PTPN VII Dinilai Siap Go Public - Lunasi Utang Rp 5 Triliun

NERACA

Jakarta – Meskipun tahun ini target IPO perusahaan BUMN meleset dari target, namun di pemerintahan baru nanti sudah disiapkan beberapa perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinyatakan siap untuk melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO).

Kata Menteri BUMN Dahlan Iskan, dari beberapa BUMN yang dinyatakan siap go public diantaranya adalah PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII), “Tentu yang sudah siap IPO itu PTPN VII karena kebutuhan dananya mendesak. PTPN VII mempunyai utang Rp5 triliun untuk biaya menanam sawit dalam jumlah besar, sehingga akan menghasilkan dalam 1-2 tahun ini,”ujarnya di Surabaya,Kamis (2/10).

Dahlan juga mengungkapkan, untuk melanjutkan program holding BUMN. Saat ini, lanjut Dahlan, pihaknya sudah mempersiapkan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai holding BUMN perkebunan. Sedangkan Perum Perhutani ditunjuk sebagai holding BUMN Kehutanan,”Kalau untuk holding BUMN perkebunan, yaitu PTPN III jangan dulu IPO karena dananya lebih dibutuhkan PTPN VII untuk membayar bunga (dari utang) dan cicilan begitu besar hingga ratusan miliar, lebih baik digantikan dengan dana masyarakat luas,”jelasnya.

Lebih lanjut Dahlan menambahkan, dengan perolehan dana segar melalui IPO, maka PTPN VII diharapkan bisa mendongkrak perolehan laba perseroan. Hal ini juga otomatis akan mendorong laba holding BUMN perkebunan.

Menurut Dahlan, selain kebutuhan dana akibat utang sebesar Rp5 triliun, PTPN VII juga dinilai telah memenuhi syarat neraca keuangan yang positif dalam tiga tahun terakhir. Meski demikian, karena belum dibentuknya holding BUMN perkebunan menyebabkan keuntungan yang diperoleh perseroan masih kecil.

Sebelumnya, ada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V yang terus berbenah diri untuk mematangkan segala persiapan menjadi perusahaan public, “PT PN V terus berbenah diri dengan target tahun 2014 sudah bisa IPO," kata Asisten Humas PTPN V Risky Atriyansyah.

Dia menuturkan, saat ini PTPN V dan PTPN VII belum bisa melakukan IPO karena harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain adanya tahapan perampingan dan pembentukan holding BUMN Perkebunan. Menurutnya, untuk melakukan pembentukan holding, tentunya mulai dari PTPN I hingga PT.PN 14 harus berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pembentukan holding.

Lanjutnya, PP yang dibutuhkan tersebut belum diterbitkan sehingga sembari menunggu peraturan pemerintah tersebut perusahaan terus berbenah diri antara lain menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Asal tahu saja, selain PTPN VII yang dinyatakan siap IPO, selanjutnya ada PT Asuransi Jiwasraya yang juga dinilai siap go public tahun depan. Merespon hal tersebut, Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hendrisman Rahim pernah bilang, pihaknya mulai fokus untuk go public,”Apa yang diusulkan Dahlan Iskan adalah ide baik,”ungkapnya. (bani)

BERITA TERKAIT

Multi Bintang Bagikan Dividen Rp 1,32 Triliun

NERACA Jakarta - Masih tumbuh positifnya industri pariwisata memberikan dampak berarti terhadap penjualan PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) sebagai…

Indosat Anggarkan Capex Rp 8 Triliun - Perluas Jaringan Ke Luar Jawa

NERACA Bandar Lampung- Perluas jaringan ke luar pulau Jawa, PT Indosat Tbk (ISAT) atau Indosat Ooredoo menganggarkan belanja modal atau…

PLN Bekasi Raup Pendapatan Rp1 Triliun/Bulan

PLN Bekasi Raup Pendapatan Rp1 Triliun/Bulan NERACA Bekasi - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Bekasi, Jawa Barat, membukukan pendapatan…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Multi Bintang Bagikan Dividen Rp 1,32 Triliun

NERACA Jakarta - Masih tumbuh positifnya industri pariwisata memberikan dampak berarti terhadap penjualan PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) sebagai…

Graha Layar Bakal Stock Split Saham

Guna memenuhi aturan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk ketentuan free float saham atau jumlah saham yang beredar di publik,…

MMLP Bidik Rights Issue Rp 447,79 Miliar

Dalam rangka perkuat modal, PT Mega Manunggal Property Tbk (MMLP), emiten pengelola pergudangan berencana untuk melaksanakan penambahan modal tanpa hak…