Oleh : Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Menjelang sepekan perayaan Idul Fitri, pemerintah selalu menghadapi persoalan mudik lebaran yang sudah menjadi tradisi tahunan masyarakat Indonesia. Selalu yang menjadi sorotan adalah sarana dan prasarana, seperti moda transportasi angkutan para pemudik serta soal infrastruktur jalan yang selalu tambal sulam. Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jauh-jauh hari sudah mengingatkan, jajaran pemerintah daerah dan pusat agar untuk meningkatkan pelayanan mudik lebaran 2011.

Merespon instruksi tersebut, Kementerian Perhubungan sebagai ketua panitia kordinasi paling banyak pekerjaannya. Khusus terkait dengan transportasi umum baik darat, laut dan udara. Tuntutan masyarakat  agar pelayanan pemerintah terhadap pemudik menjadi lebih baik menjadi  pekerjaan rumah (PR) yang terus selalu dibenahi oleh pemerintah setiap tahun. Namun ironisnya, persoalan mudik tiap tahun yang tidak berubah, tetap lamban ditanggapi pemerintah. Seperti faktor kepadatan penumpang, kriminalitas, jalan yang rusak hingga keterbatasan moda transportasi.

Entah pemerintah yang tidak mau belajar dari pengalaman atau melihat persoalan mudik hanya sebagai masalah tahunan belaka, sehingga dinilai tidak perlu ditangani secara komprehensif karena masyarakat umumnya sudah memaklumi persoalan ini dari tahun ke tahun.

Namun apapun kendalanya, pemerintah harus bertanggung jawab dan sebaliknya bukan lempar tanggung jawab. Perlu diakui, persoalan mudik sangat pelik dari tahun ketahun karena hal ini harus ditangani secara terintegrasi dan tidak bisa ditangani secara sendiri-sendiri. Tetapi masalahnya terbentur persoalan koordinasi lintas kementerian yang parah, menjadi penyebab pelayanan mudik amburadul.

Besarnya potensi pemudik di Indonesia yang ditaksir tahun ini akan mencapai 15,4 juta orang atau meningkat 4,14% dari tahun lalu adalah jumlah yang tidak sedikit. Penilaian publik terhadap kesiapan pemerintah menghadapi mudik lebaran banyak variabelnya. Setidaknya, menekan jumlah tingkat kecelakaan hingga jumlah pemudik yang mampu terangkut tepat pada waktunya serta kenyamanan menjadi keniscayaan bagi pemudik.

Kini sudah saatnya, perlu mengoptimalkan peran swasta dalam pelaksanaan mudik dengan cara yang sinergis dan bukan berdasarkan kompetisi. Bagaimanapun juga pemerintah tidak bisa menangani sendiri besarnya jumlah pemudik dan perlu melibatkan swasta. Melalui mudik bareng yang diselenggarakan perusahaan menjadi cara jitu menekan potensi kecelakaan dan kepadatan penumpang yang tentunya juga meringankan beban pemerintah.

Rupanya langkah yang dilakukan pihak swasta dengan mudik bareng juga di ikuti partai politik. Langkah ini juga perlu diapresiasi, karena memobilisasi pemudik ke satu tujuan menjadi kemudahan bagi masyarakat kelas kecil. Terlepas apakah ini bentuk keberpihakan terhadap rakyat kecil atau mencari perhatian guna kepentingan politik, itu soal lain. Yang pasti, mengangkut pemudik untuk bersilaturahmi keluarga di kampung halaman menjadi sebuah kebutuhan bagi rakyat saat ini. Karena hal ini sudah menyangkut kebutuhan, maka apapun itu harus terlaksana dan terpenuhi.