Subsidi BBM Ibarat Menggarami Air Laut

NERACA

Jakarta - Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Susilo Siswoutomo mengungkapkanpemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang telah dilakukan oleh pemerintah selama ini seperti menggarami lautan. Pasalnya, mereka yang menerima subsidi sebenarnya adalah masyarakat yang mampu. Selain itu, subsidi yang telah diberikan selama ini tidak menghasilkan apapun. 

Padahal subsidi untuk BBM saat ini sudah telalu besar. Ia pun memberikan perumpamaan, seandainya masyarakat Indonesia puasa mengkonsumsi BBM subsisi satu hari saja maka dana subsidi tersebut sudah bisa digunakan untuk membangun bandara.

"Subsidi kita Rp 300 triliun bisa bikin 300 bandara.Bandara semarang butuh Rp 1,2 triliun. Jadi satu hari puasa beres," kata Susilo, di, Jakarta, Rabu (1/10).

Ia mengakui subsidi BBM sudah terlalu membebani pemerintah saat ini, karena itu subsidi tersebut harus dikurangi dengan cara menaikan harga. "Pemerintah yang baru dan lama sepakat subsidi BBM harus dikurangi subsidi BBM itu kill us," tuturnya.

Menurutnya, dengan kenaikan harga BBM, pemerintah bisa mengalihkan subsidi ke sektor lain seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Tidak seperti saat ini subsidi BBM habis dibakar di jalan dan tidak ada hasil.

"BBM harus dikurangi supaya pemerintah bisa bangun infrastruktur kesehatan, jalan kereta api, infrastruktur perhubungan, sehingga gerkan masyarakat lebih baik, Kalau sekarang dibakar, ibaratnya kaya garamin laut seberapa saja garamnya dipake laut tetap asin," paparnya.

Sebelumnya, menurut anggota Tim Transisi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah baru dipastikan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp3.000 per liter. Kenaikan tersebut, akan dilakukan pada November 2014 mendatang. langkah menaikkan harga BBM subsidi dilakukan lantaran upaya menekan angka defisit pada neraca keuangan Indonesia.

"Sudah diputuskan (harga BBM) menjadi Rp3.000 per liter. Diharapkan bulan November atau setelah pelantikan sudah naik. Dengan begitu kekhawatiran cashflow deficit dihindarkan," ungkapnya.

Adapun hasil dari kenaikan harga subsidi tersebut nantinya akan dialihkan untuk anggaran yang lebih penting seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Selain itu, kenaikan harga BBM juga memang sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Pasalnya, ruang gerak fiskal pada pemerintahan baru hanya diberikan sedikit atau minim anggarannya. "Saya kira tidak mungkin kalau tidak naik. Karena ketika menjabat ada carry over yang memang harus dibayar untuk tahun depan. Otomatis kenaikan ini memang perlu dilakukan," tuturnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

Pentingnya Bermitra dengan Perusahaan Teknologi di Bidang SDM

  NERACA Jakarta – Pengamat komunikasi digital dari Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan menekankan pentingnya Indonesia memperkuat kemitraan dengan perusahaan…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

Pentingnya Bermitra dengan Perusahaan Teknologi di Bidang SDM

  NERACA Jakarta – Pengamat komunikasi digital dari Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan menekankan pentingnya Indonesia memperkuat kemitraan dengan perusahaan…