Kenaikan BBM Jangan di Awal Pemerintahan

Daya Beli Masyarakat Bakal Turun

Senin, 06/10/2014

NERACA

Jakarta - Ketua Dewan Pembina Komunitas Migas Indonesia (KMI) Iwan Ratman menyarankan Presiden terpilih Joko Widodo tidak menaikkan harga bahan bakar minyak pada awal pemerintahannya, melainkan meminimalisir penggunaan BBM dengan bahan bakar alternatif. Alasannya, kenaikan harga BBM akan berimbas pada turunnya daya beli masyarakat.

"Menurut saya Jokowi nanti lebih baik tidak menaikkan harga BBM di awal pemerintahannya, sebaiknya mengurangi konsumsi BBM bersubsidi dengan menggunakan energi alternatif seperti biodisel, gas dan listrik," katanya di Jakarta, Kamis.

Ia khawatir jika Jokowi menaikkan harga BBM akan berimbas pada turunnya daya beli masyarakat, ruginya usaha kecil menengah, menambah angka kemiskinan perkiraan sebesar 1,5 persen serta menaikkan angka inflasi karena ketergantungan masih besar.

Pemerintah mendatang, tuturnya, dapat menerapkan strategi pengurangan konsumsi BBM bersubsidi di awal pemerintahannya dengan empat cara, yakni efisiensi penggunaan BBM, diversifikasi bahan bakar, manajemen transportasi serta kebijakan fiskal. "Efisiensi dapat berupa pengembangan industri mobil nasional berbahan bakar gas dan listrik secara masif dengan strategi penguasaan pasar mobil nasional dan dapat dimulai dari mobil pemerintah dan BUMN," katanya.

Selanjutnya, ujarnya, secara bertahap premium dan solar hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang menyentuh masyarakat menengah ke bawah misalnya angkutan umum agar subsidi tepat sasaran dan masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. Setelah itu, katanya, pada tahun pemerintahan berikutnya Jokowi dapat menaikkan harga BBM subsidi secara bertahap saat ketergantugnan masyarakat pada BBM sudah berkurang.

Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla harus berani membuat kontrak jangka panjang dengan negara penghasil minyak jika ingin keluar dari permasalahan subsidi bahan bakar minyak. "Kontrak jangka panjang akan membuat pemerintah mendapatkan minyak dengan harga murah. Tapi langkah ini membutuhkan keberanian pemerintah mendatang untuk membuat perjanjian dengan negara lain," kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics, Hendri Saparini.

Dia mengatakan, jika pemerintah masih bertahan dengan membeli minyak di pasar internasional maka tahanan dana subsidi dipastikan akan jebol. "Harga minyak di pasar dunia itu sangat mahal sementara jika mengikuti pertumbuhan penggunaan minyak dalam negeri sudah dipastikan dana APBN akan terkuras," ujarnya.

Menurut Hendri, pemerintah mendatang sudah sepatutnya mengambil langkah berbeda dengan pemerintah sebelumnya, diantaranya mulai membangun industri minyak mentah dalam negeri. "Indonesia memiliki minyak dan gas, tetapi sayangnya kita tidak memiliki kilang. Sementara Singapura bisa tidak mengimpor karena mengelola kilang dari beberapa negara sehingga cadangan minyak mereka bisa untuk 100 hari dan Indonesia cuma 30 hari," jelasnya.

Dia juga menambahkan, seharusnya Indonesia tidak perlu terjebak pada permasalahan energi jika berpegang teguh pada ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam membuat berbagai kebijakan. Penentuan strategi ekonomi, lanjut Hendri, bukan suatu yang mengawang.

"Kalau mau mengacu ke UUD 1945, sudah ada Pasal 33 yang mengatur tetang pengelolaan sumur minyak yang harus dikembalikan ke negara. Tapi faktanya kebijakannya tidak begitu," ujar dia. Pemerintah pun memberikan pengelolaan sumur minyak kepada swasta, yang artinya, hal ini jelas-jelas menyalahi konstitusi.

Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi kembali mengemuka setelah pemerintah mengumumkan terjadinya pembengkakan dana APBN akibat terjadinya defisit dalam neraca transaksi berjalan. Pada awal tahun ini, defisit neraca transaksi berjalan terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) masih 1,7%.

Namun pada akhir kuartal II 2014 telah mencapai dua persen. Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini juga menarik perhatian karena berkaitan dengan dua pemerintahan, yakni Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang akan berakhir pada 20 Oktober 2014, dan Pemerintahan Joko Widodo.

Sementara itu, terkait hal ini, sebelumnya, investor pasar saham Indonesia masih menanti kebijakan pemerintahan baru Joko Widodo terkait subsidi bahan bakar minyak untuk menanamkan lebih banyak modal. "Untuk jangka pendek investor masih menunggu menterinya siapa, kebijakannya bagaimana, dan bagaimana subsidi BBM," kata Kepala Grup dan Wakil Presiden Investasi PT Sun Life Finansial Indonesia, Marsangap P Tamba.

Dia menjelaskan keputusan investor untuk menunggu dikarenakan subsidi BBM mengambil porsi yang sangat besar dalam konteks defisit anggaran negara. "Defisit anggaran kita sebesar 20 miliar dolar, sementara subsidi minyak sebanyak 21 miliar dolar. Jadi bisa dibayangkan apabila subsidi itu dihilangkan dampaknya akan besar sekali," katanya.

Dengan anggaran yang sehat, dia mengatakan, hal ini akan berdampak baik pada iklim investasi di negara ini. Tamba pun berpendapat, saat Joko Widodo mulai memegang tampuk pemerintahan tertinggi negara, itu adalah waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM.