Bagi ekonom pro persatuan Inggris badai telah berlalu. Hasil referendum Skotlandia yang berlangsung 18 september lalu dengan suara terbanyak menolak untuk berpisah dengan Inggris merupakan kabar gembira. Sebelumnya timbul kekhawatiran karena beberapa poling utama di Inggris seperti BBC menyebutkan angka 46 persen untuk ‘Yes’ atau mendukung kemerdekaan dan 47 persen untuk ‘No’ atau menolak kemerdekaan Skotlandia, sisanya 7 persen absen. Selisih 1 persen ibarat membuka tabir dibalik tajamnya kedua pihak yang beradu di dalam referendum Skotlandia ini. Yang menjadi pertanyaan kemudian mengapa Skotlandia ingin merdeka dari Inggris?

Data yang diperoleh dari BBC menunjukkan beberapa indikator ekonomi dibalik alasan Skotlandia ingin berpisah dari Inggris. Pertumbuhan ekonomi Inggris pada tahun 2014 sebesar 3 persen. Sementara itu pertumbuhan ekonomi Skotlandia tertinggal 0,2 persen di posisi 2,8 persen. Gap pertumbuhan ekonomi yang timpang ini menjadi pemicu kekecewaan rakyat Skotlandia yang merasa terlalu disetir oleh kebijakan pembangunan sentralistik di London. Skotlandia dianggap kawasan periferal atau terpinggir, secara singkat kekuatan ekonomi Skotlandia selama 300 tahun lebih di bawah kuasa Pemerintahan di London dianggap kurang menjadi prioritas pembangunan.

Perbandingan lain yang menarik yaitu GDP per kapita Inggris 22,336 pounds sementara Skotlandia 26,424 pounds. Mengapa pertumbuhan ekonomi Skotlandia tertinggal dibandingkan wilayah lainnya sementara GDP per kapita Skotlandia lebih besar?  Pertama, jumlah total penduduk Skotlandia memang terbilang cukup kecil jika dibandingkan dengan penduduk di seluruh daratan Inggris. Pada tahun 2012, proporsi penduduk Skotlandia sebesar 8,3 persen dari total penduduk di Inggris. Namun Skotlandia menyumbang sebesar 9,9 persen terhadap seluruh penghasilan pajak di Inggris (UK). Hampir 20 persen pendapatan pajak Skotlandia berasal dari minyak dan gas. Angka ini cukup besar dalam menyumbang pendapatan migas Inggris sebesar 27 juta pounds pada tahun 2012. Wilayah Skotlandia juga memiliki cadangan minyak yang sangat besar setara 120 juta pounds. Inggris akan berpotensi kehilangan pendapatan dari sektor migas yang cukup besar jika rakyat Skotlandia memilih merdeka. Namun dari sisi tenaga kerja, ditengah perlambatan ekonomi di Eropa angka pengangguran di Skotlandia terbilang tinggi yaitu 7,5 persen. Hal ini sebagai landasan mengapa voter grass root termasuk kelompok pekerja di Skotlandia lebih memilih untuk memisahkan diri dari Inggris. 

Selain itu pendapatan pekerja di Skotlandia terbilang rendah sebesar 9,96 juta rupiah per minggu, dibandingkan rata-rata di seluruh Inggris sebesar 10,1 juta rupiah. Adanya gap pendapatan ini juga dijadikan alasan penguat mengapa kemerdekaan merupakan sebuah hak dasar bagi penduduk Skotlandia agar bisa hidup layak, sama dengan penduduk di wilayah Inggris lainnya. Namun disatu sisi, banyak pihak yang menanggapi pesimis keputusan Skotlandia apabila benar-benar ingin merdeka. Gordon Brown yang merupakan Perdana Menteri Inggris kelahiran Skotlandia dan pernah menjabat 10 tahun menjadi Menteri Keuangan Inggris memahami kekuataan ekonomi Skotlandia akan berakhir jika memutuskan untuk keluar dari persatuan Inggris (United Kingdom). Salah satu alasannya adalah perginya bank-bank besar yang berbasis di Skotlandia seperti Royal Bank of Scotland (RBS) dan Trustee Saving Bank (TSB). Jika pemenang dari voting ini adalah pendukung kemerdekaan Skotlandia (Yes voters) maka RBS mengancam akan memindahkan kantor pusatnya ke London. Pindahnya kantor pusat ini akan berdampak pada naiknya bunga pinjaman rumah, kredit kendaraan dan berbagai pinjaman lainnya. Secara singkat RBS akan menghindari resiko politik maupun ketidakstabilan ekonomi Skotlandia paska merdeka. Seluruh resiko tersebut akan dibebankan kepada nasabah di Skotlandia. Ini merupakan pertanda buruk bagi sistem perbankan Skotlandia.  
Kolumnis New York Times pemenang Nobel Ekonomi Paul Krugman lah yang membuka jalan perdebatan voting kemerdekaan Skotlandia dengan menggunakan analogi antara Kanada dan Skotlandia. Krugman membandingkan keberhasilan Kanada dengan kekhawatiran ekonomi Skotlandia paska merdeka. Kanada merupakan sebuah contoh negara yang cukup berhasil mengembangkan perekonomiannya sesaat setelah lepas dari koloni Inggris. Saat itu kondisi perang antara Inggris dan Koloni di Amerika Serikat tahun 1812 menjadikan Kanada sebagai wilayah sentral perebutan kekuasaan. 

Pada tahun 1914 warga Kanada dikirim oleh Inggris untuk berperang dalam Perang Dunia I. Tentu ini merupakan sebuah program relawan bunuh diri karena mereka terpaksa berjuang demi negara induknya. Kekecewaan semakin membesar dari rakyat Kanada yang akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri dari koloni Inggris dan mendirikan negara merdeka melalui perjanjian ‘Statue of Westminster’ tahun 1931. 

Perbandingan Kanada dan Skotlandia memang tepat. Keduanya berada dalam kondisi krisis ekonomi. Kanada di tahun 1930 terkena imbas krisis ekonomi global yang bermula dari Amerika, dikenal sebagai The Great Depression. Sementara itu Skotlandia saat ini terpengaruh secara langsung oleh krisis global di Uni Eropa. Namun hal yang paling mencolok adalah Kanada memiliki mata uang sendiri, sementara Skotlandia memiliki dua pilihan, lepas dari ikatan ekonomi Inggris dan mencetak uang sendiri atau tetap terintegrasi memakai pounds. Ini merupakan pilihan sulit bagi rakyat Skotlandia.

Teori dependensia dapat menjelaskan mengapa kemerdekaan Skotlandia lebih beresiko dibandingkan Kanada dari sisi ketergantungan mata uang. Paul Baran, ekonom Marxis dari Stanford University dalam bukunya The Political Economic of Growth menunjukkan bahwa suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang kecil disebabkan oleh dominasi kapital dari negara penguasa kapital. Jika dikaitkan dengan relasi mata uang antara Inggris dengan Skotlandia teori Paul Baran menuju pada titik kesimpulan bahwa Skotlandia harus memiliki mata uang sendiri atau mengalami kerugian domestik jika tetap menggunakan poundsterling.  

Krugman pun berpesan kepada seluruh penduduk Skotlandia bahwa resiko untuk menjadi negara merdeka sangat besar, Skotlandia dapat berakhir seperti Spanyol tanpa pernah tumbuh sama sekali. Pesan Krugman memang terbilang menakutkan, namun hal ini dapat dipahami sebagai kritik terhadap kemerdekaan tanpa dasar ekonomi yang kuat akan menimbulkan malapetaka bagi rakyat keseluruhan.

Konsekuensi ekonomi yang paling terasa dirasakan oleh Skotlandia adalah kebijakan "national pricing" artinya, barang-barang yang sebelumnya disuplai dari Inggris akan dikenakan tarif yang berbeda. Dalam artian lain, dapat dikenakan selisih biaya ekspor dan pajak lainnya karena dianggap produk ekspor. Seluruh jaringan supermarket besar seperti Sainsbury, Tesco dan Asda yang paling mengerti resiko inflasi yang terjadi di negara baru Skotlandia. ‘Yes’ dapat berarti kehancuran dari sisi ekonomi bagi kapitalis jaringan supermarket di Skotlandia. 
Jika Pemerintahan yang baru tidak dapat menjamin kondisi ekonomi setidaknya dalam waktu 2 tahun menjadi normal, kemungkinan besar Skotlandia akan jatuh seperti Spanyol. Tapi kekhawatiran itu kemudian musnah setelah 55 persen mendukung persatuan antara Skotlandia dan Inggris tetap berjalan. Tentu referendum ini memiliki biaya politik yang sangat besar bagi generasi berikutnya. Bukti bahwa hanya 5 persen selisih dari hasil referendum menjadi ancaman nyata, bahwa Pemerintahan pusat yang tidak berpihak pada pengembangan ekonomi secara merata di wilayah daerah memicu ketidakpuasan rakyat dan berujung pada keinginan untuk melepaskan diri. Skotlandia merupakan pelajaran penting bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia yang masih sibuk memberantas pemberontakan separatis di Papua. Perlu pendekatan dari sisi ekonomi untuk membuat rakyat di daerah yang dianggap terpinggir seperti Papua lebih sejahtera dan maju jika tidak ingin berakhir seperti Skotlandia.***