Panin Sekuritas Kantungi Order Rights Issue

NERACA

Jakarta - PT Panin Sekuritas Tbk (PANS) tengah memproses perusahaan yang bakal melakukan aksi korporasi (rights issue) perusahaan yang bergerak dibidang keuangan (finance),”Kami sedang memperoses perusahaan yang akan melakukan rights issue. Saat ini belum final, sedang di proses,” kata Presiden Direktur PANS, Handrata Sadeli, di Jakarta, kemarin.

Namun, Hendrata belum mau mengatakan nama perusahaan yang akan melakukan aksi korporasi tersebut. Hendrata hanya menegaskan, bahwa perusahaan itu mengincar dana sebesar Rp300 miliar dari hasil rights issue tersebut.

Dana hasil rights issue tersebut nantinya akan digunakan untuk memperkuat permodalan perusahaan guna menunjang bisnisnya kedepan. “Pokoknya ada perusahaan lokal yang akan right issue. Sektornya keuangan, tapi kami belum akan menyebutkan namanya,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, tahun ini ditargetkan terealisasi dan sambil menunggu keputusan kabinet yang baru. Menurutnya, hingga akhir tahun ini, perseroan optimis mampu membukukan hasil positif meski dibayangi kondisi politik dalam negeri yang tidak menentu.

Kata Handrata Sadeli, perseroan menargetkan transaksi rata-rata harian perusahaan mencapai bisa mencapai di kisaran Rp200-Rp250 miliar dibandingkan saat ini baru sekitar Rp148 miliar per hari,”Kami optimistis, target itu akan dibantu dari sistem 'online trading' milik perseroan. Kontribusi 'online trading' memberikan kontribusi sekitar 25 persen dari total nilai perdagangan,”katanya.

Dia menambahkan bahwa perseroan juga menargetkan pendapatan tumbuh sekitar 20% pada tahun ini menjadi Rp529,10 miliar dibandingkan pencapaian sebelumnya Rp440,91 miliar. Lanjutnya, target perseroan itu akan tercapai jika kondisi industri pasar modal mengalami pertumbuhan, maka itu Panin Sekuritas akan terus menjalankan strategi dengan melakukan edukasi serta pameran-pameran mengenai pasar modal.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga akan membuat program-program yang mudah sehingga dapat mendorong nasabah melakukan transaksi di pasar modal, seperti menurunkan nilai deposit dan memberikan insentif.

Terkait Politik di dalam negeri, Handrata Sadeli mengakui bahwa kondisinya cukup mempengaruhi aksi korporasi, seperti penerbitan saham perdana (IPO), penawaran umum terbatas (PUT) atau "right issue" dan surat utang atau obligasi."Beberapa perusahaan menunda menerbitkan obligasinya, namun saat ini kami sedang memproses perusahaan yang akan melakukan 'rights issue'," ungkapnya.

Dia menuturkan, perusahaan yang akan melakukan "right issue" itu bergerak di bidang keuangan dengan mengincar dana sekitar Rp300 miliar. Dana hasil "rights issue" rencananya akan digunakan untuk memperkuat permodalannya guna menunjang bisnisnya ke depan. (bani)

BERITA TERKAIT

BPKN: Denda Pembatalan Order Grab Langgar UU No. 8/1999

NERACA Jakarta-Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) berpendapat, kebijakan Grab menerapkan denda ke konsumen yang membatalkan pesanan berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan…

Patok Harga Rp 1.495 Persaham - LPCK Raup Dana Rights Issue Rp 2,96 Triliun

NERACA Jakarta – Emiten properti, PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) menetapkan harga pelaksanaan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih…

Pangkas Beban Utang - Sidomulyo Cari Modal Lewat Rights Issue

NERACA Jakarta -Perusahaan jasa angkutan kimia PT Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU) berencana mencari pendanaan di pasar modal lewat aksi korporasi…

BERITA LAINNYA DI BURSA SAHAM

Patok Harga Rp 221 Saham - GOLD Raup Rights Issue Rp 212,715 Miliar

NERACA Jakarta - Perusahaan penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi, PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk (GOLD) menetapkan harga pelaksanaan penambahan modal dengan…

Investasikan Dana Rp 20 Miliar - Phapros Rambah Lini Bisnis Kosmetik

NERACA Jakarta – Kembangkan ekspansi bisnis dan masuk ke bisnis kosmetik, emiten farmasi PT Phapros Tbk. (PEHA) menyiapkan investasi sebesar…

Gelar Rights Issue - Central Omega Bidik Dana Rp 2,4 Triliun

NERACA Jakarta — Perkuat modal dan pengembangan smelter, PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) bakal menggelar penerbitan hak memesan efek…