NERACA

Depok  - Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Ali Mundakir mengakui, kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kilo liter tidak akan cukup hingga akhir tahun ini. Solar diprediksi akan habis awal Desember, dan Premium akan habis pada 24 Desember 2014.

Namun begitu Pertamina sebagai penyalur BBM mengaku tak bisa berbuat banyak. Pasalnya pemerintah melarang Pertamina melakukan pembatasan penjualan BBM. Pembatasan pernah dilakukan beberapa hari namun menimbulkan polemik dan kekisruhan di masyarakat.

"Bahwa dengan kuota yang ada ini kita terus salurkan dengan normal. Awal Desember Solar dan minggu ketiga premium akan habis. Itu kalau tingkat konsumsi bergerak seperti ini," tegas Ali di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (25/9).

Ali menyebut, Pertamina tidak bisa berbuat banyak dan hanya melaporkan kondisi stok BBM terakhir ke pemerintah dan BPH Migas. "Masalah BBM subsidi Pertamina menjalankan saja. Salah satu badan usaha menyalurkan. Bagi pertamina kita menyalurkan sesuai kebutuhan masyarakat dengan yang kuota tersedia," tegasnya.

Sebelumnya Senior Vice Presiden Fuel Marketing and Distribution PT Pertamina (Persero), Suhartoko menegaskan, BBM subsidi jenis premium akan habis pada 24 Desember 2014 mendatang dan solar akan habis pada awal Desember tahun ini. Diperkirakan ada enam hingga tujuh hari Indonesia tanpa premium di akhir tahun.

"Ya ini nanti pasti akan ada cara. Tapi terus terang saja untuk yang pemerintah baru dan pemerintah lama belum ada sinyal mau melakukan apa. Saat ini hanya instruksi dengan pengendalian terukur," paparnya.

Tidak ada cara yang bisa dilakukan pihaknya, lanjut dia, jika kuota premium habis sebelum akhir tahun. Pasalnya, kuota BBM subsidi telah dipatok di angka 46 juta kiloliter (kl) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014.

"Kita tidak bakalan menyalahi UU. Solusinya adalah, karena UU mengharuskan habis 46, ya, sudah habis. Karena nanti itu memang enggak akan ada BBM PSO lagi, nggak ada sisa," lanjutnya.

Lebih lanjut dia menyebutkan bahwa upaya pengendalian BBM subsidi yang dilakukannya adalah dengan pengendalian secara terukur dengan melarang mobil dinas menggunakan BBM subsidi serta menekan pembelian menggunakan dirijen. 

"Instruksinya tetap disalurkan sesuai dengan kebutuhan rakyat, dengan tetap melakukan pengendalian secara terukur. Bagi mereka yang melakukan pelanggaran harus diberikan sanksi," jelasnya.

Menko Perekonomian Chairul Tanjung menyebutkan mengkonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih tetap sesuai sama kuota yang diputuskan sampai November.

Karenanya, dia mengutamakan pentingnya pemerintahan yang akan datang mengambil beberapa langkah untuk hadapi keunggulan mengkonsumsi BBM bersubsidi

"Sampai November pun aman. Tapi kalau tidak dilakukan langkah pembatasan bisa sebelum akhir tahun tidak cukup. Ada mekanismenya bisa konsultasi ke DPR, asumsi juga bisa berubah yang tadinya ICP 105 dolar menjadi dibawah 100 dolar, cost juga bisa berubah, jadi perkiraan itu bukan segala-galanya,” katanya.

Dia menyampaikan selama ada beberapa langkah yang di ambil untuk lakukan pembatasan atau hal yang lain, jadi keunggulan mengkonsumsi BBM dari kuota yang ada tidak usah dikhawatirkan. [agus]