NERACA

Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardodjo memaparkan kondisi perekonomian Indonesia yang tidak menenangkan. Pasalnya, Indonesia makin dekat dengan krisis. Indikatornya, hantaman dampak perekonomian dunia dan juga dalam negeri. Indikator dalam negeri, lanjut Agus, adalah Indonesia tengah menghadapi defisit transaksi berjalan dan fiskal negara.

Selain itu, kondisi ekonomi dunia atau global juga menjadi rentan mengalami krisis pasca 1998. Dia mencontohkan, pada 2008, Amerika didera krisis yang menjalar ke seluruh dunia. Sedangkan, saat ini Eropa masih saja mengalami krisis. "Kondisi dunia sekarang sering krisis dan semakin dekat," kata Agus di Jakarta, Rabu (1/10).

Ke depannya, tambah Agus, juga ada risiko inflasi yang akan melonjak jika pemerintah Jokowi-JK menaikkan harga BBM. Hal ini tentu menambah kerentanan perekonomian dan mendekatkan Indonesia pada krisis.

"Meski inflasi cuma 3,9 persen September dan Agustus. Kalau ada penyesuaian BBM ini akan meningkat dan harus waspadai. Kita juga ada risiko hutang luar negeri perusahaan perusahaan di Indonesia," tambahnya.

Agus juga mengakui pasar keuangan Indonesia belum begitu dalam. Kondisi perekonomian Indonesia juga terancam kebijakan Amerika yang akan mencabut stimulus fiskal dan menaikkan suku bunga mereka.

"Amerika 4 tahun terakhir sudah memberi kelonggaran moneter dan dana dana murah mengalir ke seluruh negara di dunia. Ini akan segera berakhir. Mereka menaikkan suku bunga dan investor kembali mengidolakan uang Amerika," tuturnya.

Sedangkan menurut Direktur World Development Report (WDR) Bank Dunia Norman Loayza menilai sistem manajemen krisis di Indonesia masih tergolong lemah. Akibatnya, ketika diguncang oleh krisis atau bencana alam selanjutnya, ekonomi Indonesia berpotensi kembali tumbang.

Oleh karenanya dia menekankan pentinya sistem pengelolaan krisis untuk memperkuat fondasi aspek ekonomi dan sosial sehingga krisis yang ada nantinya tidak berdampak signifikan terhadap suatu negara.

“Kebanyakan negara yang belum menyiapkan diri untuk menghadapi ancaman krisis adalah negara berkembang,” kata Loayza.

Manajemen krisis juga erat kaitannya dalam melindungi kelompok yang tergolong rentan di suatu negara yaitu masyarakat miskin. Kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan berisiko terkena pukulam telak ketika suatu krisis mulai melanda suatu negara.

Senada dengan Loayza, ekonom Bank Dunia Vivi Alatas mengungkapkan pemerintah harus berperan dalam mengimplementasikan 2 kebijakan yang bersumber dari pengelolaan krisis yaitu manajemen promosi dan perlindungan.

Selain harus menjaga iklim investasi Indonesia tetap sehat dan terkendali, pemerintah juga harus menerapkan ketepatan data untuk menjamin program perlindungan sosial misalnya jaminan sosial dan kesehatan dapat tersalurkan tepat sasaran.

“Sedikit saja kenaikan inflasi, angka kemiskinan berpotensi bertambah. Maka kebijakan proteksi tersebut cukup efektif untuk meredam kenaikan lebih jauh,” jelas Vivi Alatas.

Bank Dunia mencatat Indonesia pernah terpapar 2 krisis yaitu krisis keuangan dunia pada 1998 dan krisis keuangan Asia pada 2008-2009. Kedua krisis tersebut secara otomatis menaikkan angka kemiskinan Indonesia, apalagi hampir 40% populasi penduduk Indonesia masih berada di garis kemiskinan atau rentan miskin. [agus]