NERACA

Jakarta - Sejumlah badan usaha pelabuhan swasta di Indonesia siap menggelontorkan dana investasi sebesar US$6 miliar untuk mendukung proyek percepatan pengembangan infrastruktur logistik kepelabuhanan di Indonesia selama pemerintahan baru ke depan guna menurunkan biaya logistik nasional.

Investasi swasta ini dipastikan lebih murah dibandingkan perkiraan Pelindo dan dapat terealisasi lebih cepat dari rencana selama 5 tahun bahkan tanpa surat jaminan pemerintah asal diberi kesempatan untuk mengelola pelabuhan yang selama ini dimonopoli oleh Pelindo.

Wakil Ketua Komite Tetap bidang Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik Kadin Indonesia, Zaldi Masita mengatakan visi maritim yang dimiliki pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla yang akan memberikan kesempatan investasi kepada swasta nasional disambut positif oleh pelaku usaha logistik.

Menurut dia, implementasi visi maritim itu dapat menjadi starting point untuk mewujudkan layanan logistik kemaritiman yang efisien dan efektif serta berdaya saing tinggi dengan cara mengakhiri dominasi penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia yang selama ini dikendalikan oleh BUMN.

“Sejumlah badan usaha pelabuhan swasta telah siap menggelontorkan dana investasi di sektor infrastruktur logistik kepelabuhanan jika pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla benar-benar menggandeng swasta nasional untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan strategis domestik,” ungkap Zaldi dalam keterangan resmi yang diterima Neraca, Selasa (30/9).

Ia menjelaskan bahwa saat ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan 25 pelabuhan strategis di Indonesia dengan 24 unit pelabuhan diantaranya dikendalikan penuh oleh BUMN pelabuhan, sedangkan satu pelabuhan lainnya dikendalikan oleh Pemerintah Otorita Batam.

Di sisi lain, di dalam Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas), pemerintah telah menetapkan dua pelabuhan hub yakni Pelabuhan Bitung dan Kuala Tanjung serta rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya yang diharapkan dapat dikembangkan bersama swasta nasional guna mengurangi beban APBN.

UU No.17 tahun 2008 menegaskan bahwa pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proporsional di dalam penyelenggaraan kepelabuhanan nasional.

Saat ini, biaya logistic di Indonesia tercatat masih sangat boros yakni mencapai 24% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor pelabuhan masih tercatat sebagai salah satu penyebab inefisiensi logistic karena infrastrukturnya yang terbatas, sebaliknya kondisi tariff dan biaya-biaya kepelabuhanan cenderung meningkat.

Pihaknya berharap, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak lagi mengandalkan APBN untuk mengembangkan pelabuhan strategis di Indonesia, tetapi memperbanyak keterlibatan investor nasional maupun pemerintah daerah. “UU pelayaran sudah memberikan ruang kepada swasta dan Pemda dalam penyelenggaraan pelabuhan, tetapi belum jalan,” cetusnya.

Menurut dia, pemerintahan dapat mendorong BUMN pelabuhan untuk penetrasi pasar ke luar negeri, terutama dalam mengantisipasi globalisasi perdagangan. “BUMN pelabuhan punya kapasitas untuk ekspansi ke luar negeri guna mendukung perdagangan ekspor nasional. Pemerintahan ke depan harus bisa menargetkan BUMN pelabuhan untuk ekspansi ke luar negeri,” ucapnya.

Pelabuhan Minim

Ketua Umum Masyarakat Tranposrtasi Indonesia (MTI), Danang Parikesit menilai lebih dari 140 pelabuhan internasional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sejatinya merupakan pelabuhan laut yang dibangun dari hasil peninggalan kerajaan Nusantara dan pemerintah kolonial Hindia Belanda di abad ke-18 dan 19.

Tidak banyak pelabuhan baru yang dibangun oleh pemerintah. Kendati demikian, minimnya aktivitas bongkar muat kapal menyebabkan biaya logistik semakin tinggi hingga mencapai 30 persen dari harga bahan baku. “Soalnya, hanya 10% efisiensi keluar masuk kontainer membawa barang dari pelabuhan,” katanya.

Danang mengatakan, transportasi laut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menekan angka inflasi, karena disparitas harga antarwilayah makin rendah. Namun, tingginya biaya logistik ini menyebabkan harga jeruk Pontianak lebih mahal ketimbang jeruk dari Tiongkok. Bahkan untuk biaya bongkar muat dan kirim kargo ke Papua jauh lebih mahal ketimbang ke Luksemburg. “Soalnya, setiap kapal pulang dari kawasan timur tidak banyak muatan yang dibawa, sehingga biaya dibebankan pada kargo yang diberangkatkan sebelumnya dari Jawa,” katanya.

Selain itu, kata danang, biaya transportasi juga bisa menambah 20-25% harga akhir dari produk pertanian. Tapi kenyataannya, kurang dari 2% produk pertanian yang bisa diangkut oleh kapal. Mahalnya biaya logistik menurut Danang menjadikan transportasi maritim Indonesia tidak masuk dalam daftar peta perdagangan maritim dunia. “Yang ada hanya Singapura dan Malaysia,” katanya.

Danang mendukung rencana Joko Widodo untuk membangunan Tol Laut dalam rangka mendorong pergerakan transportasi laut dan pelayaran. Ia mengusulkan, kawasan timur Indonesia dijadikan pintu masuk kapal yang membawa barang impor dari Eropa, Asia, dan Australia.

Oleh karena itu, Pelabuhan seperti di Sorong, Papua, dan Bitung, Sulawesi Utara, menurut Danang, bisa dijadikan pintu masuk bagi 14 ribu kapal yang beroperasi di Indonesia. Dengan begitu, lalu lintas transportasi laut di kawasan timur akan ramai, mengurangi biaya transportasi kapal yang selama ini pelayarannya tidak terjadwal, serta mendorong migrasi transportasi darat ke laut. “Target kita ambisius, meruntuhkan dominasi Malaysia dan Singapura,“ ujarnya.