Peran Negara Harus Ada dalam Krisis Listrik

PERTUMBUHAN LISTRIK ANCAM INDONESIA

Jumat, 03/10/2014

Jakarta – Krisis listrik tengah mengancam Indonesia, pasalnya pertumbuhan listrik setiap tahun mengalami peningkatan hampir 10%. Akan tetapi pertumbuhan lsitrik tersebut tidak dibarengi dengan investasi pembangkit listrik yang menjadi “ruh” dalam kelistrikan. Menurut Dewan Energi Nasional (DEN), salah satu penyebab investasi pembangkit listrik yang mengalami kendala adalah kehadiran negara yang tidak ada. Padahal, pasokan listrik menjadi kebutuhan utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

NERACA

“Hambatan utamanya adalah persoalan lahan. Dalam hal ini, negara harus ada perannya. Jika PLN yang mengurus, kan telah ada anggaran khusus tanahnya. Kalau lebih dari pada anggaran itu, maka bisa dipenjara. Sehingga jika mengurus lahan adalah korporasi atau PLN maka itu tidak akan selesai urusannya karena masyarakat menganggap PLN atau korporasi lainnya sebagai perusahaan bisnis yang mencari keuntungan maka dari itu peran negara harus ada,” ungkap Tumiran, anggota DEN, saat ditemui usai diskusi bertema "Krisis Energi" di Jakarta, Kamis (2/10).

Tumiran memaparkan saat ini pertumbuhan listrik mencapai 10% per tahun, sementara pada waktu yang bersamaan beban puncak (peak) mencapai 24 giga watt. Jika pertumbuhan 10% maka setiap tahunnya membutuhkan tambahan kapasitas listrik sebesar 2,4 giga watt. “Saat ini kapasitas listrik PLN hanya 29 giga watt. Artinya dalam waktu 2 tahun, kapasitas listrik PLN telah mencapai batas maksimal. Maka dibutuhkan pembangkit baru karena kalau tidak maka akan berbahaya jika terjadi pemadaman,” jelasnya.

Menurut dia, tidak semua masyarakat Indonesia dapat menikmati listrik. Pasalnya ada sekitar 20% dari penduduk Indonesia atau mencapai 48 juta penduduk yang belum menikmati listrik. “Krisis listrik lebih banyak ada di luar Jawa. Kalau dibilang normal, tentu tidak. Karena industri disana tidak akan berkembang makanya sekarang ini lebih banyak industri yang ada di Jawa karena pasokan listriknya cukup. Makanya, ekonomi di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan itu tumbuh bukan berbasis kualitas karena infrastruktur listriknya tidak cukup,” ujarnya.

Lebih jauh lagi, Tumiran mengatakan kapasitas listrik baru 50 giga watt untuk 240 juta orang atau 0,2 kw per kapita. Sementara Malaysia telah mencapai 0,9 kw perkapita, Singapura mencapai 2,7 kw per kapita, Jepang 2,3 kw per kapita, China 0,8 kw per kapita. “Indonesia hanya 0,2 kw per kapita bahkan di Sumatera hanya 0,1 kw per kapita. Itu artinya pembangunan infrastruktur listrik mulai dari pembangkit, transmisi hingga distribusi listrik harus digencarkan dan digiatkan,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo juga mengatakan hal yang sama. Menurut dia, pembangunan pembangkit litrik yang akan dilakukan oleh investor swasta dan PLN semakin sulit lantaran ego sektoral pemerintahan. “Saat inikan untuk membangun pembangkit listrik tidak mudah, salah satunya karena perizinan, tumpang tindih, salah satunya izin dari kehutanan. Masalahnya karena masalah ego, sehingga tidak mudah proyek nggak jalan,” ujarnya.

Susilo mengatakan, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5%-7% per tahun dan pertumbuhan penduduk 1,1% per tahun, maka diperlukan tambahan pasokan listrik 8-9% tiap tahun. Paling tidak, Indonesia harus menambah kapasitas pembangkit listrik 5,700 megawatt per tahun. “Satu pun proyek listrik yang sudah rencanakan tidak boleh tertunda pembangunannya, seperti proyek FTP (fast track program/percepatan pembangunan pembangkit listrik) Tahap II 10.000 MW tidak boleh molor pengerjaanya. Kalau molor satu saja, 2017-2018 kita mengalami kekurangan listrik, dan itu tidak boleh terjadi,” ungkapnya.

Untuk itu, Susilo mengharapkan, pemerintahan yang baru nanti dapat menyelesaikan masalah ego sektoral tersebut. “Harapan kita ini bisa diselesaikan pemerintah baru, di pemerintah sekarang diselesaikannya melalui rapat di Kemenko Perekonomian, tapi itu juga tidak mudah,” katanya.

Kembangkan PLTN

Salah satu jalan keluar dari persoalan listrik adalah nuklir. Namun begitu, Tumiran menilai pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) membutuhkan waktu yang panjang dan perlu keputusan politik . “Butuh waktu panjang untuk mengembangkannya. Terlebih isu nuklir juga menjadi putusan politik karena ini masalah keamanan dan juga perlu ada unsur penerimaan dari masyarakat,” jelasnya.

Anggota Komisi VII DPR-RI Satya W Yudha mengatakan nuklir sebaiknya bisa menjadi sumber energi alternatif yang harus dikembangkan, jika Indonesia tak mau kehabisan energi yang selama ini mempergunakan migas. Dia juga mempertanyakan keberanian pemerintah yang selama ini belum bersedia memprioritaskan pembangunan PLTN untuk energi alternatif. "Selalu saja pembangunan PLTN diwacanakan. Kalau pemerintah tak ada keberanian, penggunaan nuklir untuk energi takkan tercapai," kata Satya.

Ditempat yang sama, anggota Dewan Riset Nasional Arnold Yohannes mengaku pengembangan nuklir sudah tidak ada hambatan dari sisi teknis maupun ekonomis. Dari sisi teknis, Arnold mengatakan saat ini teknologi untuk mengembangkan nuklir telah berkembang. “Jadi jangan takut ketika menggunakan nuklir lalu akan terkena zat radioaktif seperti yang terjadi di Fukushima, Jepang. Menurut pemerintah Jepang, tidak ada korban yang terkena zat radioaktif dari nuklir Fukushima. Bahkan pemerintah Jepang akan melanjutkan lagi proyek tersebut, karena mereka telah mendapatkan manfaatnya dari pembangkit tersebut,” cetusnya.

Dari sisi ekonomi, Arnold mengungkapkan bahwa negara-negara yang padat penduduk seperti Tiongkok dan India telah lebih dulu mempunyai PLTN. Bahkan, kata dia, Tiongkok berencana akan mengganti pembangkit listrik yang masih menggunakan batubara menjadi pakai nuklir. “Tiongkok menargetkan membangu 40 PLTN, saat ini sudah 12 PLTN yang telah diselesaikan. Disamping itu, mereka juga mengembangkan biofuel, pembangkit listrik tenaga angin. Itu semua dilakukan karena memperhatikan masa depan yang mana cadangan energi akan habis,” katanya.

Menurut dia, negeri yang padat seperti Indonesia harus mempunyai energi yang padat juga seperti nuklir. Padat itu, kata dia, dengan menggunakan uranium yang sedikit bisa menghasilkan listrik yang cukup banyak. “Jika ingin mengembangkan PLTN, kita hanya butuh 10-20 ton uranium atau satu truk tronton untuk menghasilkan ribuan megawatt. Akan tetapi jika menggunakan batubara, itu jauh lebih besar lagi penggunaan batubaranya,” pungkasnya.

Berdasarkan data menurut situs World Nucler Association (WNA), setidaknya ada 30 negara yang memanfaatkan nuklir sebagai pembangkit listrik. Pertama adalah Amerika Serikat yang mempunyai 104 PLTN dengan kapasitas 101,119 megawatt. Kemudian ada Perancis dengan 59 PLTN yang berkapasitas 63,473 megawatt dan Jepang yang mempunyai 53 PLTN dengan kapasitas 46,236 megawatt. bari/munib