Bebas Bea Keluar CPO, Pengusaha Diminta Batasi Ekspor

NERACA

Jakarta – Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menyatakan bahwa Bea Keluar (BK) untuk ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dikenakan sebesar nol persen mulai Oktober disebabkan harga rata-rata CPO turun dari sekitar 740 dolar per ton menjadi sekitar 660 dolar per ton. “Perhitungannya adalah bahwa harga rata-rata CPO itu turun dari sekitar 740 dolar per ton menjadi sekitar 650-660 dolar per ton. Karena itu, untuk Oktober bea keluarnya akan menjadi nol persen,” kata Bayu di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Ia mengatakan bea keluar nol persen juga akan diterapkan pada produk hasil keturunan CPO seperti olein atau minyak goreng sawit, baik yang kemasan mau pun yang curah. Terkait penerapannya, Wamendag mengatakan bea keluar nol persen telah dimasukkan dalam sistem pencatatan otomatis dan tidak harus menunggu keputusan dulu dari pejabat yang bersangkutan. “Sistemnya itu sifatnya otomatis, tidak lagi harus menunggu keputusan harganya berapa. Maka kita bisa tahu persis masing-masing produk itu bea keluarnya berapa,” katanya.

Pekan lalu dalam pertemuan tertutup dengan pengusaha sawit Tiongkok di Shanghai, Wamenlu masih menolak untuk melakukan penghapusan bea keluar demi pertimbangan kepentingan negara. “Pemerintah mempertimbangkan permohonan penghapusan bea keluar, namun harus mempertimbangkan kepentingan Indonesia," tuturnya dalam pertemuan itu.

Dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor impor produk kelapa sawit Indonesia, Wamenlu aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak sehingga pemerintah dapat memperhatikan kebutuhan mereka saat merencanakan kebijakan seputar kelapa sawit.

Bayu juga mengimbau pengusaha minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk membatasi jumlah ekspor produknya saat bea keluar dihapuskan pada Oktober. “Saya hanya ingin menyampaikan bahwa walau bea keluarnya nol persen saya mengimbau kepada para pelaku usaha, para eksportir untuk tidak ekpor besar-besaran," kata.

Menurutnya kini permintaan CPO tengah tertekan sehingga ekspor yang semakin besar tanpa perlindungan volume akan berakibat bertambahnya penawaran sehingga permintaan akan semakin tertekan.

Indonesia, katanya, adalah pemain penting dalam minyak sawit sehingga harus memperhitungkan jumlah ekspor produk-produk sawit dengan tepat agar dapat memperoleh keuntungan maksimal. “Indonesia merupakan pasar yang besar dalam CPO dan olein, jadi kita harus benar-benar berhitung dengan cerdas untuk melihat dengan keuntungan terbesar bagi kita,” katanya.

Ia berharap adanya kebijakan bea keluar sawit nol persen pada Oktober berakibat positif bagi perdagangan Indonesia dan bukannya berdampak sebaliknya. “Menurut saya ekspor berlebihan jika bea nol persen bisa kontraproduktif jika tidak diiringi perhitungan ekspor yang tepat," tuturnya.

Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk meminta agar pemerintah Indonesia yang baru nantinya membatasi ekspor minyak sawit mentah (CPO) ke luar negeri. “Saya minta Pak Jokowi nanti ketika resmi menjabat, agar batasi atau larang ekspor CPO, batu bara, gas bumi ke luar dari Republik Indonesia,” katanya.

Ia menegaskan, dengan berbagai proyek-proyek Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), mulai dari smelter, pabrik pengolahan sawit, PLTG (pembangkit listrik tenaga gas), apalagi sedang dibangun sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus, maka semua sumber daya alam bisa dikelola sendiri. "Kita kelola sendiri, kita bisa. Biar orang asing yang datang ke sini beli produk jadi kita," tegasnya.

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) volume ekspor CPO dan turunannya pada Mei 2014 tercatat meningkat sebesar 23% dari 1,38 juta ton pada April lalu hingga mencapai 1,7 juta ton di bulan Mei. Sementara Kementerian Perdagangan menentukan Harga Patokan Ekspor Juni 2014 sebesar 844 dolar dan Bea Keluar 12% dengan referensi harga rata-rata tertimbang sebesar US$ 915.26.

Harga Turun

Direktur Eksekutif Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasan memaparkan, harga CPO dunia memang sedang mengalami penurunan. Sehingga kemungkinan BK CPO pada Oktober menjadi 0 persen dipengaruhi harganya sedang jatuh.

Sebelumnya, Tiongkok juga telah meminta penghapusan BK CPO. Penghapusan itu diharapkan dapat mengurangi dan mencegah persaingan tidak sehat di antara para pengusaha industri kelapa sawit di Tiongkok yang ingin bekerja sama dengan Indonesia. Tiongkok merupakan importir kelapa sawit terbesar ketiga setelah India dan Uni Eropa.

Bayu mengaku, pihaknya belum memutuskan untuk mengabulkan permintaan tersebut. "Pemerintah Indonesia memperhatikan berbagai faktor yang terjadi dalam industri kelapa sawit dengan mitra kerja samanya, dan mendorong industri kelapa sawit untuk dapat membuka lapangan pekerjaan bagi warga Indonesia," ujar dia.

Fadhil menilai, penetapan BK 0 persen khusus untuk Tiongkok, harus dipertimbangkan dengan lebih matang. Pasalnya, masing-masing negara mitra dagang memiliki kepentingan berbeda, dan tidak mungkin untuk mengabulkan semua permintaan mereka. Menurut dia, pemerintah harus memiliki kebijakan yang mendukung pengembangan industri sawit hilir dalam negeri, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan negara yang menjadi partner dagang.

Related posts