Pemkab Bandung Barat Siapkan Uang Ketupat Rp 5 Miliar

NERACA

Bandung - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat mengalokasikan anggaran uang ketupat sebesar Rp 5 miliar bagi 12.806 pegawai negeri sipil (PNS). Semua PNS dari berbagai golongan mendapat jatah yang sama, termasuk bupati dan wakil bupati yaitu Rp 200.000.

Bupati Bandung Barat, Abubakar mengatakan, pemberian uang ketupat bagi PNS lebih pada sebuah kebiasaan. Menjadi kebijakan internal Pemkab Bandung Barat dalam bentuk apresiasi.

"Secara formal sebenarnya tidak ada aturan pemberian uang ketupat atau apa pun istilahnya kepada PNS. Ini semata-mata menjadi kebijakan internal pemerintah daerah dalam rangka memberikan apresiasi kepada karyawannya yang telah mengabdi," kata Abubakar di Ngamprah.

"Baik dulu maupun tahun ini, nominal uang ketupat tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 200 ribu per orang. Besaran uang ketupat dari golongan terendah sampai bupati sama. Kita tidak ingin membeda-bedakan," tegas dia.

Sementara itu, menyangkut kendaraan dinas, Bupati BB Abubakar menyatakan, tidak ada larangan untuk digunakan mudik. Pasalnya, pemegang kendaraan dinas tersebut diberi tanggung jawab pemeliharaan.

"Itu artinya risiko kehilangan dan kerusakan menjadi tanggung jawab pejabat bersangkutan. Selama memiliki rasa tanggung jawab, saya tidak perlu melakukan aturan pelarangan segala. Akan tetapi sekalipun yang namanya pejabat, tetap saja punya atasan. Kalau mau bepergian atau mudik, tolong lapor dulu kepada atasannya, dalam hal ini Sekda. Apalagi pada saat lebaran nanti, sebab kita memberlakukan piket," kata Abubakar.

BERITA TERKAIT

Peduli Dunia Pendidikan - BCA Bantu Beasiswa Rp 4,95 Miliar Ke 16 Perguruan Tinggi

Mempertegas komitmen kepeduliannya pada dunia pendidikan, PT Bank Central Asia (Persero) Tbk (BBCA) kembali menyalurkan beasiswa bakti BCA terhadap 16…

Survei Internal : 52,4% Jokowi Sudah Dominan Kuasai Jawa Barat

Survei Internal : 52,4% Jokowi Sudah Dominan Kuasai Jawa Barat NERACA Jakarta - Tiga hari menjelang debat kedua Pilpres pada…

Pemkab Tangerang Pantau 100 Perusahaan Tidak Patuh LKPM

Pemkab Tangerang Pantau 100 Perusahaan Tidak Patuh LKPM NERACA Tangerang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, melakukan pemantauan rutin terhadap…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Aplikasi Lamikro Diperkenalkan ke UKM Jatim

Aplikasi Lamikro Diperkenalkan ke UKM Jatim NERACA Pamekasan - Perhimpunan Bank Milik Pemerintah Daerah Jawa Timur (Perbamida Jatim) akan lebih…

Chandra Asri Petrochemical Dukung Penerapan Aspal Plastik di Cilegon

Chandra Asri Petrochemical Dukung Penerapan Aspal Plastik di Cilegon NERACA Jakarta – PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP), perusahaan petrokimia…

Pengamat: Pemkot Sukabumi Perlu Membuat Perda Perkoperasian

Pengamat: Pemkot Sukabumi Perlu Membuat Perda Perkoperasian NERACA Sukabumi - Iklim perkoperasian di Kota Sukabumi belum menunjukan grafik mengembirakan, hal…