NERACA

Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara meminta kepada pemerintah mendatang yang dipimpin oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai operator Blok Mahakam, Kalimantan Timur. Pasalny, operator Blok Mahakam saat ini yaitu Total E&P Indonesie akan habis masa kontraknya pada 1 April 2017. “Kalau Jokowi pro rakyat, segera tetapkan Pertamina sebagai operator Mahakam,” katanya, di Jakarta, Senin (29/9).

Marwan melanjutkan, pemerintah sudah selayaknya mengembalikan kedaulatan rakyat dengan tidak memperpanjang pengelolaan Mahakam kepada perusahaaan asing asal Perancis, Total E&P. “Sesuai konstitusi dan UU, kontrak Mahakam yang sudah dikelola selama maksimal 50 tahun, juga mesti dikembalikan ke negara dan selanjutnya dikelola bangsa sendiri,” katanya.

Menurut dia, Pertamina akan mampu mengelola Mahakam pasca-2017. “Pemerintah jangan merendahkan diri sendiri dengan mengatakan Pertamina tidak mampu,” ujarnya. Ia mengatakan, Pertamina sudah berulang kali mengirim surat resmi kesiapan mengelola Mahakam kepada pemerintah.

Pertamina, lanjutnya, juga sudah membuktikan kemampuan mengelola lapangan lepas pantai seperti Mahakam yakni di West Madura Offshore (WMO) dan Offshore North West Java (ONWJ) dengan kenaikan produksi lebih tinggi dibanding saat pengambilalihan. "Jadi, apa lagi yang harus dilakukan dan dibuktikan. Tidak sepantasnya, kalau anak sendiri yang sudah terbukti mampu, tidak diberi kesempatan," katanya.

Marwan mengingatkan, agar kasus lepasnya Blok Cepu ke ExxonMobil mesti menjadi pelajaran. "Jangan diulang lagi di Mahakam ini," ujarnya. Ia juga mengatakan, Blok Mahakam masih mempunyai cadangan migas besar yang bisa menjadi modal Pertamina menjadi kebanggaan nasional.

Marwan juga mengingatkan agar pemerintah tidak memakai Permen ESDM tentang perpanjangan kontrak yang kini tengah disusun untuk memungkinkan Total kembali mengelola Mahakam. "Cukup sudah 50 tahun Total mengelola Mahakam. Sudah saatnya kini diserahkan ke bangsa sendiri," katanya.

Sebelumnya, pada Juli 2013, Total sudah menyampaikan secara resmi keinginan menjadi operator selama masa transisi 2018-2022 kepada Menteri ESDM saat itu, Jero Wacik. Total memperoleh kontrak Blok Mahakam pada 31 Maret 1967 dengan masa selama 30 tahun. Pada 1997, Total kembali mendapat perpanjangan kontrak selama 20 tahun hingga berakhir nanti 31 Maret 2017.

Sementara itu, Total E&P Indonesie (TEPI) mengaku belum mendapatkan informasi mengenai kelanjutan nasib pengelolaan Blok Mahakam yang akan kontraknya akan berakhir pada tahun 2017 mendatang. Peresmian proyek Migas Sisi Nubi2B milik TEPI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 19 September 2014 lalu, dianggap sebagai sinyal bagi TEPI untuk meneruskan pengelolaan Blok Mahakam. “Kami belum mendengar kabar apa pun dari Pemerintah terkait info sinyal kelanjutan Blok Mahakam,” kata VP Communication Total E&P Indonesie, Arividya Noviyanto.

Ia mengatakan, pihaknya siap jika pemerintah memang mempercayakan kembali pengelolaan Blok Mahakam. “Kami senantiasa siap. Sampai sekarang pun, di saat kami terus menunggu keputusan Pemerintah terhadap proposal kami mengenai pengelolaan Blok Mahakam pasca 2017, kami tetap giat bekerja keras mempertahankan produksi minyak dan gas di blok tersebut,” ungkapnya.

Menurut dia, hal itu sesuai dengan target TEPI untuk terus mengelola Blok Mahakam. “Seperti yang ditargetkan dalam WP&B 2014, yakni 1,7 BCFD untuk gas dan 67.000 BOD untuk minyak dan kondensat,” sebutnya.

Disinggung masalah dana bagi hasil yang dikeluhkan Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) maupun Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar), Arividya mengatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada pemerintah pusat. “Terkait bagi hasil, participating interest dan lain-lain itu adalah kewenangan Pemerintah RI untuk memutuskannya,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Kaltim, Awang Faraoek Ishak menepis isu perpanjangan kontrak Total yang bakal berakhir pada tahun 2017 tersebut. “Itukan proyek Sisi Nubi2B yang sudah selesai dan memang sudah direncanakan bakal diresmikan presiden. Tidak bisa dikatakan sinyal Blok Mahakam akan jatuh ke tangan siapa,” jelasnya.

Menurut dia, perpanjangan kontrak Blok Mahakam sepenuhnya berada pada kebijakan pemerintah pusat atau presiden terpilih Jokowi. Namun Pemerintah Kaltim dan Pemerintah Kabupaten Kukar tetap berupaya untuk memperjuangkan hak bagi hasil 10% itu. “Kelanjutan Blok Mahakam, berada dalam kewenangan pemerintah pusat, tetapi pemerintah Kaltim dan Kukar tengah menuntut untuk mendapatkan haknya Participating Impres (PI) 10% itu,” sebut dia.

Awang berharap perpanjangan kontrak Blok Mahakam itu sebaiknya diputuskan oleh kabinet Jilid II yakni pemerintahan SBY. “Sejauh ini Pemprov Kaltim sudah ada pembicaraan dengan pemerintah pusat, dan belum ada keputusan dari mereka,” kata dia.