NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Mineral Batubara Kemenrterian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan mafia pertambangan di Indonesia dimodali pihak asing. Kegiatan mafia pertambangan biasanya dilakukan penambang ilegal yang bekerja sistematis dan terstruktur. "Jadinya kalau di kita itu, kenakalan itu ada di ilegal mining artinya ada suatu kegiatan yang sistemik," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, R. Sukhyar, di Kantor Direktorat Jenderal Mineral Batubara Jakarta, Senin (29/9).

Sukhyar juga menambahkan, kegiatan penambang ilegal sangat nakal, ketika penambang tersebut dibasmi maka tidak lama kemudian akan muncul kembali. Bahkan, kegiatan tersebut dimodali pihak asing."Dibasmi terus ada, bahkan ditopang pemodal luar negeri seperti terjadi di Palu itu supervisinya dari luar negeri," ungkap dia.

Menurut dia, biasanya penambang ilegal tersebut, mengincar barang tambang yang mudah diambil dan tinggi nilainya seperti emas."Emas yang di air tetapi lebih yang dipermukaan. Jadi mudah dan cepat untuk diolah. Jadi tidak mungkin di under ground 500 meter, tidak mungkin. Dipermukaan mereka lokasinya," pungkas Sukhyar.

Sukhyar menjelaskan mafia tambang ini jumlahnya cukup banyak. Jika dilihat saat ini besaran jumlah penambang ilegal yang ada di indonesia mencapai ratusan, maka bukan tidak mungkin jumlah mafia tambang pun juga mencapai ratusan. Mereka melakukan kegiatan pertambangan ilegal yang sumber daya alamnya mudah diambil, seperti pertambangan permukaan. Kekayaan negara berupa mineral tambang menjadi incaran dan diambil secara ilegal oleh mafia ini.

"Emas, timah, dan batu bara ini kan ada di permukaan, tinggal dialiri air saja, mudah, dan laku dijual. Kalau tambang underground (bawah tanah) nggak mungkin, karena biayanya mahal. Emas dan timahnya itu kandungan kadarnya 70%, tinggal ditampung saja," tutur dia.

Sukhyar juga menjelaskan langkah untuk membasmi mafia tambang hanya dengan satu cara yakni penegakan hukum. Pasalnya, Kementerian ESDM hanya bisa mengimbau kepada pemerintah daerah untuk menertibkan maupun meresmikan kegiatan itu melalui penerbitan izin.

"Ini pekerjaan rumah kepala daerah dalam menjaga lingkungan agar tidak terganggu. Pemda harus pembinaan penambang yang baik seperti apa jangan mencemari lingkungan," ungkap dia.

Dia pun mencontohkan lokasi mafia tambang itu seperti di Palu, Sulawesi, bahkan di sana masuk daerah konservasi hutan, banyak tambang ilegal. Di lokasi tambang ilegal di Palu banyak sekali simbol-simbol berbagai negara. Simbol-simbol ini menunjukkan penopang modal aktivitas tambang ilegal tersebut.

"Kelihatan di sana ada lentera-lentera atau simbol negara yang jadi pemodal aktivitas tambang tersebut. Tidak hanya di Palu, di daerah lain juga sangat banyak aktivitas pertambangan ilegal," kata Sukhyar.

Sebelumnya, Direktur Knowledge Management Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Hadi Prayitno mengatakan secara umum modus mafia tambang dan energy dalam melakukan penjarahan dengan kekuasaan politik, perluasan produk kebijakan, politik tawar menawar, kroni, jaminan polkam dan bisa juga dengan investasi langsung.

Menurut pandangan FITRA, KPK sendiri telah mengidentifikasi 10 permaslahan dalam pengelolaan tambang yang memiliki potensi merugikan negara sebesar Rp14 Triliun. Hadi mengatakan KPK juga menyebut hanya 42% perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang teridentifikasi memiliki NPWP dan 45% IUP yang ada tidak bersatatus jelas.“KPK memang baru menyentuh permasalahan nominal yang berpotensi merugikan negara saja dan belum menyentuh masalah hilangnya ruang hidup warga yang diakibatkan dari ekspansi tambang dan energy itu sendiri,” ujar Hadi.

Menurut Hadi, pemerintah harus segera melaksanakan perbaikan kebijakan dan tata kelola energi dan tambang yang lebih berpihak pada masyarakat dengan membersihkan jajaran gerbong koalisi dan calon kabinet dari intervensi mafia tambang dan energy. mohar