Pemerintah Mengaku Giat Fasilitasi Bisnis Sektor Kelautan

Kamis, 02/10/2014

NERACA

Jakarta –Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo mengungkapkan bahwa, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara aktif telah memfasilitasi berbagai peluang bisnis di sektor kelautan. Mengingat sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu unggulan baru di Indonesia yang realistis. Lantaran, potensi produksi yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas produk kelautan kian meningkat.

“Karena itu, event ini juga akan membahas tentang penguatan sinergitas para pemangku kepentingan agar pembangunan kelautan nasional menjadi agenda prioritas proses pengambilan keputusan nasional,” kata Sharif dalam sambutan pada acara pembukaan Indonesia Ocean Investment Summit yang dikutip dari keterangan pers, Rabu (1/10).

Perhelatan bertajuk resmi dibuka di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Rabu (1/10). Ajang yang menyajikan berbagai wahana promosi dan investasi di sektor kelautan ini, menjadi jembatan penting bagi para investor nasional dan internasional untuk mengetahui berbagai kebijakan pengembangan sektor kelautan. Ini menjadi kesempatan yang baik untuk mendorong investasi serta memperkuat kerja sama dan kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta sekaligus mempromosikan bisnis dan investasi di sektor kelautan. Sederat pemangku kepentingan dalam wadah investasi modal bidang kelautan dan perikanan pun turut hadir dalam event ini.

Selain langkah pro aktif tersebut, KKP juga terus berupaya mengurangi hambatan bagi para investor. Kemudahaan berinvestasi itu pun ditempuh melalui penyederhanaan peraturan, sehingga minat para investor pun makin mengemuka. Tak ayal, regulasi menjadi kata kunci dalam penumbuhan investasi di sektor kelautan. Sebab dengan banyaknya tumpang tindih aturan, seringkali menyulitkan para pelaku usaha. Berdasarkan laporan McKinsey internasional menyebutkan bahwa pada tahun 20130 peluang bisnis di Indonesia akan melonjak hingga US$ 1,8 triliun. Peluang besar itu terbuka pada sektor konsumsi, perikanan dan pertanian, sumber daya alam, hingga industri pendidikan dan infrastruktur.

Kini, untuk memaksimalkan peluang investasi secara disiplin di sektor dan bisnis kelautan yang memiliki prospek pertumbuhan yang kuat, pemerintah telah menerbitkan Undang Undang Kelautan. Isi dari regulasi itu salah satunya adalah mengatur pemanfatan wilayah laut secara komprehensif. Produk aturan hukum yang mengintegrasikan 30 UU sektoral kelautan ini dinilai mampu menjadi perajut keterpaduan kebijakan dan peraturan dari peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga pembangunan kelautan secara berkelanjutan dapat berjalan secara lebih terintegrasi. Mengingat potensi ekonomi kelautan Indonesia sebagai negara maritim belum termanfaatkan secara optimal.

Padahal nilai potensi ekonomi kelautan ditaksir mencapai Rp 3.000 triliun per tahun. Nilai potensi tersebut meliputi perikanan 32 miliar dollar AS, wilayah pesisir 56 miliar dollar AS, bioteknologi 40 miliar dollar AS, wisata bahari 2 miliar dollar AS, minyak bumi 21 miliar dollar AS dan transportasi laut 20 miliar dollar AS. namun sayangnya nilai aktivitas ekonomi pada tahun 2013 hanya mampu berkisar Rp 291,8 triliun. Sementara di tahun 2014, economic size sektor perikanan diperkirakan mencapai Rp 337 triliun. Padahal, 10 tahun lalu, nilai aktivitas ekonomi perikanan masih di bawah Rp 50 triliun dengan kenaikan rata-rata Rp 4,4 hingga Rp 7,4 triliun per tahun.

Event yang merupakan tahapan kedua dari rangkaian acara dari Marine and Fisheries Expo and Conference ini menggabungkan konsep pameran, seminar nasional, dan investasi dalam satu rangkaian acara besar. “Acara tersebut akan dirangkai dengan panel diskusi ekonomi maritim yang meliputi transportasi laut, industri maritim, bangunan laut, jasa kelautan, energi dan sumber daya mineral, perikanan dan pariwisata bahari,” ungkap Sharif.

Kegiatan ini juga akan diisi dengan dialog sejumlah pejabat pemerintahan di sektor ekonomi, pelaku bisnis terkemuka sektor kelautan dan perikanan, para pelaku dan pakar keuangan, energi, pariwisata, komunikasi dan perkapalan. Lebih rinci sebagai pembicara utama akan diisi mulai dari, pakar kelautan Hasjim Djalal, Asisten Direktur Jenderal FAO Bidang Perikanan Arni M. Mathiesen, bankir seperti Budi G. Sadikin (Dirut Bank Mandiri), Kepala kerja sama USAID Timothy Moore, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Sarwono Kusumaatmadja hingga pengusaha sekelas Sandiaga Uno (Dirut Saratoga Investama).

Sebagai gambaran, di dalam Event Indonesia Ocean Investment Convention telah disiapkan sejumlah topik seminar menarik. Contohnya, untuk sesi dialog, akan dilaksanakan 5 sesi dengan beberapa tema seperti Undang-Undang Kelautan 2014 sebagai kerangka kerja pembangunan kelautan, pembiayaan pembangunan maritim, investment incentive on Blue Economy, pemanfaatan teknologi kelautan Blue Growth ,sustainable energy serta sektor kelautan di Papua. Sedangkan, salah satu bagian penting dari pelaksanaan Indonesia Ocean Investment Convention yakni peluncuran peta jalan (roadmap) investasi kelautan.

Roadmap ini menjadi panduan pemanfaatan potensi kelautan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam mendukung pembangunan nasional dan dunia. Dijadwalkan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono akan menyerahkan peta jalan investasi ini kepada Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo.