Industrialisasi Butuh Inovasi dan Teknologi - Kelautan Dan Perikanan

NERACA

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo mengatakan, upaya percepatan industrialisasi kelautan dan perikanan yang telah dicanangkan sejak tahun 2012 membutuhkan berbagai inovasi dan teknologi, dengan pondasi penguasaan ilmu pengetahuan yang kuat. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut untuk terus memperkuat daya saing bangsa menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015.

“Maka untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya untuk mengembangkan inovasi dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan. Pasalnya, inovasi dan teknologi memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di tingkat global. Selain itu juga dapat berkontibusi bagi peningkatan daya saing bangsa Indonesia ke depan,” kata Menteri Sharif, Senin.

Menurut dia, hingga saat ini Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP) telah banyak menghasilkan inovasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Diantaranya mencakup teknologi kelautan, penangkapan dan produksi ikan, teknologi pengolahan dan produk turunannya serta inovasi dalam kelembagaan kelautan dan perikanan. Berbagai inovasi tersebut diharapkan dapat memperluas dan meningkatkan diversifikasi produk ekspor, meningkatkan pemenuhan standar dan persyaratan pasar internasional, promosi dan branding produk ekspor perikanan. Sehingga KKP memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para peneliti untuk dapat berkontribusi dalam mengembangkan inovasi dan teknologi sebagai upaya memperkuat kapasitas ilmiah kelautan dan perikanan. “Harapannya, pada tahun-tahun yang akan datang akan semakin banyak peneliti yang meraih gelar profesor riset,” ungkap Sharif.

Sharif menambahkan, pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara bertahap akan menjadikan ASEAN semakin terintegrasi dengan pasar global. Pasalnya, daya saing menjadi kunci penting agar Indonesia dapat berjaya di pasar global tersebut. “Implementasi kebijakan industrialisasi berbasis prinsip blue economy menjadi penting karena dapat meningkatkan produksi, produktivitas, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing tinggi, serta berorientasi pasar,” ujar Sharif.

Selain itu Sharif menegaskan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak selalu dititikberatkan pada upaya peningkatan produksi. Melainkan pada upaya bagaimana komoditas dan produk perikanan dapat memberikan nilai tambah dan daya saing. Peningkatan produksi dalam hal ini kuantitas tetap penting. Namun tak kalah lebih penting lagi adalah bagaimana meningkatkan kualitas produk hasil perikanan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya alam. “Aspek lain yang harus kita cermati di dalam industrialisasi selain keberlanjutan sumberdaya, adalah usaha dan kelembagaan. Karena itu, untuk pengembangan perikanan budidaya, selain seleksi komoditas unggulan, teknologi yang efektif dan efesien juga sangat diperlukan,” kata Sharif.

Menurut World Economic Forum, Indonesia pada tahun 2014 ini berada pada peringkat 34 dari 144 negara yang disurvei dalam pemeringkatan daya saing ekonomi di tingkat global. Pencapaian ini membaik empat peringkat dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang berada di posisi 38. Di kawasan Asia Tenggara, daya saing Indonesia masih berada pada peringkat 4. Sedangkan menurut Global Innovation Index (GII), Indonesia berada pada peringkat 87 dari 143 negara atau turun 2 peringkat dari tahun sebelumnya. “Mencermati hal tersebut, maka kita harus bekerja keras untuk terus menciptakan berbagai inovasi agar bangsa Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia,” ajak Sharif.

Sebagai gambaran, saat ini inovasi dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual/Paten para peneliti di bidang kelautan dan perikanan berjumlah 48 paten dan dua diantaranya paten internasional. Tentunya hal ini masih perlu ditingkatkan mengingat jumlah peneliti saat ini mencapai 535 orang. Untuk itu, para peneliti dituntut untuk mampu menghasilkan teknologi yang aplikatif, bersifat mudah, murah dan cepat. Dalam hal ini, para peneliti harus mampu meningkatkan relevansi riset dengan kebutuhan dan persoalan nyata di sektor kelautan, agar dapat meningkatkan peran dan kontribusi dalam pembangunan ekonomi. Terlebih lagi dalam RPJMN ketiga, (2015-2019) kemampuan penguasaan IPTEK akan dijadikan tumpuan dalam pembangunan ekonomi (knowledge based economy) untuk memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. “Saya berpesan agar para peneliti terus bergiat mengedepankan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan,” kata Sharif.

Related posts