Kenaikkan TDL Hemat Anggaran Subsidi Rp11 T

NERACA

Jakarta---Dampak kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 10% yang akan berlaku April 2011 justru menimbukan efek positif bagi RAPBN 2012. Karena ada penghematan sekitar Rp11,8 triliun terhadap dana subsidi. "Kalau menaikkan TDL itu, sebenarnya bisa hemat Rp 11,8 triliun dari anggaran subsidi," kata mantan Kepala Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan, Anggito Abimanyu kepada wartawan di Jakarta,24/8

Menurut ekonom FE UGM ini, sebenarnya pemerintah bisa mengambil langkah lebih strategis lagi terkait penghematan yang lebih besar, misalnya pemerintah mampu mengganti bahan baku untuk PT PLN dari Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi gas. “Nah, kalau PLN menggunakan gas. Justru penghematannya bisa lebih signifikan lagi,”terangnya.

Lebih jauh kata sekretaris umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ini, memperkirakan penggunaan gas oleh PLN, maka anggaran yang bisa dihemat bisa mencapai Rp 18,7 triliun. "Jadi kuncinya di Biaya Pokok Penyediaan (BPP). Pemerintah tidak perlu menaikkan TDL kalau bisa gantikan BBM dengan gas," tandasnya

Meskipun demikian, Anggito menambahkan jika pemerintah tidak melakukan kenaikan TDL sebesar 10% pada tahun depan, maka pemerintah harus menambah anggaran subsidi sekitar Rp 6 triliun. "Misalkan kenaikan TDL ini tidak disetujui DPR, ada penolakan industri maka pembatalan kenaikan TDL menimbulkan risiko Rp 6 triliun," imbuhnya.

Kemarin, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro menilai pemerintah lebih memilih adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dibandingkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Karena dampak inflasi dari kenaikan TDL tidak terlalu besar.

Yang jelas, kata Bambang, kenaikan TDL sebesar 10%. Maka terdapat tekanan inflasi hingga 0,5%. Sementara, kenaikan BBM sekitar 10% bisa memberikan tekanan antara 0,5% hingga 1%. "Dampak inflasinya lebih besar (kalau menaikkan BBM). Kalau TDL itu di bawah 0,5% ya. Tapi kalau BBM itu di atas 0,5%, 0,5-1% bahkan lebih tergantung besaran kenaikkannya," jelasnya

Mantan Dekan FEUI ini juga menyatakan dampak tidak langsung dari kenaikan TDL juga tidak sebesar kenaikan harga BBM. Meskipun, dia mengakui dampak kenaikan TDL ini akan berdampak pada daya saing industri. "TDL tidak terlalu besar, kalau listrik itu lebih berpengaruh pada daya saing industri. Kalau biaya inputnya lebih besar porsinya," jelasnya.

Untuk itu, lanjut Bambang, pihaknya tengah mengkaji rincian kenaikan TDL sehingga tidak memberatkan salah satu pihak saja. "Kita ingin menyesuaikan tarif sesuai keadilan. Keadilan itu kan bukan hanya harus industri saja yang harus menanggung," tandasnya.

Selain untuk menurunkan jumlah anggaran subsidi, ada alasan lain dari kenaikan TDL, yakni harga jual yang terlalu murah. Sementara biaya produksinya tinggi. "Sekarang biaya produksi pembangkit (BPP) sudah Rp 1.000 lebih per kwh. Sedangkan harga jual masih sekitar Rp 600-an, gap-nya masih jauh. Ada 2 pendekatan, kenaikan hanya salah satunya yang paling penting menurunkan BPP dengan mengganti penggunaan energi primernya," ujar Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta,

Hatta mengatakan, rencana kenaikan TDL ini masih akan dibahas bersama DPR. Kenaikan 10% itu merupakan kenaikan rata-rata yang nanti masih akan dibahas antara Menteri ESDM dan Komisi VII DPR.

Untuk industri, Hatta mengatakan tidak semua industri bakal terkena kenaikan TDL tersebut. "Industri kita ada yang tidak perlu naik lagi, ada yang sudah dianggap cukup tinggi," imbuh Hatta.

Pemerintah saat ini bersama dengan DPR terus menggodok soal kenaikan TDL ini sehingga nantinya tidak memberatkan industri. "Industri kita juga bisa memahami karena kalau tidak dinaikkan maka elektrifikasinya itu nggak bisa naik, sekarang masih 60%. Kasihan ada yang banyak belum dapat listrik," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Menkeu Pastikan Penguatan Alokasi Anggaran 2020 bagi Program Prioritas

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan penguatan alokasi anggaran dalam RAPBN 2020 akan dimanfaatkan…

Energi Terbarukan Mampu Hemat APBN Triliunan - Impor Solar Distop Impor Solar Distop

    NERACA   Jakarta - Pemerintah berencana menghentikan impor solar dalam waktu dekat. Ini adalah momen bagus untuk mengoptimalkan…

Tingkat Penyerapan Anggaran SKPD Sukabumi Triwulan I Mencapai 20 Persen

Tingkat Penyerapan Anggaran SKPD Sukabumi Triwulan I Mencapai 20 Persen NERACA Sukabumi - Sampai dengan triwulan pertama, tingkat penyerapan anggaran…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Perbaiki Defisit Transaksi Berjalan, Perhitungan Investasi Migas Dirombak

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menetapkan dua kebijakan, yakni di antaranya merombak mekanisme perhitungan investasi eksplorasi migas PT.…

Kemenkes Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan di Jalur Mudik

    NERACA   Jakarta - Kementerian Kesehatan menyiapkan 6.047 fasilitas layanan kesehatan di sepanjang jalur mudik 2019 untuk memastikan…

Menko Darmin Pastikan Kondisi Ekonomi Aman

  NERACA   Jakarta – Sepanjang selasa hingga rabu kemarin, situasi keamanan di kota Jakarta belum kondusif. Namun begitu, Menteri…