Konsistensi Janji Jokowi - Oleh : Paramitha Prameswari, Peneliti. Tinggal di Jakarta

Politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo yang lebih dikenal dengan nama Bamsoet di Jakarta, memberi penilaian bahwa presiden terpilih, Joko Widodo tidak kosisten dengan janji-janji yang pernah diucapkannya sendiri. Bamsoet menilai tiga janji sudah diingkari Joko Widodo, hal itu mempertontonkan inkonsistensi. Pertama, janji membangun koalisi ramping, kini berpotensi menjadi gemuk dengan berusaha menggandeng partai politik (Parpol) yang tergabung dalam koalisi merah putih. Kemudian janji koalisi Parpol tanpa syarat, kini dialokasikan 16 jabatan menteri untuk kader partai politik serta dari kalangan profesional murni. Sedangkan terakait janji membentuk kabinet ramping, Jokowi justru mengikuti postur Kabinet Indonesia Bersatu jilid-II yang gendut. Padahal sejak pencalonan hingga penetapannya sebagai presiden terpilih, Jokowi sarat janji sehingga ekspektasi publik pun terbilang tinggi. Ketika Jokowi merancang kabinet, publik pun ingin melihat realisasi janji-janji itu, namun ternyata tidak satu pun yang bisa diwujudkan Jokowi. Sebaliknya, yang tampak dipermukaan justru inkonsistensi.

Konsistensi dari janji Jokowi memang perlu terus dipersoalkan sebagai cara untuk mengingatkan presiden terpilih, bahwa dia telah mengikat janji dengan semua elemen rakyat. Karena itu semua pihak harus menunggu, serta memberi kesempatan kepada Jokowi untuk bekerja merealisasikan janjinya mewujudkan kesejahteraan bersama.

Sekarang semuanya dalam posisi menunggu. Komunitas nelayan menunggu program perbaikan yang dijanjikan Jokowi. Komunitas petani menantikan program bibit dan pestisida murah, plus realisasi program pencetakan sejuta hektar lahan pertanian baru. Komunitas usaha kecil dan menengah (UKM) menunggu reralisasi kredit modal kerja berbunga murah. Masyarakat juga ingin tahu bagaimana pemerintahan Jokowi bisa merealisasikan percepatan pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Bahkan, yang cukup menarik untuk ditunggu adalah seperti apa gambaran tentang proyek tol laut dan bagaimana Jokowi akan merealisasikannya.

Publik tentu berharap inkonsistensi Jokowi seperti yang disebutkan Bamsoet diatas itu, akan terhenti saat dia dilantik sebagai presiden bersama Jusuf Kalla sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2014, atau akan terus berlanjut sepanjang era kepresidenannya.

Sebaliknya kita semua harus memaklumi sikap Jokowi, yang dianggap Bamsoet tidak tegas bahkan tidak konsisten. Sikap tidak tegas presiden terpilih dalam merancang sebuah kabinet sebagai hal yang wajar, bahkan sebenarnya hal itu sudah bisa diprediksi sejak awal bahwa kabinet tidak bisa dirampingkan. Jokowi tidak salah dengan sikap inkonsistensinya, yang salah adalah orang yang berharap pada Jokowi seperti yang mungkin terjadi sekarang ini. Tidak mungkin sebuah kabinet dirampingkan begitu saja, selain itu tidak mungkin orang Parpol yang mengusung pasangan Jokow-JK tidak masuk dalam struktur kabinet, dalam politik itu tidak mungkin. Bahkan Jokowi dan timnya terus berusaha mengajak Paprpol dari koalisi merah putih bergabung dalam kabinetnya.

Mewaspadai Kritikan Selanjutnya

Salah satu kritikan yang diperkirakan akan datang dari kubu lawan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang tidak konsisten, adalah kemungkinan pemerintahan Jokowi-JK akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) diawal pemerintahannya. Setelah bertemu dengan Presiden SBY di Bali, presiden terpilih kepada pers mengatakan dirinya meminta kepada SBY untuk menaikkan harga BBM, namun SBY menolak mengingat beban rakyat sudah terlalu besar karena pemerintah baru saja menaikan tarif dasar listrik dan harga gas ukuran 12 kg. Karena itu Jokowi-JK akan menaikan harga BBM setelah dilantik.

Akan menjadi pertanyaan besar dari lawan Jokowi-JK, SBY memperhatikan beban rakyat tetapi Jokowi dan PDIP yang selalu menjadi ikon pro rakyat justru getol ingin menaikkan harga BBM. Saat menjadi Walikota Solo, Jokowi juga menentang keras kenaikkan BBM. Sebaliknya sebelum dilantik sebagai Presiden periode 2014-2019, Jokowi mengatakan akan menaikkan harga BBM.

Pengkritik Jokowi seperti Bamsoet pasti akan menyatakan mengapa dulu, PDIP dan Jokowi getol mendesak pemerintahan SBY mencari opsi lain untuk mencegah kenaikkan harga BBM. Tetapi saat ini justru Jokowi tidak memikirkan opsi lain. Bahkan opsi yang dilontarkan kader PDIP, Maruar Sirait menolak kenaikan harga BBM dianggap sebagai pandangan pribadi dan bukan kebijakan partai.

Presiden terpilih Jokowi bertekad segera menaikkan harga BBM bersubsidi setelah dilantik. Jokowi mengatakan, harga BBM harus naik untuk menyelamatkan rakyat kecil. Jokowi mengaku senang ketika ada petani yang memintanya menaikkan harga BBM. Jokowi berjanji akan menaikkan harga BBM bersubsidi setelah dilantik. Banyak pengamat yang penasaran petani mana yang ingin harga BBM naik. Ketika masih menjabat Walikota Solo, Jokowi menyuruh wartawan menanyai satu per satu masyarakat. Menurutnya, rakyat dipastikan jawabannya akan menolak rencana kenaikan harga BBM. Semua yang ditanya inginnya harga BBM tidak naik, tetapi berbeda dengan saat sekarang tampaknya Jokowi juga yakin bahwa bila rakyat ditanya pasti setuju kalau harga BBM dinaikan.

Pemerintahan mendatang memang harus menaikkan harga BBM, mengingat beban subsidi yang harus ditanggung semakin besar. Dengan adanya kenaikan harga BBM, sudah tentu beban subsidi akan berkurang sehinggga dana tersebut bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Dengan adanya pembangunan infrastruktur, bantuan kapal dan solar murah untuk nelayan, bunga murah untuk pengusaha UMKM, serta program bibit dan pestisida murah, plus realisasi program pencetakan sejuta hektar lahan pertanian baru maka akan tercipta lapangan pekerjaan bagi puluhan juta pekerja. Terciptanya lapangan pekerjaan bagi rakyat di pedesaan maupun perkotaan, tentu saja selain akan mengurangi laju inflasi juga akan menurunkan angka kemiskinan.

Bila rencana menaikan harga BBM tersebut dijelaskan secara tansparan oleh Jokowi-JK maupun anggota kabinetnya serta seluruh pemuka opini melalui media masa, menurut penulis kemungkinan rakyat bisa menerimanya. Apalagi jika rakyat melihat kenyataan bahwa pemerintahan mendatang sungguh-sungguh bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terpenting bebas dari perilaku Korupsi.

Bisa jadi dalam beberapa kegiatan blusukan yang dilakukan Jokowi, dia sudah mencoba menjelaskan dengan menggunakan bahasa sederhana yang bisa ditangkap oleh sang petani, sehingga petani tersebut menyatakan siap menerima kenaikan harga BBM.

Hujatan dan kritikan dari pihak-pihak yang selama ini berseberangan dengan Jokowi-JK, tidak usah terlalu ditanggapi serius. Orang sekaliber Bamsoet nampaknya sudah memprediksi bahwa Jokowi pasti akan menaikan harga BBM. Dia berani mengingatkan masyarakat untuk menunggu apakah inkosistesi Jokowi hanya sebelum dilantik atau akan terus berlanjut selama era kepemimpinanya. Nampaknya Bamsoet serta sahabat-sahabatnya akan memanfaatkan kenaikan harga BBBM nanti untuk kembali menyerang Jokowi bahwa dia memang seorang pemimpin yang tidak pernah kosisten.

Setiap kebijakan apalagi yang mendapat sorotan banyak pihak seperti menaikan harga BBM, sudah pasti akan mendapat resistensi dari berbagai pihak termasuk kelompok masyarakat yang sebelumnya mendukung Jokowi-JK. Kritikan tidak konsisten sudah pasti akan disuarakan oleh kelompok yang selama ini berseberangan dengan kubu Jokowi-JK. Karena itu sebelum menetapkan menaikan harga BBM, kubu Jokowi-JK harus terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tekait dampak besarnya beban subsidi serta manfaat yang akan diterima masyarakat jika harga BBM dinaikan. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan hati yang bersih, serta melibatkan berbagai elemen masyarakat yang mendukung, akan banyak petani, nelayan dan mereka yang bekerja di sektor informal serta masyarakat luas akan beramai-ramai menyatakan mendukung kenaikan harga BBM.***

BERITA TERKAIT

Pengamat: Seleksi Cakim MK Oleh DPR Hanya Setengah Hati

Pengamat: Seleksi Cakim MK Oleh DPR Hanya Setengah Hati NERACA Jakarta - Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas…

Jokowi Soal Gunakan Alat Komunikasi Saat Debat Capres: Jangan Buat Fitnah (Lagi)

Jokowi Soal Gunakan Alat Komunikasi Saat Debat Capres: Jangan Buat Fitnah (Lagi) NERACA Jakarta - Calon Presiden nomor urut 01…

Jokowi Dinilai Langgar Etika

    NERACA   Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Hasil MuktamarJakarta, Humphrey Djemat menyayangkan calon Presiden nomor urut…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Prasyarat Kebijakan Penurunan Tarif Pajak

  Oleh: Netadea Aprina, Staf Direktorat Jenderal Pajak *)   Di tengah tahun politik, kebijakan penurunan tarif pajak untuk meningkatkan…

Upaya Kandidat Menyalip di Tikungan

  Oleh : Izul Kurniawan, Pengamat Sosial Kemasyarakatan             Ibarat balapan MotoGP, Tuan Guru Bajang (TGB) menilai bahwa Jokowi mampu…

Mewaspadai Utang Luar Negeri BUMN

Oleh: Awalil Rizky, Pokja Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Defisit Transaksi Berjalan makin membesar dan menjadi sumber kerentanan sektor…