Oleh : Tumpal Sihombing

CEO – Bond Research Institute

Para ekonom dalam jajaran pemerintah cenderung dan sering menyatakan gejolak perekonomian yang terjadi tidak bersifat fundamental. Dinamika global sering dijadikan kambing hitam. Itu klise, sering terjadi dan rada gombal. Namun konsistensi sikap seperti ini merupakan hal yang tidak konstruktif, akan berujung dengan masalah etis dan moral hazard di jajaran pemerintah. Masyarakat sudah lebih kritis saat ini. Oleh karena itu ekonom di jajaran pemerintah sebaiknya lebih cerdas dan bertanggung jawab dalam hal kebijakan dan penerapannya. 

Sebagai perekonomian yang menganut sistem terbuka, Indonesia telah mengarah ke level risiko sovereign yang lebih tinggi. Kondisi perekonomian saat ini telah menyentuh ranah fundamental dan tak soal dari mana pun problema berasal, domestik atau mancanegera. Salah satu tantangan utama dalam sistem ekonomi terbuka adalah menemukan suatu pola kebijakan praktis yang relatif kebal terhadap risiko sistemik yang melibatkan kawasan dan/atau global. Sejarah telah mencatat bahwa Indonesia pernah melalui event risiko sistemik di 1997-1998 yang dipicu oleh event di tingkat kawasan. Salah satu pola solusi bagi event sistemik tingkat kawasan adalah harus diselesaikan secara sistematik pula, bertahap dan terkoordinasi antara negara yang sedang bermasalah. Artinya, sebagus apapun kebijakan/manajemen risiko suatu negara dalam menghadapi event sistemik yang berlangsung, tetap saja harus melibatkan kontribusi/partisipasi negara lain.

Secara de facto, perekonomian kita kini melambat secara signifikan. Saat ini pertumbuhan ekonomi 5,12% dan telah turun dibanding periode pengukukuran sebelumnya (5,22%). Jika pola pengelolaan ekonomi yang identik tetap berlanjut (serta diterapkan oleh para ekonom di jajaran pemerintah dalam satu dekade terakhir), maka bisa dipastikan bahwa ekonomi akan lebih melambat lagi, dengan kinerja yang makin tak becus. Tantangan perekonomian kini hanya dapat dikelola secara terukur melalui reformasi struktural di jajaran pejabat pemerintah terkait ranah ekonomi, yang selanjutnya pasti merambat pada perbaikan kualitas soft-infrastructure dan ragam hal lainnya.

Salah satu kelemahan perekonomian Indonesia adalah lemahnya integritas struktur internal domestik, terbukti dari timpangnya perimbangan kontribusi/partisiaspi antara pemerintah pusat dan daerah. Apabila pemerintah bersikap fair dalam hal ini, boleh jadi gejolak eksternal akan tetap menjalar ke domestik, namun dengan daya-hempang yang lebih kuat bertahan dibanding kondisi sebelumnya. Fokus ekonomi daerah yang berorientasi jangka menengah dan panjang akan berpotensi memberikan efek multiplier yang jauh lebih besar dan efektif bagi perekonomian nasional.  Kebijakan ekonomi nusantara hanya bisa efektif jika dan hanya jika para perumus kebijakan di jajaran pemerintah merupakan para praktisi yang fit serta sangat mendukung program pengembangan ekonomi daerah.