Nuklir Jadi Pilihan Terakhir - Pengembangan Energi

NERACA

Jakarta – Disaat 30 negara telah memanfaatkan tenaga nuklir untuk dijadikan pembangkit tenaga listrik, namun Indonesia menjadikan energi nuklir menjadi pilihan terakhir untuk dikembangkan di Indonesia. Berdasarkan data dari World Nucler Association (WNA), setidaknya ada 30 negara yang mempunyai Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dan yang paling banyak menggunakan adalah Amerika Serikat dengan 104 pembangkit dan Perancis dengan 59 pembangkit.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo mengatakan bahwa Indonesia akan mengembangkan teknologi nuklir untuk menjadi listrik akan tetapi hal itu menjadi pilihan terakhir. “Sebetulnya kita tidak anti nuklir, dalam KEN yang sudah disetujui DPR baru ini memang ada kaulusa khusus untuk nukir, nukir dikembangkan sebagai pilihan terakhir,” kata Susilo di Jakarta, Rabu (1/10).

Meksipun jadi pilihan terakhir, pemerintah tetap menargetkan nuklir tetap berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional. “Target kelistrikan mencapai 125 ribu mega watt (Mw) di 2025 sehingga setiap tahunnya dibutuhkan energi listrik baru 10 ribu megawatt. Setidaknya ada unsur energi nuklir sebesar 5 ribu megawatt,” ujarnya.

Sayangnya, kata dia, hampir sebagian besar pembangkit masih menggunakan batubara yang suatu saat cadangan tersebut akan habis. “Tulang punggug dari pembangkit saat ini adalah batubara. 65% diantaranya dipasok dari batubara yang cadangan batubara sebesar 35 miliar ton lebih,” jelasnya.

Menurut Susilo, segala sumber energi akan digunakan untuk mengejar target tersebut, jika tidak mencukupi maka tak ada pilihan lain untuk menggunakan teknologi nuklir. “Gas, panas bumi kalau dioptimalkan, gas dioptimalkan dan ternyata kebuthan listrik tidak bisa dicukupi tidak ada pilihan lain kita pilih nuklir, berdasarkan predikis PLN Ditjen listrik 2024 dengan segala macam sumber tadi 125 ribu Mw maka 5000 Mw harus dari nuklir. Pada 2030, 250 Mw ada komponen energi nuklir di situ,” paparnya.

Ia mengungkapkan, saat ini negara tetangga sedang membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLNT) untuk memenuhi kebutuhan listriknya. “Malaysia, Vietnam sedang bangun dua nuklir power plant, Thailand, Kamboja saja sudah mau. Pada 2030, 240-250 Ribu mw, dari mana? Karena apa? Listrik merupakan kebutuhan pokok nggak punya pilihan kalau maju kita harus sediakan listrik,” pungkasnya.

Investasi Besar

Di Indonesia, realisasi program Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) masih harus menunggu dukungan penuh dari pemerintah Indonesia. Djarot Sulistio Wisnubroto, Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengatakan biaya pengembangan hingga PLTN siap beroperasi mencapai Rp1,6 triliun.

Untuk itu, Batan telah menyiapkan berbagai studi kelayakan, termasuk menyambut positif kunjungan pihak IAEA (International Atomic Energy). “Kita mengumpulkan informasi. Dokumen untuk bisa mengimplementasi fasilitas program (PLTN). Kita siapkan join program, untuk membantu implementasi program (Batan). Kita bisa kontribusi pada program Batan. Kita bisa undang ahli dari luar, tidak hanya (dukungan) teknis tetapi juga aspek non-teknis,” jelas Alexander Bychkov, Deputy Director General (DDG) Nuclear Energy IAEA.

Pihak IAEA juga bisa mendukung untuk sumber daya manusia dan membuat rekomendasi untuk realisasi program nuklir ramah lingkungan di Indonesia. IAEA mendorong program Batan dan membuat penilaian (assessment) terkait program nuklir di Indonesia.

Menurut Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir Bapeten, Khoirul Huda, IAEA berfungsi sebagai watchdogs (pengawas) untuk cakupan internasional. "Bapeten juga watchdog, kalau IAEA itu mengawasi dari satu aspek, bapeten tiga aspek. Aspek ini antara lain keselamatan, kemudian yang kedua, aspek keamanan nukloi dan ketiga, safe guard. Aspek safe guard ini mengawal, agar bahan nuklir tidak disalahgunakan," kata Khoirul.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya perlu mengingatkan mengenai dampak terhadap masyarakat, lingkungan dan menjaga image nuklir itu tetap aman.

Kepala Batan, Djarot Sulistio Wisnubroto mengatakan, 1 gram uranium (bahan baku nuklir) setara dengan 3 ton batubara. Menggunakan PLTN, artinya pemerintah akan dapat menerapkan efisiensi energi untuk jangka panjang. "Nuklir kecil dalam mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Dari modal awal, bisa dua atau tiga kali dibandingkan energi lain. Tapi dari sisi operasional cost, kompetitif," kata Djarot.

Ia mengatakan, efisiensi ini yang harus dipertimbangkan, serta mendukung program menurunkan emisi gas buang 26% pada 2020 yang dicanangkan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Djarot mengungkapkan, sejak 2010, ada sosialisasi kepada masyarakat Indonesia. "Ada survei, hampir 60% (masyarakat Indonesia) pro nuklir. Namun turun menjadi 35% pada saat bencana Fukusima (2011), sedangkan pada 2013, (kenaikan) 60,4% menyatakan pro nuklir," tutur Djarot.

Ditanya mengenai apa yang akan dilakukan Batan selanjutnya apabila pemerintah baru tidak juga mendukung program PLTN. "Batan memiliki dukungan untuk penelitian varietas padi unggul, eksplorasi minyak gas, menetapkan posisi sumber panas bumi," terang Djarot.

Ia mengatakan, dapat dukungan atau tidak dari pemerintah untuk pembangunan PLTN dengan area seluas 4 hektar, Batan tetap berdiri. "Tantangan, (misalkan) PLTN sekarang diputuskan, tidak bisa PLTN itu besok jadi, butuh 8-10 tahun. Lintas rezim, Siapa presidennya. Itu tantangannya," pungkasnya.

Related posts