Rasional di Tengah Global

Rabu, 01/10/2014

Impian presiden terpilih Jokowi bahwa dalam tiga tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai di atas 7% tampaknya sulit diwujudkan. Pasalnya, masih banyak persoalan serius baik dari dalam maupun luar negeri yang perlu dituntaskan terlebih dulu.

Meramalkan prospek pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tinggi tidak salah asalkan telah mempertimbangkan kapasitas ekonomi, biaya oportunitas yang dikorbankan, dan kendala yang menghalanginya dalam siklus perkembangan ekonomi nasional saat ini.

Kita sadar bahwa fondasi struktur ekonomi Indonesia amat lemah. Sektor ekonomi yang menjadi tumpuan sebagian besar tenaga kerja, yakni pertanian dan industri, dalam 10 tahun terakhir merosot. Sektor pertanian makin tergantung pada impor sehingga ketahanan pangan seperti masih jauh dari panggang api.

Di sisi lain, sektor industri tidak bertumpu terhadap bahan baku domestik. Komoditas ekspor tergantung pada produk primer yang tidak memiliki nilai tambah tinggi sehingga menekan neraca perdagangan. Terbukti rasio ekspor terhadap PDB saat ini cuma sekitar 20%, tertinggal jauh dari negara tetangga Singapura, Thailand dan Malaysia..

Faktor lainnya yang perlu perhatian serius, adalah pembangunan ekonomi yang masih terkonsentrasi di Jawa. Selama ini pemerintah mengabaikan pembangunan ekonomi di luar Jawa dan sektor maritim. Walau pemerintahan baru yang telah terpilih menyadari hal itu sehingga menempatkan wilayah Indonesia timur dan sektor maritim sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi, investasi di dua sektor tersebut memerlukan pembiayaan cukup besar.

Hal yang sama juga terlihat minimnya pembangunan infrastruktur bandara, pelabuhan, listrik, dan lain-lain. Apabila ini masih ditambah dengan infrastruktur terkait manusia, problem kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah yaitu 65% tenaga kerja hanya tamat SMP ke bawah. Jelas, dari gambaran problem ekonomi domestik tersebut, rasanya membutuhkan waktu relatif lama untuk membenahinya sehingga dampak terhadap pertumbuhan ekonomi tak secepat yang diharapkan oleh pemerintahan baru.

Apabila melihat kondisi eksternal, kita menemui realitas yang kurang menggembirakan. Lihat saja perdagangan Indonesia sekarang sangat tergantung pada pasar AS, Jepang, kawasan Eropa, Tiongkok dan ASEAN. Problemnya, mereka juga menghadapi masalah internal ekonominya dalam beberapa tahun ke depan.

AS dan Eropa masih terbelenggu dalam upaya mengatasi krisis ekonomi, mungkin 3 tahun lagi mereka baru kembali normal. Lebih rumit lagi, neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok masih defisit, seperti halnya dengan kawasan ASEAN dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2008 pertumbuhan ekonomi China sudah jatuh di bawah 10%, bahkan tahun ini diprediksi hanya di kisaran 7,5%.

Era pertumbuhan tinggi pada masa lalu akhirnya harus dibayar mahal oleh Tiongkok, karena ketimpangan pendapatan melompat nyaris tak terkendali. Pada 2010 ketimpangan pendapatan mencapai 0,52 (rasio gini), turun sedikit pada 2012 menjadi 0,50. Ini merupakan salah satu ketimpangan pendapatan tertinggi di dunia.

Ekonomi Tiongkok diprediksi akan kembali ke tahapan proses keseimbangan cukup lama karena pertumbuhan ekonominya kini mencapai 6%-7% saja. Kondisi ini setidaknya akan berpengaruh besar terhadap dinamika ekonomi global, yang belum lagi ditambah oleh kebijakan bank sentral AS (The Fed) yang akan menaikkan suku bunganya tahun depan.

Jadi, menetapkan target pertumbuhan ekonomi tidak perlu terlalu tinggi di tengah kondisi global yang tak menentu dalam 2-3 tahun ke depan. Adalah lebih baik menyiapkan rencana penyelesaian problem dasar ekonomi domestik untuk lima tahun ke depan, meski pertumbuhan ekonomi masih tetap di kisaran 5%-6%. Yang penting lebih rasional dan terukur dengan kapasitas ekonomi nasional di tengah problem defisit perdagangan dan defisit APBN.