Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai mencium indikasi sejumlah bank membuat kebijakan sama dalam menentukan tingginya suku bunga deposito yang sudah melewati ambang batas yang ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yaitu maksimal 7,75% per tahun. Sementara OJK meminta perbankan untuk menurunkan level bunga deposito secara serentak mulai 1 Oktober 2014.

NERACA

"Jika bank ingin menurunkan bunga deposito, harus sendiri-sendiri. Tidak boleh pakai kesepakatan bersama. Jika perlu OJK yang harus menentukan itu," ujar Taufik Ahmad, direktur kajian kebijakan dan advokasi KPPU kepada Neraca, Selasa (30/9)

KPPU, lanjut dia, juga meminta perbankan untuk segera menurunkan bunga depositonya dengan catatan harus menghindari tindakan kartel. Tidak menutup kemungkinan, KPPU akan memanggil institusi perbankan yang telah terbukti menaikkan suku bunga deposito tinggi.

Taufik mengatakan pihaknya sedang mengantisipasi potensi terjadinya tindakan kartel dalam penurunan suku bunga deposito oleh berbagai institusi perbankan. Jika kalangan perbankan melakukan kesepakatan dalam menurunkan bunga deposito tanpa adanya regulasi atau kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka dapat dikategorikan sebagai kegiatan kartel dan akan ditindak oleh KPPU.

Menurut dia, hasil penelitian KPPUmengungkapkan kenaikan suku bunga deposito telah turut serta memicu kenaikan suku bunga kredit yang juga berdampak pada kredit unit usaha kecil dan menengah (UKM). Kenaikan suku bunga deposito akan membuat semakin membengkaknya biaya dana (cost of fund) yang harus dibayar perbankan. Akibatnya, perbankan "menimpali" kenaikan suku bunga deposito itu dengan kenaikan suku bunga kredit.

Meski kondisi likuiditas perbankan saat ini masih berada dalam kondisi wajar, meningkatnya persaingan untuk memperoleh dana pihak ketiga (DPK) mendorong perbankan untuk berebut  DPK dengan imimng-iming suku bunga deposito tinggi.  

"OJK menilai suku bunga dana perbankan telah di luar kewajaran. Tingginya suku bunga dana ini pada gilirannya akan berdampak pada high cost economy, perlambatan ekspansi kredit, penurunan aktivitas perekonomian dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi," ujar Nelson Tampubolon, kepala eksekutif pengawas perbankan OJK di Jakarta, pekan ini.

Tingkat suku bunga deposan inti umumnya sekarang berada di kisaran 11% per tahun, terutama pada kelompok bank BUKU 3 dan BUKU 4. Sebagai perbandingan, rata-rata suku bunga dana di Malaysia, Singapura, dan Thailand berada pada kisaran 2% hingga 4% per tahun.  

Wajib Turunkan Bunga

Karena itu, OJK melalui supervisory action atau tindakan pengawasan menetapkan pemberian maksimum suku bunga dana pihak ketiga (DPK). Hal ini terkait persaingan suku bunga perbankan.

"Penetapan secara serentak mulai 1 Oktober 2014, untuk simpanan deposito baru  dan perpanjangan deposito yang jatuh tempo, bank harus mengupayakan menurunkan suku bunga kredit dan melaporkan realisasinya ke OJK via departemen pengawasan bank terkait," ujarnya, kemarin.  

Nelson menjelaskan, regulator menetapkan pemberian suku bunga simpanan maksimum sebesar suku bunga penjaminan LPS yang saat ini sebesar 7,75% untuk nominal simpanan hingga Rp 2 miliar dengan telah memperhitungkan seluruh insentif yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana.

"Untuk bank BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) 4, maksimum suku bunga kami tetapkan 200 basis poin di atas BI Rate termasuk seluruh insentif yang diberikan secara langsung kepada nasabah penyimpan dana, berarti maksimal 9,50%,” jelas Nelson.

Adapun untuk bank BUKU 3, maksimum suku bunga ditetapkan 225 basis poin di atas BI Rate atau saat ini sebesar 9,75% termasuk seluruh insentif yang diberikan secara langsung kepada nasabah penyimpan dana.

Namun demikian, Taufik mengatakan bahwa di berbagai daerah suku bunga kredit UMKM bahkan dapat menembus 40%.  "Namun, nanti yang akan kesulitan bank sendiri dan juga masyarakat," ujarnya.

Taufik mengakui sektor perbankan merupakan jenis industri yang memiliki struktur pasar oligopoly, dimana ada beberapa pelaku pasar yang memiliki bargaining kuat dalam menentukan harga pasar. Untuk itu perlu pembatasan suku bunga perlu demi mencegah eksploitasi konsumen.

"Persaingan dana pihak ketiga (DPK) ini sangat ketat, berdasarkan data OJK, hanya sekitar delapan perbankan yang menguasai 85% DPK," tambah Taufik.

Sementara suku bunga kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sendiri masih tinggi. Data KPPU tahun 2013 menunjukan suku bunga kredit UMKM di Maluku Utara mencapai 40,25%, di Sulawesi Tengah mencapai 37,70%. "Suku kredit UMKM sangat tinggi, padahal tidak ada persaingan signifikan di sektor ini, peran OJK akan semakin penting, risk premiun agar dibuat se-transparan mungkin," ujarnya.

Sementara itu, jurubicara KPPU Mohammad Reza menemukan indikasi adanya kesepakatan bersama atau kartel yang dilakukan perbankan atas penetapan suku bunga deposito yang tinggi. Dugaan tersebut ditunjukkan dengan keberanian perbankan, menetapkan suku bunga deposito di batas tertinggi.

“Dalam teori ekonominya, kalau sudah batas tertinggi, maka kecenderungannya pertama bisa jadi karena ada kesepakatan, dan kedua memang bisa jadi pasarnya sangat luas dan penyedianya sedikit,” ujarnya.

Dia mengatakan terkait dengan kemungkinan adanya kesepakatan bersama antara perbankan atau kartel suku bunga oleh perbankan, KPPU melakukan investigasi terhadap kemungkinan adanya permainan suku bunga deposito.“Memang sangat sulit bagi kami untuk bisa membuktikan itu, karena alat bukti yang ada tidak bisa membuktikan,” ujar Reza.

Pengamat ekonomi FEUI Telisa Aulia Falianty mengatakan tingginya suku bunga deposito perbankan yang berada di atas ketetapan LPS sebesar 7,75% akan mengakibatkan persaingan yang tidak sehat. Disamping itu juga mengakibatkan suku bunga kredit akan ikut naik. "Sudah pasti tidak sehat jika suku bunga deposito tinggi, karena imbasnya di bunga kredit juga," katanya.

Bisa jadi dengan tingginya bunga deposito yang hampir setiap bank mamotok 10% ada indikasi ini ada semacam integrasi antarbank dalam menentukan bunga. "Tingginya bunga deposito memang untuk menarik dana masyarakat dan perang bunga merupakan salah satu cara bersaing antar bank. Tapi ini hampir semuanya sama, bisa jadi ada permaianan antar bank, atau memang dikondisikan agar bunganya sama," ujarnya.

Pengamat perbankan Lana Soelistianingsih menilai perang suku bunga deposito terjadi sebelum pertengahan tahun ini. Menurut dia, salah satu penyebabnya adalah penyerapan anggaran oleh pemerintah yang lambat dilakukan pada awal tahun. Padahal, pemerintah dengan strategi front loading-nya, sudah menarik sekitar 60% alokasi penerbitan surat berharga negara (SBN).

Selain alas an itu, Lana mengingatkan aturan loan to deposit ratio (LDR) yang memperketat kucuran kredit juga membuat bank harus gencar meraih dana pihak ketiga (DPK). “Khususnya bank-bank kecil dan menengah, pilihannya hanya menggenjot kredit karena mereka tak bisa mengandalkan fee based income,” katanya.

Lebih jauh lagi, Lana meminta agar KPPU untuk segera bertindak cepat membuka persoalan ini agar nantinya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. “Kalau KPPU sudah mengungkapkan hal ini, seharusnya KPPU segera bertindak dan menginvestigasikan persoalan ini,” ujarnya. agus/bari/mohar .