Berat, Capai Pertumbuhan 7% - PEMERINTAHAN BARU JOKOWI-JUSUF KALLA (JK)

Jakarta- Kalangan pengamat ekonomi dan akademisi menilai pemerintahan baru Jokowi-JK akan kesulitan mencapai target pertumbuhan ekonomi di atas 7% dalam waktu tiga tahun. Pasalnya, ketidakpastian dan volatilitas ekonomi global masih akan terjadi baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Ini membuat Indonesia perlu meningkatkan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan dalam pengelolaan sektor moneter, fiskal dan sektor riil.

NERACA

Guru besar ekonomi UGM Prof Sri Adiningsih menilai ekspektasi pemerintahan baru (Jokowi-JK) untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di atas 7% dalam tempo tiga tahun ke depan memang sangat ambisus di tengah gunjangan ekonomi global yang tidak menentu dan kondisi defisit APBN yang terus membelenggu Indonesia. “Sangat sulit untuk mengejar itu, butuh kerja keras. Tapi juga bukannya tidak mungkin pemerintah baru bisa merealisasikan itu,” ujarnya kepada Neraca, Senin 29/9).

Menurut Sri, pemerintahan baru mendatang harus mampu melakukan perubahan pembangunan ekonomi, mengatur buget APBN yang seefektif mungkin, guna membangun penguatan-penguatan sektor ekonomi nasional seperti infrastruktur agar dapat menarik invstasi terutama sektor riil sehingga roda ekonomi dapat berjalan. “Bisa saja terjadi tapi memang pemerintah baru bisa bekerja untuk rakyat, membangun ekonomi rakyat, dapat menutup kebocoran-kebocoran anggran yang dapat diaslurkan langsung untuk pembangunan dan untuk rakyat,” imbuhnya.

Selain itu juga, semua elemen mendukung seperti parlemen dapat mendukung kebijakan-kebijakan yang memang benar kebijakan untuk pembangunan nasional dan rakyat, dimana tidak ada konflik interst didalamnya jika itu semua bisa dibangun tidak ada yang mustahil untuk membangun negeri ini. “Untuk membangun Indonesia dari keterpurukan ekonomi bukan suatu hal yang mudah perlu dukungan dari semua pihak. Jika tidak sukar sekali bangkit dari keterpurukan ekonomi,” tegasnya.

Sebelumnya presiden terpilih Jokowi mengatakan, kunci utama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di atas 7% terletak pada kecepatan untuk mengeksekusi kebijakan dan program ketika ada masalah yang dihadapi. "Bersama Pak JK, saya sudah hitung, kapan dapat pertumbuhan di atas 7%? Kita optimis 3 tahun bisa," kata Jokowi di Jakarta, Minggu (28/9).

Menurut guru besar ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika, pemerintahan mendatang, di bawah presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan menghadapi tantangan ekonomi yang cukup berat. Selain dibayangi angka inflasi yang tinggi, pemerintah juga perlu mewaspadai dan mengantisipasi normalisasi moneter dunia, dengan dinaikkannya suku bunga di Amerika Serikat yang direncanakan akan dilakukan pada 2015, dan tentunya akan memiliki dampak bagi perekonomian nasional.

"Koordinasi dan bauran kebijakan baik di sektor fiskal, moneter dan riil perlu terus ditingkatkan sebagai manivestasi kedisipilinan serta kehati-hatian dalam pengelolaan kebijakan perekonomian nasional. Oleh karena itu dalam pemerintahan mendatang, presiden terpilih Jokowi untuk mempertahankan kebijakan ekonomi yang disiplin dan berhati-hati. Hal ini perlu dilakukan agar perekonomian nasional akan terus tumbuh kuat, berkualitas dan semakin bertenaga dalam mewujudkan pembangunan yang sedang berjalan," kata dia.

Menurut Erani, jawaban presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi dan JK yang akan dilantik pada Oktober 2014 mendatang, secara akademis benar dan layak untuk dicapai dan secara praktis dapat dicapai melalui kepemimpinan dan manajemen pemerintahan yang berorientasi kerja. Agar rencana pertumbuhan 7% tersebut tidak sekadar menjadi pepesan kosong, perlu disarankan bahwa perekonomian yang buruk bisa menimbulkan ketidakstabilan politik. Namun, ketidakstabilan politik juga dapat memperburuk kehidupan ekonomi yang sedang memburuk.

"Oleh karenanya, dibutuhkan kestabilan yang baik dalam seluruh sektor sehingga kita semua dapat lebih fokus mendukung upaya Indonesia untuk dapat bertumbuh 7% tahun selama 2014 - 2019," ujar dia.

Bantuan ADB

Dia juga mengungkapkan apapun bantuan pinjaman berupa investasi, termasuk dari ADB, harus terdapat keseimbangan antara komposisi investasi berupa penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Hal yang terpenting adalah PMDN perlu mendapat insentif lebih agar semakin mandiri dan percaya diri dalam mengembangkan investasi.

“Investasi yang berada di Indonesia harus menyentuh sektor riil yang membutuhkan penyerapan tenaga kerja yang banyak. Kemudian pemerintah harus segera menyelesaikan masalah pemerataan wilayah investasi sehingga wilayah di Indonesia mendapatkan pemerataan investasi,” tutur Erani.

Erani menjelaskan dalam mengukur tolok ukur program pinjaman ADB tersebut, maka pinjaman ini harus bisa memperkuat investasi di sektor infrastruktur sehingga pertumbuhan infrastruktur di Indonesia menjadi baik. Terlepas dari pinjaman ADB ini, pemerintah perlu menerapkan skema kerjasama pemerintah swasta untuk mendorong tumbuhnya investasi.

Sebelumnya Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui program pinjaman US$400 juta untuk membantu Indonesia memperbaiki iklim investasi, serta menarik investasi asing dan domestik lebih banyak, yang diperlukan bagi pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan dan pembangunan sosial.

Pengamat ekonomi FEUI Eugenia Mardanugraha mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK akan sulit mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dalam 3 tahun mendatang. Terlebih pemerintah Jokowi mau menghemat anggaran padahal anggaran khususnya belanja barang modal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Saya agak pesimis bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 7% bisa dikejar dalam waktu 3 tahun. Apalagi Jokowi mau menghemat anggaran. Disamping itu, saat ini inflasi dalam keadaan tinggi, seharusnya untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi itu inflasi harus rendah. Jadi ada yang perlu dikorbankan inflasi rendah maka pertumbuhan bisa tinggi,” ujarnya, kemarin.

Menurut dia, saat ini saja pertumbuhan ekonomi belum mencapai 6%. “Perlu waktu yang panjang untuk mengejar pertumbuhan 7%. Akan tetapi saat ini Presiden hanya diberikan waktu 5 tahun memimpin sehingga waktunya kurang untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Menurut dia, cara yang bijak dalam mengejar pertumbuhan ekonomi adalah dengan memperbesar belanja modal salah satunya mendorong pembangunan infrastruktur. “Anggaran untuk infrastruktur harus diperbesar. Akan tetapi pemerintah mendatang akan sulit mengejar pertumbuhan ekonomi lantaran dijarat anggaran subsidi BBM sehingga mau tidak mau harus menaikkan harga BBM, padahal kenaikan BBM itu dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi,” cetusnya.

Terkait dengan pinjaman dari ADB sebesar US$400 juta untuk peningkatan investasi, menurut dia, saat ini utang Indonesia cukup banyak sehingga jika pemerintah mendatang melakukan utang maka itu akan membebankan dan memperbesar utang. “Utang itu akan membebankan pada inflasi dan kurs dan dampak makronya jauh lebih luas,” ujarnya.

Eugenia menyarankan agar pinjaman luar negeri harus benar-benar digunakan untuk hal yang bermanfaat seperti infrastruktur. “Kebanyakan utang digunakannya cukup lama sehingga uangnya menganggur begitu saja akan tetapi harus tetap membayar bunganya. Utang boleh, asalkan digunakan dengan cepat dan penggunaanya juga tepat. Jangan sampai utang digunakan untuk bayar gaji pegawai,” ujarnya. bari/agus/mohar

Related posts