai negeri sipil (PNS). Semua PNS dari berbagai golongan mendapat jatah yang sama, termasuk bupati dan wakil bupati yaitu Rp 200.000.

Bupati Bandung Barat, Abubakar mengatakan, pemberian uang ketupat bagi PNS lebih pada sebuah kebiasaan. Menjadi kebijakan internal Pemkab Bandung Barat dalam bentuk apresiasi.

"Secara formal sebenarnya tidak ada aturan pemberian uang ketupat atau apa pun istilahnya kepada PNS. Ini semata-mata menjadi kebijakan internal pemerintah daerah dalam rangka memberikan apresiasi kepada karyawannya yang telah mengabdi," kata Abubakar di Ngamprah.


"Baik dulu maupun tahun ini, nominal uang ketupat tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 200 ribu per orang. Besaran uang ketupat dari golongan terendah sampai bupati sama. Kita tidak ingin membeda-bedakan," tegas dia.

Sementara itu, menyangkut kendaraan dinas, Bupati BB Abubakar menyatakan, tidak ada larangan untuk digunakan mudik. Pasalnya, pemegang kendaraan dinas tersebut diberi tanggung jawab pemeliharaan.

"Itu artinya risiko kehilangan dan kerusakan menjadi tanggung jawab pejabat bersangkutan. Selama memiliki rasa tanggung jawab, saya tidak perlu melakukan aturan pelarangan segala. Akan tetapi sekalipun yang namanya pejabat, tetap saja punya atasan. Kalau mau bepergian atau mudik, tolong lapor dulu kepada atasannya, dalam hal ini Sekda. Apalagi pada saat lebaran nanti, sebab kita memberlakukan piket," kata Abubakar.