Gaji Besar, Kerja Belum Optimal

 

Maraknya politikus dan masyarakat yang berlomba ingin menjadi wakil rakyat duduk di DPR, menunjukkan indikasi kursi anggota dewan yang terhormat memang selalu jadi incaran. Kalangan selebriti pun tidak mau ketinggalan, dengan bermodal tampang dan popularitas, mereka ramai-ramai eksodus ke partai politik yang ujung-ujungnya ingin menjadi anggota dewan. Mengapa?

Kedudukan sebagai anggota dewan memang sangat menggiurkan. Gaji bulanan yang besar, tunjangan anak-istri, tunjangan kesehatan, tunjangan beras, dan lain-lain. Belum lagi proyek-proyek yang sangat menyilaukan sudah di depan mata.

Bayangkan, seorang anggota DPR yang duduk di kursi legislatif periode 2009-2014, setiap bulannya mendapatkan gaji pokok Rp 15.510.000. Mendapat tunjangan listrik Rp 5.496.000, tunjangan aspirasi Rp 7.200.000, tunjangan kehormatan Rp 3.150.000, tunjangan komunikasi Rp 12 juta, dan tunjangan pengawasan Rp 2.100.000. Total, jumlah bersih yang diperoleh tiap bulan Rp 46.100.000, atau setiap tahunnya mengantungi Rp 554 juta. Jumlah itu belum termasuk gaji ke-13, dana penyerapan dan upah ikut serta dalam sidang yang digelar DPR. Gaji ke-13 yang diterima anggota setiap tahunnya sebesar Rp 16.400.000, dana reses atau aspirasi dapil yang didapat sebesar Rp 31.500.000.

Dalam satu tahun sidang, ada empat kali reses. Jika ditotal, selama satu tahun dana reses totalnya sekitar Rp 118.000.000. Sementara penghasilan yang bersifat sewaktu-waktu, yaitu dana intensif pembahasan RUU dan honor melalui uji kelayakan dan kepatutan sebesar Rp 5.000.000 setiap kegiatan, serta dana kebijakan intensif legislatif sebesar Rp 1.000.000 setiap RUU.

Jika dihitung jumlah keseluruhan yang diterima anggota DPR dalam setahun mencapai hampir Rp 1 miliar. Pada 2007, data yang diperoleh setiap anggota DPR menerima uang sedikitnya Rp 787.100.000 per  tahun. Jumlah ini berarti 18 kali lipat dari pendapatan per kapita rata-rata penduduk Indonesia. Data yang dirilis Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA), gaji anggota DPR di Indonesia per tahun adalah US$ 65.000.  Pendapatan per kapita penduduk RI menurut data IMF yaitu US$ 3.582. Indonesia sekarang berada di peringkat keempat dengan gaji anggota DPR paling besar di dunia.

Di sisi lain, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kinerja 90% anggota DPR buruk. Sekitar 90% target legislasi meleset. Bisa jadi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk tugasnya. Kinerja anggota dewan selama tiga tahun ini, tidak berjalan maksimal. Apalagi banyak kasus korupsi yang menimpa anggota dewan dan produk undang-undang yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK), memperlihatkan betapa mandulnya fungsi legislasi. Belum lagi kualitas bicara, dalam rapat dewan dan sidang-sidang sangat rendah kompetensinya.

Belum lagi kehadiran mereka dalam sidang-sidang pun sangat memprihatinkan. Para wakil rakyat yang seharusnya menyampaikan aspirasi dan argumentasi dari konstituen, kenyataannya sering tidak hadir. Hal tersebut bukan saja faktor kepentingan yang mempengaruhi kinerja rendah, tapi diduga memang mereka tidak punya kapasitas sebagai anggota DPR.

Akhirnya, para anggota dewan yang sejatinya harus memperjuangkan aspirasi masyarakat, malah memikirkan kepentingan pribadi atau kepentingan partainya. Banyak anggota dewan yang menjadi gelap mata. Sejumlah kasus mereka menghiasi koran dan layar kaca seperti korupsi yang merugikan negara hingga miliaran rupiah, kasus asusila (pornografi dan perselingkuhan) yang justru anggota dewanlah yang menjadi aktornya. Padahal anggota dewan harusnya memberikan teladan yang baik bagi rakyatnya. Sementara prestasi dalam lima tahun terakhir hanya mampu menyelesaikan 126 produk UU.

Jadi, anggota DPR baru periode 2014-2019 jangan mengulangi peristiwa yang mencederai reputasi anggota dewan. Bagaimanapun, rakyat kini mampu mengawasi gerak gerik mereka melalui website, fesbuk, twitter, dan sejenisnya. Sehingga dengan waktu yang sangat cepat, perbuatan tercela anggota DPR langsung tersebar di jagat raya. Anggota dewan sekarang harus benar-benar memiliki kompetensi tinggi dan ahlak mulia sebagai manusia setengah dewa. Semoga!  

 

BERITA TERKAIT

IKN Magnet Investasi

  Eksistensi UU Cipta Kerja dinilai cukup strategis dalam memajukan perekonomian Indonesia. UU Cipta Kerja akan menjadi salah satu regulasi…

Persatuan dan Kesatuan

Pasca Pemilihan umum (Pemilu) 2024, penting bagi kita semua untuk memahami dan menjaga persatuan serta kesatuan sebagai pondasi utama kestabilan…

Laju Pertumbuhan Kian Pesat

  Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu…

BERITA LAINNYA DI Editorial

IKN Magnet Investasi

  Eksistensi UU Cipta Kerja dinilai cukup strategis dalam memajukan perekonomian Indonesia. UU Cipta Kerja akan menjadi salah satu regulasi…

Persatuan dan Kesatuan

Pasca Pemilihan umum (Pemilu) 2024, penting bagi kita semua untuk memahami dan menjaga persatuan serta kesatuan sebagai pondasi utama kestabilan…

Laju Pertumbuhan Kian Pesat

  Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu…