Pengentasan Kemiskinan Jadi Tantangan Besar

Rabu, 01/10/2014

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla mengatakan penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu tantangan terbesar pemerintah mendatang. Mengingat ketimpangan kesejahteraan antarpenduduk di Tanah Air termasuk terbesar di dunia."Hanya tiga kota di dunia yang memiliki gap terbesar yakni Indonesia, Manila, dan Bombay. Bahkan, gap pendapatan di Indonesia 150 kali lebih besar ketimbang di Amerika Serikat," ujarnya saat peluncuran buku "Bridging The Gap: Mengurangi ketimpangan, meluruskan esensi pembangunan dan No Easy Way", Jakarta, Selasa (30/9).

Dia menegaskan, pemerintah sejatinya memiliki dua kekuatan untuk mengatasi ketimpangan kesejahteraan tersebut. Dua kekuatan negara, menurut Jusuf Kalla, adalah anggaran dan kebijakan, di mana keduanya menyebabkan rakyat bekerja dan investasi bergulir.Menurut dia, diperlukan sejumlah langkah nyata untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, terdiri dari petani, nelayan, buruh, dan penganggur. Diantaranya, identifikasi masalah penyebab kemiskinan.

"Pendapatan dinaikkan melalui peningkatan produktivitas. Peningkatan produktivitas membutuhkan penyediaan infrastruktur dan dukungan riset yang ditunjang oleh negara," jelas dia.Kemudian, menekan biaya hidup. Untuk itu, pemerintah harus menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan gratis serta transportasi murah.

Selain itu, menyediakan bantuan keuangan bagi penduduk miskin. Caranya, mengalihkan anggaran subsidi bahan bakar ke sektor produktif."Negara punya uang, tetapi kerap salah peruntukkan. Keuangan pemerintah harus diperbaiki dan pembiayaan diletakkan di tempat yang baik," tuturnya.

Berdasarkan data dari Bank Dunia sekitar 68 juta penduduk Indonesia rentan untuk jatuh miskin. Pendapatan mereka hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga miskin. Guncangan ekonomi seperti jatuh sakit, bencana atau kehilangan pekerjaan, dengan mudah dapat membuat mereka kembali jatuh miskin.

Disamping itu ketimpangan juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir yang berpotensi menciptakan konflik sosial. Hal ini akan mengurangi manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir, pertumbuhan yang pada dasarnya mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 11,3% pada tahun 2014, dibandingkan dengan 24% pada tahun 1999.

“Mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan akan menjadi tantangan paling penting bagi Pemerintah Indonesia yang baru. Dengan melakukan implementasi kebijakan-kebijakan publik yang efektif, demikian dengan kemitraan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil, Bank Dunia yakin, Indonesia akan membuat kemajuan yang substansial. Mengentaskan kemiskinan dan berbagi kesejahteraan merupakan misi Bank Dunia, dan kami akan mendukung pemerintahan baru dalam mencapai tujuan-tujuan ini, “kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo A. Chaves, beberapa waktu lalu. [agus]